Ten Years Press Freedom in Indonesia: Between Achievements and Challenges

© UNESCO Jakarta/Arya Gunawan

There have been many progresses that have been achieved with regards to the press freedom in Indonesia since the last decade after the resignation of President Soeharto in 1998 and the enactment of the new Press Law No. 40/1999.

Bukan Semata Registrasi Lembaga Survei

Di depan peserta pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kegusarannya terhadap hasil sejumlah lembaga survei. “Tidak semua hasil polling valid, kredibel, dan reliable,” kata Presiden pada 2 November 2008. Dia menyebut lembaga survei sebagian bekerja tidak berdasarkan kebutuhan, melainkan karena pesanan. Lembaga-lembaga seperti ini, kata Presiden, sudah tahu hasil sebelum surveinya dilakukan.

Tak Cukup Hanya Bermodal Populer

Aktris yang juga calon legislator Partai Golongan Karya, Nurul Arifin, pernah menjadi korban sistem nomor urut. Meski mendapat suara terbanyak di daerah pemilihan Purwakarta dan Karawang, Jawa Barat, dalam Pemilu 2004, ia tak mendapat kursi karena berada di nomor urut tiga. Mendengar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemilihan anggota legislatif 2009 berdasarkan suara terbanyak, ia berujar, “Ini tantangan.” Berita itu menggembirakan, tapi juga tak mudah. Nurul menyadari persaingan akan lebih ketat dan terbuka dengan sistem baru itu.

Tak Ada ‘Kado Istimewa’ di Hari Antikorupsi

Tenggat yang diberikan Mahkamah Konstitusi sejatinya masih satu tahun lagi: 19 Desember 2009. Tapi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M. Jasin tahu itu bukan waktu yang sepenuhnya panjang untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tahun depan ada “pesta demokrasi” pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden, yang sudah pasti akan menyita energi sebagian besar orang-orang di Senayan. “Secara kelembagaan tentu menginginkan segera disahkan,” kata Jasin saat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di gedung Mahkamah Konstitusi, 9 Desember lalu.

Bukan Koperasi Biasa

Rekomendasi yang tak tunggal itu di luar perkiraan, meski tak terlalu mengejutkan. Dalam jumpa pers pada 4 November lalu, Ketua Tim Pelaksana Pengalihan Bisnis TNI Erry Riyana Hardjapamekas mengumumkan tiga rekomendasi soal pengambilalihan bisnis militer. Salah satu rekomendasinya malah tetap mempertahankan primer koperasi demi memenuhi kebutuhan pokok anggota. Meski soal ini Erry lantas mengatakan, “Alternatif ini muncul atas arahan dari Tim Pengarah.”

Ini Soal Kendaraan Menuju 2009

Tak ada interupsi, apalagi voting, dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa pekan lalu. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi undang-undang, yang semula diprediksi bakal alot dan berakhir voting, berjalan tanpa “insiden”. Satu-satunya hal yang membuat pengesahan itu tak bisa disebut diterima secara bulat adalah adanya nota keberatan dari tiga fraksi, yaitu Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Amanat Nasional, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa.