Apa Kabar

Demonstran menduduki bandar udara, fasilitas militer, DPRD, stasiun RRI, atau stasiun TVRI. Solidaritas terhadap korban Tragedi Semanggi yang menggerakkan mereka.

PEMBANTAIAN mahasiswa dan elemen rakyat lain pada Tragedi Semanggi Jakarta Selatan, telah menyulut marah seluruh negeri. Sejak 13 November, Jumat, unjuk rasa merebak di mana-mana, dengan tuntutan dan pola aksi yang kurang lebih sama. Pengakhiran Dwifungsi ABRI menjadi isu sentral, di samping mengadili Soeharto segera. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan Presiden B.J. Habibie yang dianggap sebagai orang paling bertanggung jawab dalam penembakan tersebut dituntut mundur. Selain itu, legitimasi pemerintah mantan Menteri Riset dan Teknologi itu kembali digugat di sana-sini.

Yang menarik dalam aksi-aksi sekarang adalah berkembangnya pola pendudukan, terutama, gedung instansi pemerintah yang dianggap strategis, seperti lapangan udara, gedung DPRD, markas militer (komando daerah militer, distrik militer, dan resort militer), stasiun RRI, atau stasiun TVRI.

Di Jakarta, berbagai kelompok aksi mencoba menerobos ke Jalan Cendana, kediaman keluarga Soeharto. Kendati selalu dihadang, dalam beberapa hari di pekan lalu, mereka masih terus mencoba. Melihat seriusnya penjagaan, sulit membayangkan mahasiswa berhasil masuk ke Jalan Cendana, kecuali memang ada kebijakan lain. Misalnya, mantan Presiden Soeharto bersedia menerima beberapa wakil mahasiswa dan mendengarkan tuntutan mereka.

Bila itu juga mustahil dan juga tak ada solusi lain, demo upaya menembus Jalan Cendana bisa tak akan berhenti. Bisa jadi karena menyadari tekad mahasiswa ini muncul usul dari Marzuki Darusman, Ketua Fraksi Golkar di DPR-RI. Ia usulkan mantan Presiden Soeharto dikenai tahanan rumah. Maksudnya tentulah untuk memudahkan pengusutan, selain mencoba melunakkan gerakan mahasiswa.

Andai Presiden Habibie menyetujui usul ini (satu hal yang bakal menjadi kejutan) dan sebuah keputusan dari Kejaksaan Agung turun, akankah mahasiswa mengendurkan aksinya? Entahlah. Sejumlah upaya membongkar segala kebusukan dan kecurangan di negara ini pelan-pelan kehilangan kepastiannya: dari soal Tanjungpriok sampai Sampang, dari huru-hara pertengahan Mei dan penembakan mahasiswa Trisakti sampai kasus “ninja dan dukun santet”.

Berikut ini pantauan aksi protes di beberapa daerah pada pekan lalu.

* Banda Aceh

Lebih 5.000 mahasiswa Aceh turun ke jalan pada hari Kamis, 19 November lalu. Mereka kemudian menduduki gedung RRI selama 24 menit. Di sana, wakil mereka membaca pemyataan sikap dan ultimatum ke Pemerintah Daerah Aceh dan lembaga pemerintah lain. Siaran langsung ini dipancarkan ke seluruh Aceh dan direlai radio-radio swasta. Mahasiswa ini datang ke RRI setelah dari gedung DPRD.

* Banjarmasin

Rabu, 18 November, gedung RRI dan TVRI didatangi kelompok mahasiswa termasuk dari Solidaritas Mahasiswa untuk Realisasi Reformasi dan Gema Mahasiswa Proaksi Reformasi. Seperti di kota lain, dalam pendudukan ini mereka meminta hak siaran. Di RRI, mereka berhasil mendesak pimpinan stasiun untuk menyiarkan langsung aksinya. Di TVRI, mereka harus puas dengan rekaman untuk siaran tunda.

* Manado

Demo yang termasuk terbesar untuk ukuran Sulawesi Utara berlangsung di Manado. Massa yang terdiri dari mahasiswa dan anggota lembaga swadaya masyarakat yang jumlahnya sekitar 500 orang menduduki kantor Komando Resor Wirabuana selama dua jam dan gedung DPRD selama 60 jam pada 16-18 November lalu. Tadinya, mereka hendak bertahan sampai seratus jam. Tapi, Ketua DPRD Sulawesi Utara Rolly Tanos meminta polisi mengevakuasi massa. Evakuasi paksa mengakibatkan dua mahasiswa cedera dan dirawat di rumah sakit.

* Denpasar

Setelah pendudukan Bandar Udara Ngurah Rai pada hari Senin, 16 November, mahasiswa Bali terus bergerak. Empat hari berselang, ratusan mahasiswa yang bergabung dalam Pos Komando Perjuangan Rakyat mendatangi Markas Komando Daerah Militer IX/Udayana. Di sana, mereka mengadakan mimbar bebas.

Dua hari sebelumnya, ratusan dosen dan beberapa dosen yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia unjuk rasa di markas komando daerah militer dan kantor Dewan Pimpinan Daerah Golkar. Mereka membawa karangan bunga. Di RRI, mereka menyiarkan pernyataan sikap. Pada hari yang sama, mahasiswa Sekolah Tinggi Seni Indonesia juga berdemonstrasi di markas komando daerah militer.

* Ujungpandang

Setelah menduduki Bandar Udara Hasanuddin pada hari Jumat, 13 November, mahasiswa kembali bergerak. Kecewa dengan hasil sidang istimewa MPR, mereka kini mengubah tuntutannya: membentuk Negara Federal Sulawesi Selatan Merdeka. Hasil sidang istimewa itu, menurut mereka, tak aspiratif karena tetap mempertahankan asas tunggal Pancasila, Dwifungsi ABRI, serta tak mengesahkan otonomi daerah.

Tuntutan membentuk negara federal mulai bersambut. Saat mahasiswa Universitas Muslim Indonesia unjuk rasa di DPRD Sulawesi Selatan, 16 November lalu, terdengar yel-yel “Sulawesi merdeka”. Tak ketinggalan spanduknya. Gelombang unjuk rasa terus mengalun. Jalan-jalan di Ujungpandang, kantor DPRD, TVRI, dan RRI tak henti-hentinya didatangi.

* Yogyakarta

Setelah “Kemah Antidwifungsi ABRI” yang dilakukan Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan pada 4-13 November dan aksi solidaritas terhadap korban Tragedi Semanggi yang dilakukn Forum Bersama Yogyakarta pada 13 November, para aktivis terus bergerak. Pada 18 November, Solidaritas Massa Rakyat menduduki RRI untuk menyiarkan tuntutan. Besoknya, mereka menduduki stasiun TVRI dan menuntut agar stasiun itu lebih obyektif dalam pemberitaan.

Setelah berhasil memaksakan tuntutannya, massa bergerak ke Markas Komando Distrik Moliter 0724 di Jetis. Di sana, mereka dihalau. Tapi, akhirnya ada negosiasi. Mahasiswa boleh masuk halaman markas militer itu untuk melakukan upacara singkat penurunan bendera menjadi setengah tiang, diiringi lagu Gugur Bunga.

* Mataram

Sejak Senin, 16 November 1998, praktis saban hari Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram (FKMM) melakukan aksi menentang represi ABRI. Kelompok yang telah berusia sepuluh tahun ini merupakan gabungan mahasiswa seluruh perguruan tinggi di Mataram.

Senin itu, FKMM menurunkan bendera menjadi setengah tiang di gedung DPRD I Nusa Tenggara Barat Rabu pagi, 18 November, sekitar 900 mahasiswa anggota FKMM bergerak menuju gedung DPRD. Di beberapa kantor pemerintah, termasuk Markas Kepolisian Resor Lombok Barat dan Markas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, mereka menurunkan bendera menjadi setengah tiang. Kepala Kepolisian Daerah Kolonel Dadang Sutriana menyaksikannya.

Di RRI Mataram, mahasiswa yang menuntut hak siaran bertegang dengan staf RRI dan petugas keamanan. Tiga wakil mahasiswa kemudian dibolehkan siaran 15 menit.

* Semarang

Ribuan mahasiswa Semarang yang berasal dari Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Pandanaran, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala, dan Akademi Kimia Industri Santo Paulus turun ke jalan pada hari Kamis, 19 November. Mereka memprotes pembantaian pada Tragedi Semanggi sekaligus menuntut pertanggungjawaban Panglima ABRI Jenderal Wiranto. Mereka berusaha masuk ke Markas Komando Daerah Militer IV/Diponegoro untuk bertemu dengan panglimanya, Mayor Jenderal Tyasno Sudarto. Pasukan pengendali huru-hara yang bertameng mengempang mereka di pintu gerbang. Mahasiswa mencoreti tameng pasukan dengan tulisan “ABRI haus darah, ABRI pembunuh rakyat” dan aneka kalimat lain.

Lima mahasiswa masuk ke halaman markas militer itu dan diterima Asisten Perencanaan Komando Daerah Militer Diponegoro, Kolonel Bambang Suherman. Kelima mahasiswa ini menghendaki seluruh mahasiswa boleh masuk ke markas itu. Tapi, ditolak. Entah siapa yang memulai, bentrokan terjadi. Tiga anggota artileri pertahanan udara terkena lemparan batu mahasiswa, sementara tiga mahasiswa masuk rumah sakit akibat kena pentung dan popor senjata. Sekitar pukul 14.30, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, A.L. Purwa Hadiwardoyo, datang menengahi.

* Solo

Setelah ribuan mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum unjuk protes di Markas Komando Resor Militer 074/Warastratama Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu, 14 November. Empat hari berselang, pedemo kembali datang ke sana.

Sekitar 5.000 massa gabungan dari Gerakan Rakyat Surakarta Antidwifungsi ABRI, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) menduduki halaman markas militer tersebut dan menurunkan bendera di sana menjadi setengah tiang pada hari Rabu, 18 November.

Esoknya, Kamis, giliran ratusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Akademi Bahasa Asing Pignateli yang bergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pignateli untuk Reformasi (Gempur) yang mendatangi Komando Resor Militer 074/Warastratama. Setelah membacakan tuntutan, mereka memaksa komandan resor militer itu, Kolonel Srianto, membacakan tuntutan massa dan mengadakan upacara penurunan bendera menjadi setengah tiang. Permintaan diluluskan.

Pada hari yang sama massa dari FKPI, mahasiswa Akademi Administrasi Perusahan Bentara Indonesia, dan tempur mendatangani RRI Surakarta untuk siaran. Dalamsiaran sepuluh menit itu, mereka menyampaikan tuntutan.

Jumat, 20 Novemher, sekitar seratus anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendatangi kediaman keluarga Soeharto di Solo. Mereka berhasil memasuki halaman dalam Ndalem Kalitan itu dan diterima kepala rumah tangganya, Sedyatmo.

* Surabaya

Aksi terus merebak sehari setelah Tragedi Semanggi. Pada 14 November, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus berkonvoi kendaraan kejalan dan menurunkan bendera menjadi setengah tiang di instansi pemerintah, termasuk stasiun RRI dan gedung negara Grahadi. Pada hari yang suna, mahasiwa yang bergabung dalam Aksi Bersama Rakyat Indonesia dan KAMMI juga melakukan protes.

Esoknya, massa mahasiswa dan rakyat yang bergabung dalam Sidang Rakyat Surabaya membanjiri Grahadi. Mereka menduduki ruang kerja gubernur.

Kamis, 19 November, mahasiswa kembali mendatangi Grahadi. Mereka yang bergabung dalam Komite Aksi Arek-Arek Proreformasi dan Arek Suroboyo Prorefommasi menyatakan sikap. Isinya: meminta Soeharto diadili, menolak B.J. Habibie sebagai presiden, dan menentang peranan sosial-politik ABRI.

Jumat, Kesatuan Aksi Mahasiswa Institut Teknologi Surabaya hendak berdemonstrasi di markas komando daerah militer. Namun, sebelum masuk ke halaman markas militer itu, mereka dihadang ibu-ibu istri tentara yang membawa poster.

* Medan

Setelah Forum Aksi Reformasi Mahasiswa Sumatra Utara menduduki Bandar Udara Polonia dan landasan pacunya pada hari Sabtu, 14 November, Keluarga Besal Universitas Santo Thomas menduduki TVRI, dua hari berselang. Mereka berhasil memaksa TVRI Medan menyiarkan ungkapan dukacita sekaligus protes atas terjadinya Tragedi Semanggi.

Senin itu juga, 16 November, KAMMI berdemonstrasi di kantor Golkar Sumatra Utara. Mereka yang sebagian besar mahasiswi berjilbab dengan berikat kepala ini membawa spanduk dan poster-poster yang isinya menghujat Golkar serta Panglima ABRI Jenderal Wiranto.

Jumat, 20 November, ribuan mahasiswa melakukan tablig akbar di Lapangan Merdeka. Mereka menuntut Soeharto dan kroninya diadili secara politik dan hukum. Begitupun Jenderal Wiranto.

Has/Bengawan Suherdjoko (Semarang). Blontank Poer (Solo). Patria Pombengi (Manado). N.L. Dian P. (Denpasar), Bambang K.W. (Banjarmasin), Rudianto Pangaribuan (Bandung). M. Toha (Ujungpandang). Abdul Manan (Surabaa). J. Anto (Medan),
Koresponden Aceh, dan Koresponden Mataram

D&R, Edisi 981128-015/Hal. 28 Rubrik Liputan Utama

Pembantaian di Semanggi menggugah kembali solidaritas kolektif mahasiswa. Akankah mereka mengulang sejarah?

GERAKAN mahasiswa menemukan kembali momentumnya. Pembantaian di Semanggi, Jakarta Selatan, telah menjadi kepedihan yang membangkitkan keberangan kolektif komunitas kampus. Seperti waktu menggempur Soeharto setelah pembantaian di Trisakti, Jakarta Barat, kini banyak dari mereka yang menempatkan diri di satu front dalam menghadapi ABRI yang diangggap kelewat represif. Kampus-kampus kembali bergolak dari Sabang hingga Merauke.

Seperti di pengujung era Soeharto, isu sentral yang mereka kedepankan kurang lebih sama. Pun pola-pola aksinya. Kalau dulu memasalahkan Soeharto dan korupsi, kolusi, serta nepotisme, kini menyoal militerisme, Dwifungsi ABRI, serta B.J. Habibie yang tak kunjung berani mengadili Soeharto (lihat Solider, Seluruh Negeri Kembali Bergol). Yang menarik, mereka gemar melakukan pendudukan di kawasan vital. Tak lagi sekadar gedung DPRD, tapi bandar udara serta stasiun RRI dan TVRI. Pendudukan bandar udara di Ujungpandang, Medan, atau Padang misalnya.

Radikalisasi terlihat di mana-mana, termasuk di Jakarta. Adegan saling pentung dengan tentara kini menjadi biasa. Juga penggunaan kendaraan untuk menembus barikade tentara, seperti di Cawang, Jakarta Timur, sehari sebelum sidang istimewa MPR berakhir. Satu perkembangan baru lagi adalah pengarahan massa dalam aksi. Massa yang tumpah ke jalan selama dan sesudah sidang istimewa itu adalah semburat dari potensi people power.

Tak termungkiri, banyak yang berubah pada aksi-aksi jalanan mahasiswa sekarang. Kekecewaan serta hilangnya rasa hormat terhadap kekuasaan yang tak mengindahkan reformasi mempertebal militansi mereka, apalagi setelah cara-cara rezim lama dipakai untuk merespons mereka. Termasuk penggunaan senjata dan politik pecah-belah.

Pembantaian di Semanggi merupakan pelecut radikalisme itu, kendati pelakunya tetap minoritas. Rakyat yang bersimpati pun turut menjadi radikal. Itulah yang mempersulit ABRI, satuan yang kini mengalami krisis kredibilitas. Mereka semakin kagok untuk kembali menggunakan bahasa kekerasan.

Sebenarnya, setelah Soeharto sang musuh bersama roboh, aksi-aksi komunitas karnpus ini sudah laksana mati angin. Semua kembali ke posisi semula, dengan segenap friksi lamanya. Segera mereka terbelah dalam tiga kelompok utama, jika dilihat dari jurusan penerimaan terhadap pemerintah baru Habibie: yang mendukung, mendukung dengan syarat, serta yang menolak. Perpecahan ini misalnya sudah tampak di gedung DPR/MPR Senayan pada hari terakhir pendudukan, tak lama setelah Soeharto menunjuk Habibie sebagai penggantinya.

Kecuali beberapa kelompok, sepertinya semua memberi kesempatan ke Habibie, setidaknya hingga pemilihan umum nanti. Maka, perlahan, legitimasi kepresidenan mantan Menteri Riset dan Teknologi itu tak diributkan lagi. Barulah menjelang sidang istimewa MPR disoal lagi, terutama oleh kelompok-kelompok yang dikenal sebagai garis keras. Fenomena Jakarta berikut setidaknya bisa mencerminkan hal itu.

* Forum Kota

Jakarta sebenarriya bukanlah ajang demo yang paling dahsyat. Tatkala Lampung, Solo, dan kemudian Yogya sudah berdarah-darah, misalnya, Ibu Kota tetap adem-ayem. Demonya masih di kitaran kampus, penuh orasi yang mengatasnamakan rakyat.

Namun, penembakan mahasiswa Trisakti dalam sekejap telah menempatkan Jakarta sebagai titik api, kendati militansi mahasiswanya tetap tidak lebih hebat daripada teman-teman mereka di kota-kota tadi. Sebagai komparasi, di Lampung dan Solo, misalnya, sudah cukup lama terbentuk serikat rakyat atau dewan rakyat, sementara di Jakarta hingga kini institusi seperti itu masih jadi gagasan yang dianggap utopis.

Tapi, itulah. Jakarta boleh saja serba terlambat, tapi, yang pasti, tetap penentu dan barometer untuk apa pun. Siar dari kota metropolitan ini akan lebih keras, sebagai konsekuensi dari sentralisme apa saja selama ini.

Suara yang paling keras menentang pemerintah Habibie di Jakarta adalah Forum Kota (Forkot). Perhimpunan perguruan tinggi se-Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang punya simpul di sejumlah sekolah menengah Ibu Kota ini tak pernah berpaling dari tujuan ideal reformasi. Merasa tidak konstitusional dan reformis, Habibie cacat hukum dan politik di mata mereka. Karena itu, Habibie harus ditampik. Penolakan yang tanpa basa-basi membuat mereka diposisikan diametral dengan pemerintah dan dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia.

Militansi Forkot melahirkan fraksi internal juga. Sebagian anggotanya keluar dan membentuk Forum Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred) pada Oktober lalu. Tapi, Forkot yang dikenal sebagai kelompok mahasiswa paling militan se-Jakarta bergeming.

Kelompok besar lain di Jakarta yang mempermasalahkan legitimasi Habibie adalah Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKMSJ). Tadinya, mereka dikenal sebagai garis lunak yang menghindari konfrontasi fisik ala Forkot. Tapi, menjelang sidang istimewa, koalisi dari 46 universitas se-Jakarta ini makin keras. Saban hari, mereka turut menggelar aksi menolak hajat parlemen itu. Bersama Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Universitas Pancasila, dan Universitas Siliwangi, mereka mempertemukan Megawati, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan. Entah karena kecewa dengan pertemuan itu, esoknya mereka sudah di jalan lagi: berdemonstrasi.

Forkot, FKSMJ yang bergabung bersama Komando Barisan Rakyat, Komando Rakyat Demokratik, dan Keluarga Besar Universitas Indonesia melangsungkan Aksi Rakyat Bersatu pada Hari Sumpah Pemuda kemarin di Ibu Kota. Aksi itu menolak pemerintah Habibie dan sidang istimewa. Bersama Front Jakarta, Famred, Forum Bersama, Gempur, Partai Rakyat Demokratik, Forum Jatiwaringin-Kalimalang, dan berbagai kelompok lain (termasuk yang berbasis rakyat), mereka merupakan kekuatan utama penentang status quo, di Jakarta. Mereka bukanlah mayoritas kalau dari segi jumlah, tapi berada dalam arus utama gerakan mahasiswa sekarang. Dan kini, setelah Tragedi Semanggi, mereka semakin berkibar.

* Aksi Daerah

Seperti disebut tadi, seandainya tak ada penembakan di Grogol (Trisakti) dan Semanggi (Atma Jaya), resistensi mahasiswa di Jakarta tidaklah lebih hebat dibanding beberapa daerah. Pendudukan bandar udara atau stasiun TVRI, misalnya, belum pernah dilakukan oleh Forkot sekalipun. Mungkin karena situasi medannya juga lain.

Pada bulan-bulan akhir kekuasaan Soeharto, selain Lampung, Solo dan Yogya merupakan ajang aksi mahasiswa terpanas. Pelakunya adalah kelompok-kelompok yang sejak masa penggulingan Soeharto sudah terkenal sebagai garis keras. Kini, mereka bergerak lagi untuk menggoyang Habibie.

Di Solo, misalnya, salah satu yang paling besar dan radikal adalah Dewan Reformasi Mahasiswa Surakarta, yang dimotori orang-orang Partai Rakyat Demokratik. Mereka punya jaringan di beberapa kampus dan kabupaten sekitar kota tersebut. Dalam aksinya yang biasanya di jalan, mereka menekankan penggalangan massa sebanyak-banyaknya.

Di luar aksi, mereka aktif melakukan pendidikan politik untuk para calon kader, baik mahasiswa, pelajar, buruh, maupun seniman. Kelompok besar yang punya pengaruh luas di Yogya dan mengambil posisi diametral dengan pemerintah Habibie adalah Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP), Solidaritas Masyarakat untuk Demokrasi, dan Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik. Kalau melihat aksiaksinya, KPRP-lah yang lebih keras daripada tiga yang lain. Dalam demonya, mereka selalu berbenturan dengan aparat keamanan. Seperti kata ketua umumnya, Haris Rusly Moti, itu karena mereka memilih garis kebijakan radikal revolusioner. Bersama elemen kelompok mahasiwa lain, mereka mencoba menduduki Markas Komando Resor Militer 071/Pamungkas pada 13 November lalu.

Aksi-aksi di Ujungpandang juga termasuk keras. Salah satu dedengkotnya adalah Solidaritas Mahasiswa (Solid) Universitas Hasanuddin. Kelompok ini dibentuk untuk merespons Tragedi Makassar 24 April 1996, yang menewaskan tiga mahasiswa.

Sejak berdiri, Solid selalu mewarnai demo di Ujungpandang. Termasuk pendudukan Bandar Udara Hasanuddin pekan lalu. Menjelang Soeharto turun, mereka menggerahkan massanya menduduki Lapangan Karebosi, kantor DPRD, dan gubemuran. Lalu, sehari setelah Habibie menjadi presiden, mereka mengeluarkan pernyatan untuk mengingatkan bahwa kabinet Habibie bukanlah kabinet reformasi melainkan pemerintah transisi.

Di Surabaya, yang terkenal sebagai garis keras penentang Habibie antara lain Arek-Arek Pro-reforrnasi dan Arek Suroboyo Proreformasi. Yang pertama berbasis di 18 kampus; sedangkan yang kedua terdiri dari warga kampung. Keduanya bersama elemen lain ikut membentuk Komite Rakyat Surabaya.

Kelompok yang giat menentang pemerintah Habibie belakangan ini di Bandung adalah Mahasiswa Bandung. Nama Mahasiswa Bandung mulai sering digunakan sejak 28 Oktober lalu. Secara resmi, anggotanya sekitar 42 kampus se-Bandung dan beberapa kelompok. Institut Teknologi Bandung tidak bergabung dengan mereka.

Adapun di Medan, Forum Aksi Reformasi Mahasiswa Sumatra Utara (Farmasu) menjadi kelompok terdepan dalam menentang status quo. Mereka adalah gabungan dari 23 perguruan tinggi di Medan. Farmasu menduduki Bandar Udara Polonia pada hari Sabtu, 14 Novemher lalu.

Pertanyaannya sekarang: apakah mereka yang disebut itu tetap konsisten dengan perjuangannya. Kalau “ya”, bersama elemen lain, akankah mereka mengulang sejarah? Kita lihat saja.

P. Hasudungan Sirait/Laporan: Eko Yulistyo A.F., Ondy A. Saputra (Jakarta), Blontank Poer (Solo). Rudianto Pangaribuan (Bandung), Abdul Manan (Surabaya). M. Toha (Ujungpandang), Ahmad Solikhan (Surabaya)

D&R, Edisi 981128-015/Hal. 20 Rubrik Liputan Utama

Tidak biasanya harga semen naik di pengujung tahun. Benarkah karena harga ekspor turun, produsen mencari kompensasi di pasar domestik?

PRODUSEN semen Indonesia unjuk gigi. Secara serentak sejak awal November lalu, harga semen di Indonesia mengalami kenaikan. Tidak merata memang, tergantung pada tiaptiap produsen. Tapi, sembilan anggota Asosiasi Semen Indonesia (ASI) menikmati kenaikan sebesar 18 persen. Naiknya harga semen mungkin bukan berita luar biasa karena komoditas ini sudah lama dikenal paling gampang naik-turun. Namun, kenaikan kali ini agak mengherankan mengingat lonjakan itu justru terjadi di musim hujan saat konsumsi semen biasanya menurun.

Mengapa? Direktur Industri Kimia Anorganik Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Ida Bagus Agra Kusuma, mengatakan melonjaknya harga semen disebabkan beberapa hal, terutama komponen produksi mengalami kenaikan ongkos. Sebelumnya, produsen menggunakan komponen yang dibeli dengan kurs lama dan saat ini stok sudah habis sehingga memaksa produsen membeli komponen baru dengan kurs dolar yang lebih tinggi.

Tanpa bersedia menyebutkan harga komponen, Wakil Sekjen ASI Tjipto Winoto mengatakan, peralatan yang rutin harus diganti minimal dua kali setahun adalah grinding stone, untuk pemecah batu, dan ballaz, alat menghaluskan bahan baku.

Nah, kendati dalam produksi semen terdapat komponen lokal seperti batu bara, kertas semen, dan batu kapur, itu semua harus dibeli dalam dolar. Bambang Subroto, Kepala Hubungan Masyarakat PT Semen Gresik, pun mengakui. “Ada kenaikan cukup besar, yang dari awalnya 10 persen sekarang menjadi 25 persen. Kenaikan ini termasuk bahan-bahan baku yang masih diimpor seperti gips, pasir silika, dan pasir besi,” ujarnya.

Sebab yang lain, biaya distribusi khususnya yang menggunakan angkutan laut juga mengalami kenaikan karena menggunakan tarif dolar.

Menaikkan harga semen semestinya sudah dilakukan produsen sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada Juli 1997 lalu. Namun, karena pemasaran ekspor relatif baik terutama karena besarnya selisih nilai kurs dolar, rencana menaikkan harga semen domestik ditunda. “Tingginya nilai dolar membawa dampak positif terhadap penjualan semen ekspor sehingga mampu menyubsidi penjualan di dalam negeri yang anjlok sampai 20 persen,” ujar seorang eksekutif pabrik semen.

Sejumlah pedagang, baik di Jawa maupun di luar Jawa, yakin harga semen masih bisa menanjak. Prediksi itu berdasarkan fakta makin berkurangnya pasokan semen dari pabrik atau dari distributor ke pengecer. Ini juga karena animo masyarakat konsumen menurun. Misalnya Ny. Franki, pengecer semen di Pasar Hamadi, Jayapura, menyebutkan, ia hanya untung Rp 250 dari selisih beli Rp 24.750 dan dijual seharga Rp 25 ribu.

Kenaikan harga jual semen ini semata hanya untuk mengimbangi naiknya biaya produksi semen sebesar 40 persen. Terutama akibat naiknya suku cadang dan bahan baku semen impor. “Kami tidak mungkin lagi mempertahankan harga jual lama, karena penerimaan dari ekspor sudah mulai menurun. Jika harga tidak dinaikkan, bisa-bisa perusahaan mengalami kerugian,” ujar eksekutif tadi.

* HPS Telah Dihapus

Dibanding dengan harga barang lain, kata Tjipto, harga semen naiknya belum sampai dua kali lipat. Sebelum krisis moneter, harga semen berkisar Rp 9.500 per sak dan sekarang di Jakarta mencapai sekitar Rp 17.500 per sak. Barangkali benar, sebelum krisis moneter, harga semen berkisar Rp 9.500 per sak. Kini harga semen di Jakarta mencapai sekitar Rp 17.500 per sak.

Baik Agra maupun Tjipto menyebutkan bahwa pemerintah saat ini sudah tidak lagi mengatur menentukan harga semen. “Harga semen diserahkan sepenuhnya ke pabrik,” ujar Agra. Harga semen yang tidak menentu sekarang ini tidak ada urusannya dengan ASI. “Mekanisme pasar sekarang yang menentukannya sejak harga patokan semen (HPS) dicabut,” ujar Tjipto lagi.

Ketika HPS masih belum dicabut, ASI memang terlibat ikut memantau harga meskipun pengaruh pasar tetap saja sangat menentukan. Bahkan, saat pemerintah melakukan pembatasan ekspor semen pun, harga tetap juga naik. Sebab, saat itu pembangunan berbagai proyek hampir tak pernah berhenti. Misalnya saja pembangunan jalan tol, bendungan besar, dan berbagai pabrik. Tentu saja kondisi ini lak terulang karena sekarang zaman susah. Secara psikologis, kata Agra, daya beli masyarakat makin melemah, proyek besar tidak ada, dolar melejit, jadi produksi turun. “Itu kan logis,” kata Agra.

Fadjar Hariyanto/Laporan Abdul Manan (Surabaya), Budi Nugroho. Titi A.S. (Jakarta), dan H. A. Ondi (Jayapura)

D&R, Edisi 981121-014/Hal. 56 Rubrik Bisnis & Ekonomi

Penggalangan massa untuk mendukung atau menentang sidang istimewa terus berlanjut di seluruh negeri. Bakal rusuh lagikah?

JAKARTA kembali laksana ajang prahara. Tentara dan polisi yang berjaga di kiaran Jembatan Semanggi (Senayan) atau lintasan strategis lain adalah semburat keadaan darurat. Pun kemah-kemah militer di sejumlah tempat serta cahaya temaram yang beberapa hari terakhir meraja kalau malam hari di distrik bisnis Sudirman-Thamrin.

Dua hari menjelang sidang istimewa MPR, 8 November, parade kekuatan dari kalangan yang merasa menjadi bagian langsung dari pertikaian tampak melintas di jalan-jalan Jakarta. Dengan menumpang sejumlah truk terbuka, mereka berseru-seru kepada siapa saja yang dilaluinya. Orang yang belum terbebas dari teror kerusuhan Mei lalu bisa berdetak cepat lagi jantungnya.

Pemandangan lebih seram lagi terasa esok harinya, Senin, 9 November, sehari menjelang pembukaan sidang istimewa. Kali ini, dua kekuatan yang bertentangan semakin terlihat mengasah kapak perangnya. Aparat keamanan pun berjaga lebih ketat. Lokasi-lokasi strategis diawasi mereka secara ekstra, termasuk Istana Negara.

Mahasiswa yang menentang sidang istimewa mencoba mendekat ke gedung DPR/MPR di Senayan setelah tengah hari. Sementara itu, rekan mereka dari kelompok lain masuk ke kitaran Tugu Proklamasi dan menggelar aksi di sana. Seperti galibnya, jalur yang dilalui kedua rombongan akbar itu menjadi macet. Malamnya, giliran pendukung sidang istimewa yang melakukan aksi di Taman Ismail Marzuki. Kendati sejumlah demo berlangsung, tak ada konfrontasi berdarah di Jakarta sehari menjelang hari “H” itu.

Selain di Jakarta, unjuk rasa berlangsung serentak di sejumlah kota di Indonesia pada Senin kemarin itu. Termasuk di Surabaya, Semarang, Yogya, dan Bandung. Pelakunya meliputi pendukung, penentang, dan mereka yang memberi syarat sebelum mengakui keabsahan hasil sidang istimewa. Tuntutan yang umum di luar yang mendukung ini adalah “adili Soeharto, cabut Dwifungsi ABRI, hapuskan asas tunggal Pancasila, serta percepat pemilihan umum yang jujur dan adil”.

Di Yogya, seperti hari-hari sebelumnya, demo pada Senin ini cukup ramai. Aksi untuk merespons sidang istimewa sudah berlangsung sejak Rabu, 4 November, di Kota Pelajar dan rencananya akan berlanjut hingga 12 November. Yang menggelar adalah Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP). Mereka didukung beberapa komponen, termasuk Partai Rakyat Demokratik, Solidaritas Pengamen Indonesia, dan Somasi. Menurut rencana, mereka akan memperpanjang aksi “kemah anti-Dwifungsi ABRI” jika putusan sidang istimewa tidak sesuai aspirasi rakyat. Aspirasi ini, menurut Koordinator KPRP Haris Rusli Moti, setidaknya adalah pencabutan dwifungsi, tolak asas tunggal, dan adili Soeharto.

Adapun di Solo, Dewan Reformasi Masyarakat Surakarta kembali memotori aksi di kampus Universitas Negeri Sebelas Maret. Mereka menolak pemerintahan B.J. Habibie, sidang istimewa, dan Dwifungsi ABRI. Di sisi lain, mereka menuntut pembentukan pemerintah transisi.

* Fasisme dan Nazi

Kendati belum solid, di tengah cobaan berat sekarang perlahan mahasiswa mendapatkan isu sentral yang bisa mengikat mereka. Hal ini dicatat Sekretaris Jendelal Partai Amanat Nasional, Faisal Basri. Menurut ekonom itu, mahasiswa yang tadinya sudah terpecah menjadi tiga kelompok kini sudah bersatu lagi, dipertalikan oleh isu ancaman ABRI. Partai-partai pun, ujar dia, makin mengarah ke kelompok yang anti-sidang istimewa juga karena hal yang sama.

Konsolidasi mahasiswa inilah kiranya yang mengundang reaksi yang lebih keras dari para pendukung sidang istimewa. Dan, itu pulalah yang menjadi celah konfrontasi.

Maka, kendati keadaan di sejumlah kota cukup aman sehari menjelang hari “H”, tak ada jaminan bahwa selanjutnya tidak akan chaos. Terutama di Jakarta. Inilah pelajaran yang bisa dipetik dari kerusuhan Mei lalu: di negeri ini, orang perlu senantiasa waspada pada saat suhu politik memuncak.

Kalau melihat kesiagaan massa sekarang, persinggungan yang memicu kerusuhan sangat mungkin terjadi selama hari-hari sidang istimewa. Provokasi dari salah satu pihak cukup untuk memantik prahara. Kini, masing-masing dalam posisi menunggu, dengan tak mau kalah gertak.

Terusik oleh yang ia lihat sebagai pamer kekuatan para penentang sidang istimewa, Eggy Sudjana yang Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, misalnya, menyatakan bahwa mengerahkan massa sampai ratusan ribu untuk menolak sidang istimewa boleh-boleh saja. “Tapi, sebaliknya, yang mendukung pun boleh melakukan hal serupa. Jadi, nanti, kalau kami turun, itu dalam rangka prinsip keseimbangan,” ucap dia.

Eggy menyatakan dirinya tak akan memobilisasi massa secara khusus untuk mendukung sidang istimewa. Dia cukup memanfaatkan massa pengajian (masjid) serta massa kampus. Yang terakhir ini, menurut dia, melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Sebenarnya, massa KAMMI hingga kini tetap mencoba netral dalam persoalan sekarang. Mereka memang hisa menerima sidang istimewa, tapi tetap dengan catatan, yaitu pencabutan Dwifungsi ABRI dan mengadili Soeharto. Fitra Arsil, Ketua Umum KAMMI, mengatakan mereka bisa menerima sidang istimewa karena pemilihan umum (yang jujur dan adil) halus dipercepat. Akan halnya sidang istimewa akan menetapkan jadwal pemilihan umum.

Ahmad Sumargono, Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), tokoh yang selama ini sering disebut sehagai motor penggerak massa berpanji Islam, juga menyatakan, bagi organisasinya tidak sulit untuk mendatangkan publik pendukung. “Cukup menelepon ke kantung-kantung massa saja,” ujar dia.

Menurut dia, basis massa KISDI sudah melebar sampai ke Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta, selain di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Banten. Tapi, ia menyebut KISDI tak turun dalam ramai-ramai sidang istimewa ini Sebab, sudah banyak yang terlibat. “Ngapain kami ikut ngeramein lagi? Kami hanya menjaga di kampung-kampung saja. Itu supaya enggak tumpang tindih,” katanya.

Selama ini beredar selentingan bahwa kelompok Adi Sasono, Menteri Koperasi, menggerakkan massa pendukung B.J. Habibie dan sidang istimewa. Operatornya adalah orang seperti Ahmad Sumargono, Eggy Sudjana, dan Bursah Zarnubi. Tapi, ketika hal itu dikonfirmasikan kepada keempat orang tersebut, mereka hanya menganggapnya sebagai gosip murahan.

Menanggapi selentingan bahwa dirinyalah penggerak kubu pendukung sidang istimewa itu, Adi Sasono berkomentar enteng: “Soal santet juga begitu. Saya dituduh. Jadi, tak usah peduli. Menteri Koperasi cuma mengurusi sembilan bahan pokok.”

Bagi Adi Sasono, ketegangan yang berujung dengan idemo dan kontrademo merupakan hal yang wajar di negara demokrasi, asalkan saja tak berubah menjadi kontak fisik. Karena satu pihak mengerahkan massa, kubu lawannya pun melakukan hal serupa. “Jadi, jangan dinilai satu pihak saja. Itu juga menunjukkan bahwa di ujung kebebasan kita ada kebebebasan orang lain, ucap Adi.

Perihal pedemo yang membawa-bawa agama pun, menurut Adi, merupakan hal biasa. “Bawa nama Islam atau tidak sama-sama punya hak. Tidak usah kita halang-halangi,” katanya.

Irwansyah (Jemi) dari Keluarga Besar Universitas Indonesia menolak pendapat Adi itu. “Dalam momen sejarah, ketika kita sedang melakukan perubahan, justru primordialisme yang diperkental. Itulah yang bahaya,” ucap dia sembari mencontohkan munculnya fasisme di Itali dan Nazi di Jerman.

Has/Imelda Bachtiar, Reko Alum, Eko Yulityo A.F., Gatot Prihanto (Jakarta). Koreponden Solo, Prasetyo (Semarang), dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 981114-013/Hal. 21 Rubrik Liputan Utama

Pekan ini, ratusan terdakwa pembantai “dukun santet” mulai disidangkan. Tapi, para “ninja asli” malah tidak diseret ke meja hijau.

DRAMA pembantaian “dukun santet” memasuki babak baru. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November, persidangan para pelaku pembantaian dimulai di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. “Kami sudah menerima tiga berita acara pemeriksaan (BAP) dari kejaksaan,” kata Beny Messakh, Kepala Hubungan Masyarakat PN Banyuwangi. Ketiga berkas itu mencakup delapan terdakwa.

Selain itu, ada enam BAP lagi yang sudah diselesaikan kejaksaan. Sisanya (43 BAP) sedang dalam proses penyusunan. Total jenderal terdakwa yang akan dimejahijaukan berjumlah 173 orang. Untuk menuntut mereka, Kejaksaan Negeri Banyuwangi sudah mempersiapkan 18 jaksa yang dibagi dalam delapan tim. Pokoknya, kata Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Sotion Usman Aji, aparat kejaksaan bekerja ekstra keras menangani perkara ini.

Yang tak kalah repotnya adalah para pegawai PN Banyuwangi. Untuk perkara pembantaian itu, mereka terpaksa mempersiapkan segala hal secara matang. Soal pengamanan, misalnya, PN Banyuwangi berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. “Itu untuk menjaga kemungkinan terburuk. Soalnya, sidang ini pasti menarik perhatian masyarakat,” kata Beny Messakh.

Seperti telah diduga banyak orang, perkara ini diarahkan jadi kasus kriminal biasa. Itu jelas terlihat dari sembiln BAP yang sudah diselesaikan jaksa: enam delik pembunuhan dan tiga penggunaan senjata tajam.

Terdakwanya juga cuma orang-orang awam, yang bisa jadi sekadar ikut-ikutan atau malah tak tahu apa-apa. Contohnya Sulhadi, warga Desa Parijatah Wetan, Kecamatan Srono. Suatu hari, pertengahan September lalu, sopir truk itu dicegat ratusan orang ketika akan mengambil gabah. Ia dipaksa mengantarkan massa yang memburu seorang “dukun santet” di desa tetangga. Untuk jasa mengantar massa itu, Sulhadi diberi Rp 15 ribu.

Sebulan kemudian, Sulhadi dicokok polisi di rumahnya. Lalu, ia diperiksa sebagai tersangka pembunuhan. Truknya juga disita sebagai barang bukti. Anehnya, kata Sulhadi, “Orang-orang yang menumpang truk saya tak satu pun yang ditangkap sampai sekarang.”

Jaksa juga tak memilah atau mengategorikan para terdakwa. Padahal, saat pemeriksaan polisi, pemilahan itu sempat diungkapkan. Misalnya, ada yang dikategorikan sebagai penggalang dana, aktor intelektual, atau penggerak lapangan. Kata Beny Mesalah. “Hal itu akan terungkap dalam persidangan.”

Sementara ini, semua terdakwa dijerat dengan pasal-pasal kriminal. Kaderi dan kawan-kawan, misalnya, dikenai Pasal 340 KUHP tentang Pemhunuhan Berencana. Dalan dakwaan jaksa, tak satu pun kalimat atau buhi yang menyebut-nyebut keberadaan “pasukan ninja” yang diyakini banyak orang sebagai dalang dan penggerak aksi pembunuhan berantai di Banyuwangi dan sekitarnya.

* Mana Ninja Aslinya?

Padahal, seperti dikatakan Choirul Anam, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur, pasukan ninja itu memang benar ada. Buktinya, Tim Pencari Fakta Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur berhasil menangkap basah tujuh anggota pasukan itu. Dari mereka berhasil dikorek informasi penting mengenai aksi-aksi pembantaian yang terjadi di Banyuwangi, Jember, dan Probolinggo. Malah, ada yang menyebutkan siapa yang membayar dan menggerakkan aksi pembantaian yang menewaskan seratus jiwa lebih di wilayah itu.

Bukti-bukti itu diperkuat sejumlah peralatan operasi, seperti pedang bermata naga, topeng, dan pakaian hitam. Lalu, peralatan operasi itu dipotret bersama pemiliknya. Hanya. Anam belum mau mengungkap data-data itu termasuk ke aparat keamanan. “Kami batu malu menyerahkannya kalau ada jaminan perkara ini akan diusut sungguh-sungguh,” tutur Anam.

Selain temuan di atas, Posko Kewaspadaan NU Jawa Timur juga terus mencatat laporan masyarakat tentang pasukan ninja. Pekan lalu, misalnya, ada sekitar delapan laporan yang masuk: dua dari Gresik, lima dari Surabaya, dan satu dari Sidoarjo.

Salah satu laporan menyebutkan, warga Rungkut, Surabaya, telah menangkap seorang yang mencurigakan pada dini hari, 29 Oktober lalu. Orang tak dikenal itu turun dari taksi dan langsung memasuki teras rumah seorang warga setempat. Karena gerak-geriknya mencurigakan, penduduk yang sedang ronda langsung meringkusnya, lantas dibawa ke Kantor Pengurus Wilayah NU Jawa Timur.

Di sana orang itu diinterogasi. Beberapa jam kemudian, diketahui orang misterius itu anggota Garnisun Surabaya berpangkat sersan. Kedatangannya ke Rungkut untuk menagih utang. Tapi, setelah dicek ke Garnisun Surabaya, sang sersan disebutkan sedang stres. Tak lama kemudian, sersan itu dijemput komandannya. Dan, seperti juga banyak kasus serupa, perkara sersan garnisun itu pun menjadi tak jelas.

Imran Hasibuan/Laporan Suma Atmaja (Banyuwangi) dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 981114-013/Hal. 52 Rubrik Hukum