jurnalisFiled under: Other
KERUSUHAN dan keberingasan kadang menimbulkan korban yang tak diduga-duga. Adam Khaeruddin misalnya. Remaja berusia 17 tahun yang tinggal di bilangan Jalan Warungbuncit Raya, Jakarta Selatan, itu semula tidur lelap di rumahnya. Tapi, begitu ada keributan di pinggir jalan di mulut gang tempat ia tinggal, Adam terbangun. Ia pun segera menghambur keluar. “Sudah saya larang, tapi tetap saja dia ingin keluar,” kata Ny. Ani, ibu Adam, mengenang peristiwa yang terjadi pada Selasa, 20 Mei lalu itu.
Tidak lama kemudian, kegaduhan yang lebih memekakkan terdengar di luar rumah Ny. Ani. Kali itu ada orang-orang yang berteriak memanggil nama suami Ny. Ani: “Bang Ali, Bang Ali, Adam tertembak.”
Keruan saja kegaduhan itu membuat Ny. Ani dan suaminya bergegas ke luar rumah. Suami-istri itu menemukan anaknya di gendongan tetangganya dalam keadaan berlumuran darah. “Sebuah lubang terlihat di dadanya dan lubang yang lebih besar ada di punggungnya,” ujar Ny. Ani, yang ketika ditemui Wartawan D&R masih dalam keadaan berduka.
Saat itu juga Adam dibawa ke klinik 24 jam yang ada di dekat rumah mereka. Berhubung luka yang dideritanya parah, Adam dibawa ke RS Siaga Raya, masih di sekitar Jalan Warungbuncit. Dalam perjalanan itulah nyawa Adam tidak tertolong.
Menurut teman dekat Adam, sebut saja Dadang, yang menyaksikan peristiwa penembakan tersebut, pada sore hari kejadian itu keadaan di sepanjang Jalan Warungjati Timur memang kacau balau. Ribuan massa berlarian dari Jalan Warungbuncit Raya, setelah melempari petugas dengan batu. Hari itu, massa PPP memang turun ke jalan, walau DPW PPP DKI Jakarta tidak menggelar kampanye.
Pada saat huru-hara itulah Adam muncul dari mulut gang dan bergabung dengan kerumunan massa. Petugas keamanan, menurut Dadang yang teman sepermainan Adam, mengejar massa sampai ke dalam Jalan Warungjati Timur. Sambil melakukan pengejaran, petugas keamanan melepaskan tembakan peringatan.
Adam yang berlarian di tengah kerumunan massa terjatuh di dekat sebuah toko material, sekitar 500 meter dari Jalan Warungbuncit Raya. Setelah terjatuh, korban tidak bisa segera bangkit karena kacamata minus lima yang dipakainya ikut jatuh. Dalam kesibukan mencari-cari kacamata itulah sebutir peluru menghunjam dadanya.
Meskipun mendapat tembakan, Adam masih berusaha melarikan diri. Ia masuk ke gang dan berusaha memanjat pagar toko material untuk bersembunyi. Namun, usahanya gagal. Luka yang dideritanya membuat Adam terkapar di pinggir pagar.
Siapakah yang melepaskan tembakan? Menurut Dadang, penembak itu adalah salah seorang dari empat atau lima polisi yang sejak awal mengawasi kerumunan yang ada di mulut jalan tersebut. Namun, Kepala Dinas Penerangan Polri Brigjen Nurfaizi menolak tuduhan bahwa pihak kepolisianlah yang melepaskan tembakan. “Bisa saja ada perusuh yang membawa senjata,” kata Nurfaizi kepada Wartawan D&R Achmad Nur Sobirin.
Menurut Nurfaizi, setiap peluru yang dikeluarkan oleh ABRI harus dipertanggungjawabkan. “Tapi, dalam keadaan terpaksa dan terdesak serta mengancam jiwa seseorang bisa dibenarkan polisi melakukan penembakan,” katanya.
Memang, ibarat setumpuk batang korek api, massa siap dibakar oleh siapa saja dalam situasi seperti itu. Kerusuhan seperti itu tidak hanya terjadi di Jakarta atau Banjarmasin, tapi juga di kota kecamatan, seperti Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ketika itu, 23 Mei lalu, ribuan pendukung PPP sedang melakukan aksi konvoi.
Yang bernasib malang ketika itu–walau tidak semalang Adam–adalah Musyawir, Wartawan Harian Surabaya Post. Saat itu, ia bertugas meliput kerusuhan yang menyertai aksi kampanye di basis PPP tersebut. Selain Musyawir, pada hari itu juga bertugas beberapa wartawan lain yang memang sudah menduga akan terjadi keributan pada putaran terakhir kampanye PPP.
Para wartawan tadi memusatkan perhatian mereka di Alun-Alun Pogar, Bangil, sekitar satu kilometer sebelah barat pusat kota kecil itu. Menjelang salat Jumat, Bangil sudah mulai “panas”. Ratusan, bahkan ribuan, massa beratribut PPP yang menumpang truk-truk berkonvoi di jalan sambil membuat kegaduhan dengan memukul benda apa saja dan memekikkan yel-yel, “Hidup PPP, hidup bintang.”
Dalam suasana seperti itu, petugas brigade mobil yang berjaga-jaga di depan pos polisi di pojok alun-alun Bangil menghentikan sebuah truk. Petugas, menurut cerita Musyawir, memperingatkan penumpang truk tersebut untuk tidak membuat kegaduhan karena saat itu orang-orang hendak menunaikan salat Jumat.
Dari perkara teguran itulah muncul kericuhan antara massa dan petugas keamanan. Kericuhan kecil tersebut menjadi besar ketika salat Jumat usai. Dengan teriakan marah dan berbekal batu, massa yang bercampur dengan mereka yang baru usai melakukan salat di Masjid Raya Bangil menghujani petugas keamanan dengan batu dan benda apa saja.
Menghadapi serbuan yang kian mengganas, petugas brigade mobil yang jumlahnya 50 orang terpaksa lari menyelamatkan diri, sambil melepaskan tembakan peringatan. Dalam gerak mundur petugas tadi berlindung pula sejumlah wartawan, yakni dari Surabaya Post, SCTV, Jawa Pos, dan Surya yang berusaha menghindari amukan massa.
Dalam suasana genting tersebut, Musyawir tidak sadar jika jarak antara dirinya dan kerumunan massa semakin dekat. Pada saat itulah sekelompok orang mencoba merampas tustel dan film milik Musyawir. “Karena mereka memaksa, saya lari,” kata Musyawir kepada D&R.
Gerakan langkah seribu yang dilakukan Musyawir tersebut mengakibatkan massa yang lain ikut mengejar dan berhasil menangkap wartawan yang sudah berpengalaman 14 tahun itu. Meskipun ia memakai helm–ia sudah mengantisipasi akan terjadi kerusuhan–toh beberapa pukulan sempat mengenai dirinya. Sebuah pukulan dengan kayu balok yang diarahkan ke kepalanya meleset dan membuat tulang pelipisnya retak.
Untung, ada empat orang anggota Barisan Serbaguna (Banser) Ansor yang menyelamatkan Musyawir. “Ini wartawan,” teriak anggota Banser Ansor itu sembari menyelamatkan wartawan tersebut ke rumah penduduk. Selain Musyawir, dalam peristiwa kerusuhan di Bangil itu Wartawan dan Kameraman SCTV juga terpaksa menyelamatkan diri karena dikejar massa.
Seperti halnya polisi di Jakarta yang mengaku tidak menembak Adam, seorang pengurus DPC PPP Pasuruan pun meragukan para wartawan itu dipukul pendukung PPP. “Meskipun mereka memakai atribut PPP,” kata Imron Rosyadi, Ketua Pembelaan dan Pemenangan Pemilu PPP kepada Wartawan D&R di Surabaya, Zed Abidin.
Di Jakarta, beberapa wartawan juga sempat menjadi sasaran penangkapan oleh petugas keamanan. Seorang Fotografer Majalah Swasembada dan seorang dari majalah Sinar terpaksa berurusan dengan petugas intel karena dicurigai.
Begitu pula dengan seorang Wartawan Media Indonesia, yang “diambil” petugas berpakaian preman ketika sedang meliput kerusuhan pada hari Jumat lalu di Jalan Otto Iskandardinata, Jakarta Timur. Di Surabaya, Pembantu Lepas Majalah Matra Hari Nugroho sempat diinterogasi dan dirampas barang-barang bawaannya–buku dan kaset–oleh petugas berpakaian loreng ketika sedang melintas di depan sekelompok pendukung salah satu organisasi peserta pemilu yang sedang “diperiksa” petugas di pinggir Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya.
Memang, keempat wartawan itu akhirnya dilepaskan setelah mereka menjelaskan duduk perkaranya kepada para petugas tersebut.
Adapun kasus yang belum jelas buntutnya dialami oleh Elizabeth Walean, 47 tahun, seorang pendukung Megawati. Rabu siang, 14 Mei lalu, ibu dari dua orang anak itu mengaku diculik oleh empat orang tak dikenal. Saat itu, ia sedang asyik menonton kampanye PPP di Jalan Otto Iskandardinata, Jakarta.
Dengan kaus merah dan ikat kepala bertuliskan PPP, ia ikut menyambut peserta kampanye dengan meneriakkan “Hidup Megawati, hidup Megawati”, sambil jari tangan kirinya mengacungkan satu jari dan tangan kanannya tiga jari. Tingkahnya itu ternyata menarik perhatian dua orang yang memakai ikat kepala PPP.
Kedua lelaki tersebut, yang kemudian mengaku anggota Satuan Tugas PPP, ikut menari-nari mengapit Elizabeth. Tak lama kemudian, sebuah mobil warna hijau berjalan mundur ke arah Elizabeth. Pintu mobil dibuka dan Elizabeth pun dipaksa masuk ke dalam mobil yang ternyata sudah berisi dua laki-laki lain.
Dari arah Cawang, mobil dikendarai melalui jalan tol Tanjungpriok. Dalam perjalanan Elizabeth sempat bertanya, mau dibawa ke mana. Namun, pertanyaan tersebut dijawab dengan bentakan. “Ibu jangan banyak bicara, nanti saya tembak!” kata salah satu penculiknya, yang memang terlihat membawa pistol.
Mata Elizabeth ditutup. Akhirnya, mobil berhenti di sebuah tempat. Dan, ketika Elizabeth membuka matanya, ia melihat tulisan Kodim 503 di papan tulis yang ada di ruangan tersebut. Setelah diinterogasi, Elizabeth dibawa ke Kodim Jatinegara. Di sana, ia bertemu dengan Komandan Intel Kapten Sujono.
Setelah mantan suami dan anak-anaknya datang menjemput, akhirnya Elizabeth dipersilakan pulang. Hanya, ia harus menandatangani pernyataan yang isinya tidak akan kampanye dengan atribut berbau Megawati.
Karena merasa diperlakukan semena-mena, Elizabeth akhirnya mengadukan peristiwa penculikan itu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan polisi militer di Guntur, Jakarta Selatan, Senin, 19 Mei lalu. Keesokan harinya, kasus itu dilaporkan LBH Jakarta ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Menurut A.A. Baramuli, Ketua Subkomisi Pemantauan dan Pelaksanaan Hak-Hak Asasi Manusia Komnas HAM, peristiwa penculikan itu mengandung lima pelanggaran pidana oleh aparatur negara: pelanggaran kemerdekaan pribadi, hak untuk diperlakukan dengan baik selama penahanan, tidak adanya surat perintah penangkapan, kebebasan menyatakan pendapat, dan bebas dari rasa takut.
Karena itu, Baramuli berjanji akan membawa masalah tersebut ke Panglima Kodam Jaya untuk diselesaikan. Ia juga berjanji akan menyebutkan nama keempat oknum yang bertindak di luar jalur hukum itu.
Mudah-mudahan janji Baramuli bukan tergolong “janji kampanye”.
Laporan Eko Yulistyo, Gatot Prihanto (Jakarta), dan Abdul Manan (Surabaya)
Filed under: Other
Berbagai bentuk tuntutan mahasiswa dalam kaitan reformasi ekonomi, politik, dan hukum kini tampaknya sudah mengkristal menjadi rumusan yang sederhana dan jelas: Presiden Soeharto harus mundur, dan caranya adalah melalui sidang istimewa MPR. Cara ini adalah konstitusional dan pernah ada presedennya, ketika peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.
Yang juga penting,proses tersebut harus dilakukan secepat mungkin karena berpacu dengan waktu. Kenaikan harga kebutuhan polik, bahan bakar minyak, tarif listrik,dikombinasikan dengan banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja ditambah lagi pengangguran yang sudah ada, menciptakan situasi seperti mesiu yang siap meledak. Karena itu,untuk mencegah mesiu meledak-dan jatuh korban besar-perubahan perlu cepat.
Inilah laporan aksi mahasiswa dan massa dari berbagai kota menurut koresponden D&R.
# SOLO
Prahara menghempas Kota Solo ketika kerusuhan meledak di segenap penjuru dari sore hingga malam, mulai pukul 15.00 hari Kamis, 14 Mei, hingga pukul 20.00 hari Jumat. Kota yang terkenal kalem itu berubah jadi lautan api. Banyak toko dibakar dan dihancurkan massa. Entah bagaimana sebabnya,aksi mahasiswa yang berpusat di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), di Pabelan, hari Kamis berubah menjadi gelombang kerusuhan.
Terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat. Banyak mahasiswa bertumbangan dihujani peluru karet. Dua angggota tim perunding mahasiswa juga dipukuli aparat,bahkan seorang mahasiswa dipukul dengan popor senapan,diinjak-injak kepalanya hingga tak berdaya. Mahasiswa pun marah dan bergerak. Masyarakat lain ikut bergabung dan terjadilah kerusuhan.
Toko besar atau kecil,asalkan dimiliki warga keturunan Cina,hancur dilempari dengan batu dan dibakar, isinya pun luluh lantak. Termasuk beberapa hotel dan kantor bank seperti Wisma Lippo, Bank Central Asia. Bank Internasional Indonesia, Bank Harapan Sentosa di sepanjang jalan protokol,Jalan Slamet Riyadi. Begitu pula ruang pamer mobil dan motor. Di dekat Gapuro Kleco, 24 motor merek Yamaha model terbaru dikeluarkan dan dibakar ramai-ramai. Hal serupa terjadi di beberapa dealer di Pasar Nonongan. Puluhan motor ditumpuk,dipuncaknya dipampangkan foto Presiden Soeharto,lalu dibakar. Massa berjingkrakan. Setidaknya enam bus dibakar.
Jalur telepon putus ketika pembakaran dan penjarahan merebak sampai ke luar kota; Delanggu, Sukoharjo. Boyolali,dan Palur (Karanganyar). Jalur transportasi dari dan ke Yogyakarta atau Semarang praktis lumpuh. Bus-bus banyak berderet di batas barat kota, di Kartosuro, tak berani lewat. Begitu mencekamnya keadaan sehingga oleh Pangdam IV Diponegoro untuk wilayah Solo dan sekitarnya diberlakukan “jam malam” mulai pukul 22.00 hingga 06.00.
# SURABAYA
Di Surabaya, aksi penjarahan terjadi di berbagai tempat,terutama di bagian utara kota, hari Jumat dini hari. Menurut berbagai sumber,peristiwa ini bermula dari peserta konvoi yang melintasi Jalan Sultan Iskandar Muda, di depan Plosek Semampir,pukul 20.00 hari Kamis, 14 Mei,pekan lalu. Massa berjumlah 40-an itu membunyikan klakson sepeda motornya dengan keras. Pada saat yang sama, massa menjarahi toko yang berada tepat di depan polsek.
Polisi menangkap empat penjarah. Namun, akibatnya,massa justru makin beringas dan balik melempari kantor polsek hingga sebagian kacanya pecah. Pernjarahan pun merembet ke tempat lain, yakni bengkel mobil yang juga menjadi dealer mobil Timor. Sejumlah 13 mobil dirusak,dua di antaranya dibakar.
Perusakan dan penjarahan kemudian antara lain terjadi di Jalan Wonokusumo, Pegirian, Kertopaten, Songoyudan, K.H.Mansyur, Tenggumung. dan Karangtembok. Dikabarkan, 183 orang ditangkap petugas gabungan Polri-ABRI dan mendekam di Polresta Surabaya Timur.
Esok harinya, seusai salat Jumat,mahasiswa dari berbagai kampus dengan berjalan kaki berpawai ke Jalan Pemuda. mereka menduduki kantor RRI Regional I Surabaya dan meminta radio pemerintah itu menyuarakan tuntutan mahasiswa. Selama 45 menit, mahasiswa menguasai RRI dan menyampaikan tuntutannya,yaitu sidang istimewa MPR dan turunnya Presiden Soeharto. Mahasiswa lalu kembali ke kampus dengan jalan kaki.
# SEMARANG
Pendudukan kantor RRI juga terjadi di Semarang, Kamis, 14 Mei. Ratusan ribu massa, terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum, turun ke jalan menuntut reformasi segera, mundurnya Presiden Soeharto, dan proses pengadilan secara hukum terhadap Soeharto. Aparat keamanan yang biasanya memukuli mahasiswa, hari itu, betul-betul tidak berkutik karena jumlah massa yang berlipat-lipat dari hari sebelumnya.
Gedung-gedung pemerintah pun cepat dikuasai massa. Aparat yang menjaga kantor Gubernur Jawa Tengah (Ja-Teng) dan DPRD Ja-Teng membiarkan massa “menduduki” kantor tersebut. Bahkan, di depan kantor gubernur, dengan gagah berani massa mencopot dan merobohkan baliho besar bergambar presiden dan wakil presiden. Baliho langsung diinjak-injak dan dibakar massa, sambil berseru “Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan!”
Praktis seharian itu kantor gubernur menjadi “kantor rakyat” Massa menuntut turunnya Gubernur Soewardi. Beberapa pegawai negeri sipil menyaksikan aksi pendudukan itu, bahkan sesekali ikut meneriakkan yel-yel menuntut reformasi.
Dalam pertemuan dengan mahasiswa di gedung DPRD, Ketua DPRD Ja-Teng Alip Pandoyo juga ikut melakukan orasi. Ia menyatakan mendukung gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa. “Saya atas nama DPRD I Ja-Teng mendukung diselenggarakannya sidang istimewa MPR,” kata Alip.
Sebagian massa yang memisahkan diri bergerak ke Stasiun RRI Semarang, yang terletak sekitar l kilometer dari kantor gubernur. Ribuan massa menguasai Stasiun RRI tanpa hambatan, dan langsung memasang spanduk di kantor itu. Sebagian lagi menerobos ke ruang siaran untuk menyiarkan tuntutan reformasi. Kepala Stasin RRI, Bagus Giarto, mengabulkan permintaan mahasiswa itu.
Dalam siaran langsung itu, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro, M. Tafrikhan, didampingi para aktivis lain membacakan pernyataan sikap mahasiswa se Ja-Teng. “Setelah melihat situasi dan kondisi akhir-akhir ini, kami menuntut MPR untuk menggelar sidang istimewa. Kami tegaskan pula agar Presiden Soeharto mengundurkan diri!” tandasnya. Begitu tuntutan dibacakan, ribuan massa yang menguasai RRI bertepuk tangan.
Hari Rabu, mahasiswa juga menduduki rumah dinas gubernur yang dinamai Wisma Perdamaian. Pembangunan rumah ini dulu ditentang banyak kalangan,karena biayanya yang sangat mahal,sampai Rp 6 miliar. Tak lama sesudah pendudukan itu, Gubernur Soewardi datang menemui massa, namun massa meneriakkan kecaman terhadap Soewardi. “Turun! turun! Ganti! Ganti!” seru mahasiswa kepada mantan Pangdam Udayana, yang terkenal dengan program “kuningisasi” yang tidak populer pada Pemilu 1997 ini .
# MEDAN
Ribuan mahasiswa Universitas Sumatra Utara(USU) turun ke jalan menuju kantor DPRD Sumatra utara(Sum-Ut) dengan berjalan kaki dan sebagian bersepeda motor. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Sum-Ut, Brigjen H.M. Iskak dan berdialog di halaman gedung DPRD. Iskak menegaskan, seluruh anggota DPRD Sum-Ut ia mundur jika reformasi tak dilaksanakan secara total.
Sayang, dialog dinodai oleh Serda Amir Bukit, anggota Intel Daerah Militer I/Bukit Barisan, yang ketahuan beroperasi di tengah mahasiswa. Sang intel memotret para mahasiswa. Ketika rol filmnya diminta oleh mahasiswa, Amir Bukit kabur sehingga dikejar mahasiswa sampai gerbang gedung DPRD.
Pada saat kericuhan itulah, aparat yang kebetulan berada di lapangan Benteng, persis di depan gedung, merangsek maju sambil melepaskan tembakan ke udara. Mendengar rentetan tembakan, suasana jadi kacau dan mahasiswa menyelamatkan diri. Ada yang berdesakan ke dalam gedung. sampai kaca pintunya pecah.
Akibatnya, dua mahasiswa pingsan dan tiga mahasiswa lainnya kena tembak di bagian perut, rusuk, dan lengan. Dalam insiden itu, seorang petugas, Serda Panjaitan, diduga tertembak rekannya sendiri. Ia terjatuh di depan gerbang dengan kepala berlumuran darah. Menurut versi Kapomdam l/Bukit Barisan, petugas itu kena lemparan batu mahasiswa.
Malam harinya Pangdam l/Bukit Barisan Mayjen Ismed Yuzairi bersama Rektor USU Prof. Chairudin lubis menjenguk mahasiswa dan petugas yang menjadi korban, yang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Pangdam mohon maaf kepada keluarga korban dan mahasiswa, serta penyesalan atas terjadinya insiden itu.
Laporan terakhir mengabarkan Serda Panjaitan akhirnya meninggal. Kata Pangdam Mayjen Ismed, itu sudah risiko seorang petugas.
# UJUNGPANDANG
Aksi mahasiswa di Ujungpandang termasuk yang paling sopan, karena tak ada pembakaran atau penjarahan. Rupanya pendekatan yang lunak dan penuh pengertian dari jajaran pimpinan ABRI setempat, membuat bentrokan jarang terjadi. Namun, banyaknya mahasiswa dan dosen dari seluruh perguruan tinggi
di Ujungpandang yang turun kejalan dan berbaur dengan massa lain tetap saja melumpuhkan kota.
Hampir seluruh pete-pete kampus (angkutan kota) yang jumlahnya sekitar 300 unit dan sekitar l.000 mahasiswa berkendaraan sepeda motor ikut aksi pawai. Mereka didukung 50 truk untuk mengangkut 20.000 mahasiswa. Truk itu milik PT Timur Permai, yang kantornya terlelak di depan kampus Universitas Hasanuddin (Unhas).
Hari Kamis, 14 Mei, setelah berpawai keliling kota, massa mahasiswa menduduki kantor Gubernur Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumohardjo. Sebuah spanduk hitam raksasa berukuran 5 x 20 meter, dipasang mahasiswa di atas trailer gandeng roda 18 yang berjalan pelan di depan kantor gubernur. Ribuan mahasiswa lalu duduk di pelataran kantor dan menggelar mimbar bebas. Hari Jumat, para dosen Unhas mengeluarkan memorandum yang mendukung “keinginan” Presiden Soeharto untuk mundur.
# MANADO
Di Manado, unjuk keprihatinan dan aksi berkabung di berbagai kampus terus mengalir. Ribuan mahaiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) hari Kamis menggelar unjuk rasa. Mereka mendesak agar “Tragedi 12 Mei,” yang menewaskan sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti, diusut tuntas. Ribuan mahasiswa lalu bergerak ke gedung DPRD Sulawesi Utara dengan penjagaan ketat aprat keamanan.
Dalam pertemuan dengan pimpinan DPRD, mahasiswa mengajukan empat tuntutan pokok reformasi di segala bidang, turunkan harga bahan bakar minyak dan harga obat, usut tutas Insiden 20 April di Unsrat dan Tragedi 12 Mei di kampus Trisakti. Mahasiswa juga mengecam, pernyataan Rektor Unsrat Prof.J.Paruntu, yang mengancam akan memecat mahasiswa peserta aksi, dan menuntut Rektor mundur.Paruntu memang sudah sempat megeluarkan peringatan keras terhadap empat aktivis mahasiswa.
Aktivitas di pusat pertokoan, Manado “Pasar 45″ sempat terhenti, setelah tersebar isu unjuk rasa mahasiswa di kampus Unsrat akan berkembang menjadi kerusuhan dan penjarahan. Secara spontan, pemilik toko di pusat perekonomian Manado ini menutup usahanya. Bahkan, para pedagang kaki lima juga melakukan hal serupa.
# PONTIANAK
Sedikitnya delapan mahasiswa di Pontianak cedera akibat tembakan peluru karet dan lemparan batu oleh Pasukan Pengendali Massa (Dalmas)Polda Kalimantan Barat. Demo turun ke jalan dan bentrokan hari Rabu, 13 Mei itu, dipicu oleh tindakan Kapolresta Pontianak, Letkol Oktavianus Far Far, yang menendang keranda mayat yang diusung oleh mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak sehari sebelumnya.
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pontianak sebenarnya ingin bergerak ke gedung DPRD, namun dihalangi pagar betis pasukan Dalmas. Entah dari mana asalnya, sejumlah batu, kayu, dan benda lain dilempar ke arah aparat. Aparat pun tak bisa menahan diri dan balik melempari kerumunan mahasiswa. Pasukan juga melontarkan tiga granat gas air mata, menembakkan peluru hampa dan peluru karet.
Hari Kamis, barulah aksi mahasiswa dari berbagai kampus berhasil berkumpul di Untan dan lalu bergerak ke DPRD. Setelah kembali dari DPRD, mereka membakar gambar Presiden Soeharto di kampus Untan. Mahasiswa juga mencoba “merazia” polisi lalu-lintas yang lalu lalang di depan pintu gerbang kampus, Jalan Imal Bonjol.
Kondisi kini berbalik, bukan lagi aparat yang memburu mahasiswa. Tetapi puluhan mahasiswa melihat sejumlah polisi, dan lalu megejarnya. Para polisi lari ke Hotel Merpati. Akibatnya, pintu dan kaca jendela hotel itu hancur berantakan, jadi sasaran lem-paran batu yang dilakukan mahasiswa dan anak-anak kampung sekitarnya.
# YOGYAKARTA
Di Yogyakara, Sri Sultan Hamengkubuwono X akhirnya turun tangan langsung, untuk memenangkan massa Yogya yang sudah digoyang oleh sejumlah kerusuhan sebelumnya. Aparat dan tokoh parpol setempat sudah angkat tangan. Sri Sultan hari Jumat siang, l5 Mei, berpidato di depan ribuan massa di depan kantor Jamsostek, Jalan Urip Sumoharjo. Sri Sultan meminta massa menjaga kota, agar tidak terjadi kerusakan.
Usai pidato, Sultan memimpin massa berpawai ke Boulevard Universitas Gadjah Mada (UGM), melewati Jalan Gejayan dan Jalan Colombo, yang beberapa hari sebelumnya menjadi ajang kerusuhan. Warga keluar, berdiri di tepi jalan, dan melambai pada Sultan. Sampai di Boulevard, hari sudah senja. Massa pun bubar dengan tertib atas imbauan Sultan. Rupanya, kini Sultan adalah satu-satunya tokoh yang masih dihormati dan dipatuhi masyarakat Yogyakarta.
Sementara itu, Haris Rusly Moti, Ketua Komite Perjuagan Rakyat untuk Perubahan (KPRP)-yang dikenal paling radikal dalam aksi-aksinya di UGM-mengomentari pernyataan Soeharto tentang kesediaannya untuk mundur asalkan secara konstitusional. Menurut Moti, kalau Soeharto turun tetapi diganti oleh pemimpin lain yang tidak demokratis, mahasiswa akan terus melancarkan aksiya.
Ketua Senat Mahasiswa UGM, Ridaya La ode Ngkowe, mengatakan bahwa pernyataan Soeharto yang ditarik-ulur itu menunjukkan ketidakkonsistenannya. Ridaya tidak percaya Soeharto akan melepaskan status quo-nya dan mampu mengatasi krisis.
Namun, baik Moti maupun Ridaya tampaknya belum bisa menyebut figur alternatif pasca-Soeharto. Ridaya mengakui, yang dibutuhkan rakyat adalah figur yang demokratis, jujur, dapat dipercaya, bersih, dan memiliki visi ke depan, seperti Amien Rais dan Emil Salim.
“Tetapi, hingga kini kami belum berani menentukan sikap, siapa calon pengganti yang baik pasca-Soeharto,” ujarnya. Menurut Moti, presiden mendatang harus orang sipil. “Kalau dari militer, demokrasi tidak akan jalan,” tegas Moti.
Laporan Dwi Arjanto (Solo), Tomi Lebang (Ujungpandang), Ahmad Solikhan (Yogyakarta), Verrianto Madjowa(Manado), Zed Abidien, Abdul Manan (Surabaya), Jaya Putera (Pontianak), L.N. Idayanie (Yogyakarta), Prasetya (Semarang), Bambang Soedjiartono (Medan)
D&R, Edisi 980523-040/Hal. 55 Rubrik Liputan Utama
Filed under: Politics
Ada rasa haru di Aula Pascasarjana Universitas Airlangga sesudah Lucas dinyatakan lulus oleh tim penguji. Penyebabnya: dia menjadi doktordisaat cerita orang hikang ramai dibicarakan orang. Ayah Nani Rolanda Paula da Cruz e Costa dan Liberto Guerra Maria da Costa ini pun juga pernah diculik dan hilang. Keluarga dan kawan-kawannya di IMPETTU pernah kehilangan jejaknya dan mencari kemana-mana. Namun, waktu muncul kembali Lucas mengatakan habis di rampok, bukan diculik hilang. “Ya, saya korban, pernah di rampok. Tapi, saya enggak apa-apa. Saya kehilangan satu mobil beserta isinya. Tapi, kan, saya mendapat doktornya. Jadi, pas. Saya merasa tidak kehilangan apa-apa,” ujarnya.
Setelah penculikan, Lucas memilih untuk tutup mulut. Pengaduan keluarganya ke Lembaga Bantuan Hukum Surabaya juga ditarik dua minggu kemudian. “Mungkin dia sudah punya komitmen tentang soal itu,” kata Yudi Burhan, Ketua Divisi Hak Sipil dan Politik Lembaga Bantuan Hukum surabaya.
Lucas lahir di Timor Timur pada 11 Januari 1952. Selulus dari Sekolah Kesehatan Dr. Carvallo, Dili, ia mengambil S-1 Ekonomi di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dan kemudian S-2 di Universitas Airlangga. Ia pernah memimpin rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, Ketua Tim Palang Merh Internasional, dan Ketua Tim United Nation Children’s Fund. Dari 1991 sampai sekarang, ia menjadi pengajar di Fakultas Ekonomi di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya.
Laporan Abdul Manan
D&R, Edisi 980516-039/Hal. 69 Rubrik Luar Negeri
Filed under: Politics
SEBELUM meninggalkan Tanah Air menuju Mesir pada Sabtu pagi kemarin, 9 Mei. Presiden Soeharto mengatakan reformasi sebetulnya sudah lama dijalankan di negeri ini dan akan terus dilangsungkan. Karena itu, menurut dia, persoalan reformasi sebenarnya tak perlu dipusingkan.
Sebelumnya, Ketua DPR-MPR Harmoko berucap senada. Menurut dia, fraksi-fraksi di DPR pun sepakat mengagendakan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Implementasinya, ya, dengan penyempurnaan dan pembuatan undang-undang. Adapun soal desakan mahasiswa untuk mengadakan sidang istimewa MPR, Harmoko mengatakan belum cukup dasarnya.
Kalau mendengar kedua keterangan itu. terkesan tak ada sebenarnya masalah besar dalam reformasi sebab sudah dan tengah dijalankam Tapi, begitukah? Rekaman berbagai komentar kalangan mahasiswa, dosen, cendekiawan, atau seniman berbunyi lain. Berikut ini beberapa cuplikan pandangan mereka.
* Merthinus Weriman, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Cenderawasih, Jayapura
“Yang dituntut mahasiswa dan rekan-rekan lain adalah reformasi yang radikal, yang cepat, sekarang juga. Padahal, Pak Harto mengatakan baru dilakukan tahun 2003.
Reformasi harus di segala bidang. Dalam bidang politik harus diciptakan iklim yang demokratis. Khusus untuk Irianjaya, stigma OPM (Organisasi Papua Merdeka) harus dihilangkan. Kalau mahasiswa bicara kritis, dicap OPM. Ini tidak baik. Dalam bidang hukum harus ada kepastian. Hanock Ohee sudah diputus menang oleh Mahkamah Agung, tapi kemenangannya kemudian dianulir. Rakyat menjadi tak percaya.”
* Maria Korano, Ketua Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi G.KK.I.S. Kijne, Jayapura.
“Bagi Irianjaya, barangkali reformasi hukum agraria paling penting. Soal tanah ulayat harus jelas, sebab sering masyarakat pemilik tanah adat dirugikan dalam pembangunan proyek pemerintah.”
* Syamsul Bahri, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Sumatra Utara, Medan
“Sidang istimewa MPR menjadi mendesak karena kebijakan pemerintah dalam menangani krisis sekarang tak jelas. Walau kabinetnya sudah terbentuk. terbukti eksekutitnya tak berdaya. Karena itu, legislatif harus bertindak sebelum keadaan lebih parah “
* Sofyan Tan Dokter, Aktivis Pembauran di Medan
“Perubahan yang mendasar dan mendesak itu dalam politik, bagaimana kebijakan bisa membuat orang punya pekerjaan dan bisa makan. Juga, bebas mengeluarkan pendapat serta hak asasinya terjamin.”
* Fidelia, Ketua Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
“Yang diinginkan masyarakat tak lain dari reformasi personal dan sistem. Jadi, pemerintah tidak akan dapat keluar dari krisis jika reformasi yang dilakukan hanya setengah-setengah. Sistem yang saya maksud misalnya adanya lima paket undang-undang politik dan tidak adanya kemerdekaan berpendapat.
Cuma, yang menjadi soal adalah bagaimana mungkin merombak sistem ketika yang berada di dalam sistem itu ternyata adalah orang-orang yang sudah sekian puluh tahun memandatkan sistem itu. Mereka akan mempertahankan status quo. Mahasiswa merasa sepertinya sudah tak ada jalan lain selain semua orang ini turun dulu. Memang, saya belum bisa berspekulasi siapa yang patut naik nanti.”
* Paulus Heru Nugroho, Aktivis Universitas Airlangga, Surabaya
“Agenda yang paling mendesak tetap di bidang politik. Misalnya, kita ingin menghapus monopoli. Dengan sistem seperti sekarang sangat mungkin terbentuk lapisan kelas menengah mapan yang tak mandiri. Dan, mereka itu akan mengeruk kekayaan alam dan uang Indonesia untuk kepentingan sendiri.
* Pernyataan Sikap Senat dan Pimpinan Universitas Trisakti, Jakarta
“Untuk menyelamatkan rakyat, bangsa,dan Tanah Air Indonesia, kami mendukung sepenuhnya aspirasi dan tuntutan mahasiswa Indonesia umumnya dan mahasiswa Trisakti khususnya. Pada hakikatnya, mereka menyuarakan aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang menghendaki dilakukannya reformasi di segala bidang mulai sekarang juga.”
* Pernyataan Bersama Pengajar dan Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, dan Universitas Indonesia
“Aspirasi dan tuntutan mahasiswa tentang reformasi di segala bidang mempunyai dasar pemikiran yang kuat dan obyketif sehingga perlu didukung oleh seluruh jajaran dosen, guru besar, pimpinan, dan segenap sivitas akademika perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Kami mengajak seluruh anggota sivitas akademika perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia serta para cendekiawan, alumni, kelompok profesional, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat dan keagamaan untuk bersama-sama menggalang kerja sama guna mewujudkan sasaran reformasi menyeluruh.”
Laporan Abdul Manan (Surabaya), H.A. Ondie (Jayapura), L.N. Idayanie, R Fajri (Yogya), Rudianto Pangaribuan (Bandung), Bambang Soedjiartono (Medan) Rachmat H. Cahyono, M Husni Thamrin dan Ate (Jakarta).
D&R, Edisi 980516-039/Hal. 24 Rubrik Liputan Khusus
Filed under: Politics
DULU, pelawak Srimulat mengatakan, “Untung ada Gepeng.” Sekarang, kelompok pendamba demokrasi dan hak asasi manusia di negeri ini boleh bilang utung ada Pius Lustrilang”. Kalau saja Pius tak omong di Komisi Naional Hak Asasi Manusia, sangat mungkin kisah gelombang penculikan aktivis belakangan ini tak akan bertepi, seperti banyak kasus sebelumnya mulai dari Gerakan Septemher, Peristiwa Tanjungpriok, Timor Timur, Aceh, Irianjaya hingga Insiden 27 Juli 1996.
Kalau memakai bahasa lakon, Pius bukanlah pemain yang cepal in. Lihatlah, setelah dibebaskan penculik dan kembali ke keluarganya di Palembang. Ia cooling down dulu. Seperti Haryanto Taslam dan korban yang lain, ia mengatakan bukan, diculik, melainkan sengaja menghilang untuk menenangkan diri. Dengan cerita seperti itu hampir saja disappearrance kali ini juga masuk peti es.
Namun, hak pemain matang. Pius melakukan manuver. Sungguh mendadak. Di hari keaksiannya itu juga ia terbang ke Amsterdam. Datang dan perginya seperti angin. Orang boleh bilang anak muda yang pekan ini akan bersaksi di Komite Senat Amerika Serikat tersebut tak Jantan Tapi. apalah arti kejantanan di jaman serba tak menentu seperti sekarang? Dalam konndisi serbagagap kini, niat paling baik pun bukan jaminan untuk diindahkan.
Tak termungkiri bahwa Sekretaris Jenderal Aliansi Demokrasi Rakyat itu telah mencairkan kebekuan panjang. Barangkali bukan dia orang pertama yang melakukannya. Karena. orang seperti Hendrik Dikson Sirait, aktivis Pijar yang hilang setelah Peristiwaa 27 juli,setidaknya kepada pers sudah menceritakan siksaan yang dilakukan aparat keamanan terhadap dirinya. Pun korban hiklang yang lain. Andi Ariel. Lewat tuturan sanak dan pengacaranya. pers telah memberitakan kisah penculikan Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (,SMID) itu bedanya selain bicara secara terbuka kepada Komisi Nisional Hak Asasi Manusia dan per, momen keaksian Pius jauh lebih tepat. Rentetan, aktivis yang hilang jutru di saat tuntutan reformasi politik semakin keras dan posisi pemerintah jauh dari menguntungkan, itulah yang membuat gaung kesaksian Pius menjadi begitu nyaring.
Tentu saja gaung ini akan bertamhah keras kalau saja pegiat PDI Megawati, Haryanto Taslam, beraki juga di komisi itu perihal penghilangan dirinya. Namun. itu tak ia lakukan. la cukup meminta agar sikap tutup mulutnya dimaknai secara arif. Yang menarik, dia mengatakan keberatan terhadap kesaksian Pius dan Andi Arief yang menyangkut dirinya
* Faksi Militer Tertentu
Kesaksian Pius dan tuturan Andi Arief kepada keluarga dan pengacaranya puda dasarnya saling menggenapi Pius yang ngalami aniaya sewaktu pemeriksaan awal , mengatakan, dan dalam sel bisa bercakap-cakap dengan mereka yang selama ini masuk dalam daftar “hilang”, yaitu Hary. Taslam, Desmon J. Mahesa Sonny, Yani Avri, Herman Sadli. Rahardjo Waluyo Djati dan Faisol Reza.Dari percakapan mereka Pius menyimpulkan bahwa pola penculikan para aktivis itu sama Karena ditempat di ruangan yang sama, Iulusan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universita Parahyangan, Bandung. ini menduga hahwa lakunya sama.
Tentang Taslam. Pius mengatakan ke da D&R bahwa ia sempat omong panjang dengan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-Mega itu di sel. Taslam mengatakan tidak pernah disiksa para penculik itu.
Akan halnya Andi Arief. ia menyebut pernah bersua dengan Taslam, Faisol Reza,dan Waluyo Djati di sel Dari Reza ia mendapat informasi bahwa Pius dan Desmon yang tadinya mendekam di sana sudah dilepas. Adapun Herman Hendrawan hanya sehari di sana yaitu waktu Pius dan Desn belum keluar. Dari keterangan Pius dan Arief itu bisa disimpulkan bahwa mereka semua pernah ditempatkan di ruang tahanan yang sama. Dengan demikian, penculiknya adalah tim yang sama.
Lalu siapa? Untuk menjawab pertanyaan itu tim Komisi untuk orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), yang menangani kasus penculikan ini, mencoba mengidentifikasi ciri, modus, topik dalam interogasi, serta kapabilitas pelaku. Kesimpulannya: secara individu, pelaku terlatih melakukan tugas khusus, bekerja profesional, punya persenjataan, perlengkapan, dan sarana yang memadai untuk menundukkan korban, punya intensi politik tertentu, cenderung superior dibanding polisi, dan punya informasi memadai tentang korban.
Kualifikasi yang disebut itu bisa mengarah ke satuan tertentu, apalagi kalau ditambah informasi yang digali Andi Arief dari pelaku sendiri, yaitu sebagian pernah bertugas di Timor-Timur dan dari mereka ada yang baru pulang pendidikan di Inggris.
Pius cenderung berpendapat bahwa operasi penculikan dilakukan oleh faksi militer tertentu. Andi Arief yakin polisi mengetahui sipelaku. Lalu. apa kata polisi? Di sini keterangan Komandan Korps Reserse Markas Besar Kepolisian Rl (Mabes Polri) Mayor Jenderal Nurfaizi menarik dicermati, kendati sebatas penangkapan Andi Arief. la menyatakan anggota tim yang dibentuknyalah yang “mengambil” Andi di rumah kakaknya di Lampung, waktu itu. Tim yang terdiri dari reserse mobil dari Mabes Polri dan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya itu bertugas untuk memantau kegiatan Partai Rakyat Demokratik.
* Satuan Antiteror
Namun, keterangan Nurfaizi itu dibantah Andi dan pengacaranya dari Kontras, Munir. Lewat Munir, Andi menyatakan dirinya dipindahkan ke Mahes Polri lewat sehuah proses. Maksudnya, setelah diculik di Lampung pada 28 Maret, ia tidaklah langsung dibawa ke sana. Tapi, diinterogasi di sebuah sel. Dibawa ke Mabes Polri baru tanggal 17 April. Adapun sura penangkapan dikirimkan pihak kepolisian ke keluarganya pada keesokan harinya lewat pos. Menurut Munir, itu merupakan keganjilan. Hal serupa terjadi waktu kasus Marsinah.
Munir menyehut, ketika di Mabes Polri, ia pernah menanyakan Andi, apakah ada kenal petugas yang waktu itu sedang berkumpul di ruangan. Setelah mencermati, termasuk suaranya, Andi mengatakan tak mengenal satu pun. ” Kalau benar orang Mabes Polri yang menangkap, pasti dong Andi ada kenal. Paling tidak suaranya. Bukankah ia sudah sebulan ditahan?” kata Munir.
Keterangan Nurfaizi memperlihatkan sejumlah keganjilan lain, kata Munir. Misalnya, kalau memang Mabes Polri yang menangkap, pasti mereka akan melakukan koordinasi dengan polda setempat, dalam hal ini Polda Lampung. Ternyata, pihak Polda Iampung yang beberapa kali didatangi keluarga Andi menyatakan tidak mengetahui keberadaan Ketua SMID itu. Kepala Dinas Penerangan Polda Lampung Letnan Kolonel Anto Sugiarto, misalnya, kaget ketika dikonfirmasikan Kompas pada 29 Maret. “Kalau petugas polda lain, biasanya ada koordinasi. Sejauh ini belum ada laporan masuk,” ujarnya.
Menurut Munir, sambil memperlihatkan surat perintah menangkapan, seorang perwira Polda Metro Jaya pernah mengatakan bahwa pihaknya telah keduluan pihak lain. Waktu itu Andi sudah di tangan kepolisian.
Lalu, lanjut Munir, waktu Andi diperiksa sebagai saksi dalam kasus Agus Priyono, tertuduh dalam kasus ledakan bom di Rumah Susun Tanah tinggi, Jakarta Pusat, yang ditanyai justru soal Herman Hendrawan, Faisol Reza, dan Rahardjo Waluyo Djali yang waktu itu sepengetahuan masyarakat masih hilang. “Ini aneh. Dari mana polisi tahu soal mereka? Jangan jangan polisi sudah hendak memindahkan mereka bertiga waktu itu ke tempat Andi,” kata Munir. Kesimpulannya, Munir yakin polisi hanya dikambing hitamkan dan tak kuasa mengelak. Menurut dia, kasus ini sebenarnya sangat transparan, karena ada saksi korban dan sebagian mereka–Pius dan Andi Arief–telah berbicara.
Trimoelja D.Soerjadi. pengacara dari Surabaya yang dulu menangani kasus Marsinah, menyatakan modus penculikan para aktivis sekarang sama dengan yang dialami Yudi Susanto, bos Marsinah. Seperti dalam kasus Andi Arief, surat penangkapan Yudi Susanto diberikan jauh setelah dia ditahan. Jawaban-jawaban dari Mabes ABRI juga, menurut Trimoelja, aneh. ” Ketika ada berita Andi Arief hilang, misalnya, pihak Mabes (ABRI) mengatakan tidak tahu-menahu. Tapi, sekarang, Nulaizi mengatakan pihaknya yang menjemput. Polisi itu kan bagian dari ABRI. Mengapa tidak sejak awal saja diakui?” ucap Trimoelja.
Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal Wiranto sendiri menegaskan bukan kebijakan ABRI menghilangkan orang. Hal serupa dikatakan Kepala Pusat Penerangan ABRI A.W. Mokodongan. Adapun Komandan Pusat ,Polisi Militer ABRI Mayor Jenderal Syamsu yang ditunjuk Jenderal Wiranto sebagai ketua tim pencari fakta meminta semua pihak jangan berburuk sangka dulu. Karena, nanti yang memutuskannya adalah mahkamah militer.
Menurut Syamsu, kondisi sel seperti yang disebutkan Pius, yaitu ruangan seukuran dua meter kali dua setengah meter, berpintu terali besi dengan kamera di tiap ruang, itu tidak identik dengan sel-sel yang digunakan ABRI. Sebab, sel untuk ABRI sama saja dengan sel untuk sipil. “Sel militer itu untuk anggota yang melakukan pelanggaran. Bagaimana pula bisa ada kamera atau radio? Kecuali rumah lahanan yang dahulu memang dikhususkan bagi tahanan politik, Nirbaya. Tapi itu dulu, saya tidak tahu kalau sekarang,” ujarnya.
Syamsu juga menegaskan bahwa Andi Arief bukan diculik, tapi ditangkap oleh satuan antiteror. Di dalam ABRI sendiri, seperti diakui oleh Syamsu, pasukan antiteror demikian juga ada. Tapi, dia mengisyaratkan bahwa pasukan antiteror dalam ABRI tidak digerakkan untuk penculikan para aktivis seperti sekarang.
Dircktur Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Hendardi, mengomentari bantahan-bantahan dari ABRI iu. Menurut dia, fakta-fakta cukup memperlihatkan bahwa dalam penahanan Pius telah digunakan alat-alat atau senjata organik yang biasa dimiliki aparat keamanan serta sel tahanan yang punya fasilitas lengkap. Hendardi menyebut, kalau memang aparat keamanan tidak terlibat, berarti Indonesia tak cukup aman. Sebab, ada kelompok yang bisa sewenang-wenang dan punya perlengkapan serta senjata. “Berarti, klaim ABRI sebagai stabilisator terpatahkan, dong,” ucapnya.
Tiarma Siboro, Rachmat H. Cahyono, Seno Joko Suyono, Budi Nugroho Jakarta), dan Abdul Manan (Surabaya)
D&R Edisi 980509-038/Hal. 16 Rubrik Liputan Utama
