Apa Kabar

Banyak parpol memiliki satgas pengamanan sendiri. Bisakah mencegah bentrokan antar pendukung?

BERSIAPLAH bersedih menerima kenyataan ini. Pemilihan umum (pemilu) ternyata juga membuat konflik di tingkat elite merebak ke akar rumput. Maka, semakin mendekati hari “H” pelaksanaan pemilu pada 7 Juni nanti kerap terbetik kabar adanya bentrokan antar pendukung partai politik (parpol).

Yang paling anyar sekaligus paling menyedihkan adalah bentrokan antara pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru-baru ini di Jepara, Jawa Tengah, Jumat, 30 April. Bentrok antara massa PKB dan massa PPP di Desa Dongos, Kecamatan Kedung, 16 kilometer selatan Jepara, itu mengakibatkan tiga warga PKB dan seorang pendukung PPP tewas. Sebelumnya, 25 April, di Surabaya, sesama warga Nadhlatul Ulama yang tergabung dalam PKB dan Partai Nahdlatul Ummat saling tegang dan adu jotos.

Awal April lalu, rombongan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung dihadang massa ber-atribut Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di Purbalingga, Jawa Tengah. Mobil Mitsubishi Pajero yang ditumpangi Akbar terkena lemparan batu, lampu depan pecah dan bodinya penyok. Waktu itu muncul cerita bahwa massa penyerbu juga melakukan pelecehan seksual dan memaksa sejumlah perempuan melepaskan kaus Partai Golkar yang dikenakan mereka.

Menyadari kemungkinan persiapan pemilu menjadi ajang tawuran nasional, parpol pun ramai-ramai menyiapkan resep untuk mencegah tawuran massal antar pendukung. Resep lama yang dipakai tentu saja dengan menyiapkan satuan tugas (satgas) pengamanan sendiri. Maklum saja, hampir mustahil mengandalkan aparat keamanan resmi karena jumlahnya yang terbatas.

Kini, hampir setiap parpol, terutama parpol yang tergolong besar, mempunyai satgas sendiri. Namanya pun bermacam-macam. PDI Perjuangan menamainya Satgas PDI Perjuangan, Golkar punya satgas yang berasal dari organisasi massa pemuda, seperti Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia dan Pemuda Golkar. PPP sejak muktamar dan kembali ke lambang Kabah pada Januari lalu menyebut satgasnya Laskar Ababil. Partai Bulan Bintang malah menghidupkan nama Brigade Hisbullah, yang dulu tenar pada masa-masa revolusi fisik tahun 1945-1949. Adapun Partai Amanat Nasional (PAN) memunculkan nama Barisan Simpatik (Sistem Pengamanan Teknis dan Kegiatan) PAN.

Gairah untuk bergabung dengan satgas parpol pun tampak jelas, seperti tercermin dari pengamatan D&R di di Jakarta, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar. Di Solo misalnya, polisi kesulitan memenuhi target menyiapkan 1.500 personel keamanan rakyat. Yang terekrut baru 750 orang. Tapi, PDI Perjuangan Cabang Solo sedikitnya justru memiliki 2.600 personel satgas terlatih, yang dinamakan pasukan khusus desa dan pasukan khusus penertiban.

* Militeristis

Pada Orde Soeharto, satgas terang warna militeristisnya. Seragam loreng mereka mengingatkan orang ke seragam aparat keamanan resmi. Tapi, kini, citra militeristis itu mulai ditanggalkan. Dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali tahun lalu, Satgas PDI Perjuangan Bali mendapat simpati ketika mereka tampil dengan pakaian adat setempat. Seragam pecalang yang muncul saat itu-diambil dari istilah keamanan desa adat tampaknya kini akan diteruskan. Memang, seragam Sagas PDI Perjuangan yang berwarna merah-hitam masih mudah ditemui di mana-mana. Satgas PPP juga begitu. Pakaian loreng-loreng hijau-hitam kerap mudah ditemui setiap kali ada cabang atau pengurus wilayah PPP menggelar acara. “Ini kan tentara partai,” kata salah seorang komandan satgas salah satu partai mengomentari soal seragam itu. Ada benarnya juga.

Memang, banyak satgas parpol yang dibekali pengetahuan dasar militer. Di Jakarta misalnya, satgas parpol tingkat I se-DKI Jakarta menjalani latihan pengamanan kampanye dan pemilu yang diselenggarakan Kepolisian Daerah Metro Jaya di Sekolah Polisi Negara Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Sejak 13 April, 208 satgas dari berbagai parpol dilatih instruktur dari kepolisian untuk mengamankan arak-arakan massal, melakukan negosiasi dengan massa, mendeteksi penyusup, menjaga saksi maupun barang bukti perkara, serta melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pelatihan semi-militer memang merupakan standar bagi calon satgas parpol. PDI Perjuangan, misalnya, memperoleh pelatihan ini dari para purnawirawan TNI yang cukup banyak di sana. Komandan Satgas PDI Perjuangan Jawa Timur, misalnya, adalah Mayor Udara (Purn.) Soesilo Muslim. Dia merupakan Komandan Satgas PDI Perjuangan ketika terjadi peristiwa penyerbuan kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang kini dikenal sebagai Peristiwa 27 Juli 1996. Soesilo mengungkapkan, PDI Perjuangan Jawa Timur mempunyai pasukan elite. Namanya Pasukan Wirapati dan personelnya hanya 15 orang. Tentu saja, mereka punya keahlian khusus, ilmu kebal, dan kemampuan melawan banyak orang sekaligus.

Parpol baru yang terkesan menjauhi citra militeristis adalah PAN. Barisan Simpatik PAN yang berkekuatan sekitar 30.000 cukup berseragam biro muda dengan celana biru tua. Sepatu yang dipakai memang masih sepatu lars. Tapi, itu pun supaya kaki mereka tidak diinjak di tengah kerumunan orang banyak.

Barangkali ada baiknya juga meniru sikap Barisan Simpatik PAN. Barisan Simpatik PAN Yogyakarat, misalnya, punya prinsip “empat ng-”. Prinsip itu akan diberlakukan kalau misalnya di lapangan ada halangan atau benturan kekerasan dengan pendukung parpol lain. “Empat ng-” itu adalah ngalah (mengalah), ngalih (menyingkir), nglawan (melawan), dan ngamuk (mengamuk).

* Forum Komunikasi

“Dua yang terakhir itu dilakukan jika keadaan memang sudah memaksa. Sudah mengalah dan menyingkir, kok, masih dikejar-kejar?” kata Arif Nur Hartanto, Kepala Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah PAN Yogya. Tapi, prinsip itu tentu memerlukan pengorbanan. Arif mengungkapkan, sudah beberapakali Barisan Simpatik PAN diserang kelompok lain. Jatuh korban di pihak mereka, ya, karena prinsip mengalah itu tadi.

Pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Aribowo seperti dikutip Kompas menyatakan, salah satu pemicu merebaknya bentrokan antar partai adalah karena adanya radikalisasi internal partai. Apalagi, radikalisasi ini didukung adanya mistikisme. Ia mencontohkan, kini ada partai yang membekali warganya dengan ilmu kebal. Barangkali, tanpa disadari, pembekalan demikian dapat mendorong agresivitas.

Pendapat ini sesuai dengan pengalaman beberapa satgas parpol yang kini memilih bergabung dalam Barisan Simpatik PAN. Menurut pengalaman mereka, jika pengisian ilmu tenaga dalam dikoordinasi parpol, keberingasan itu tidak bisa dihilangkan.

Parpol yang membekali satgasnya dengan ilmu kekebalan misalnya PKB. PKB Cabang Solo dan Surabaya, misalnya, terang-terangan membekali satgasnya dengan ilmu kebal. Di Solo, Garda Bangsa dan Barisan Bela Bangsa PKB dilatih ilmu kedigjayaan oleh Mbah Lepo dan K.H. M. Hilal. Tapi, seperti dinyatakan Ketua PKB Cabang Solo Machsun Musyafak, ilmu itu sepantasnya hanya untuk bela diri, bukan untuk main-main.

Itu memang yang sepatutnya. Satgas parpol idealnya justru menghadirkan suasana aman, bukan jusru malah memanaskan suasana. Dan, risiko bentrok antarpendukung parpol bisa saja diminimalisasi seandainya parpol-parpol membangun forum komunikasi bersama. Termasuk yang melibatkan satgas, seperti yang sudah dimulai di beberapa kota, antara lain Jakarta dan Denpasar. Karena, mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal PKB Muhaimin Iskandar, pemilu bukan sekadar perkara menang-kalah. “Tapi, komitmen kami adalah keselamatan bangsa,” ujarnya. Mudah-mudahan saja komitmen itu juga bisa diperkukuh dengan sikap satgas parpol yang simpatik dan mendinginkan suasana.

Rachmat Cahyono/Laporan Nugroho, Eko Y.A.F, Ondy A. Saputra (Jakarta), Pamungkas E.K. (Semarang), Abdul Manan (Surabaya), Prasetya (Yogyakarta), N.L. Dian P. (Denpasar), Blontank Poer, dan D. Ria Utari (Solo)

D&R Edisi Khusus Pemilu ‘99/Hal. 23 Rubrik Pemilu

Soal baru dalam sejarah konflik antar etnis di Kal-Bar: migran Madura ditolak di mana-mana.

DIBURU di kampung, ditampung di pengungsian, tapi ditolak di mana-mapa bila hendak bermukim. Begitulah nasib sekitar 80.000 migran Madura di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kal-Bar). Inilah kasus bare dalam sejarah pertikaian antaretnis di Kal-Bar. Lazimnya, setelah saling bunuh dan upacara perdamaian dilakukan, migran Madura balik ke kampung migrasinya semula. Untuk beberapa lama, persoalan beres, hubungan antaremis pulih kembali.

Tapi hingga pekan ini, konflik antara etn& Madura dan koalisi etnik Melayu, Dayak, Bugis, dan Cina Masih berlangsung. Kekuatan, pasukan ABRI (2,5, batalyon atau sekitar 2.000 lebih personel di Pontianak dan 2 satuan setingkat kompi di setiap kepolisian sektor) tampaknya belum mampu meredakan situasi. Alhasil, serangan-serangan sporadis terhadap orang-orang Madura yang meletus, di berbagai lokasi, sulit dibendung.

“Suasana Kota Sambas masih mencekam bak kota hantu. Toko-toko tutup rapat, jalanan sepi, rumah-rumah kosong ditinggal penghuninya, dan terlihat kepulan asap di tengah puing-puing rumah yang terbakar. Pasukan tentara berseliweran di setiap pojok kota sementara itu di sepanjang jalan keluar kota, mayat-mayat tanpa kepala bergelimpangan,” demikian koresponden D&R, Jaya Putera, melaporkan.

Menurut data Pemerintah Daerah Kal-Bar, sejauh ini 265 orang telah tewas (252 Madura, 12 Melayu, seorang Dayak), 38 luka berat, 9 orang luka ringan. Harta yang musnah: lebih dari 2.330 rumah hangus terbakar dan 164 dirusak massa, 4 mobil dibakar dan 6 dirusak, 9 sepeda motor dibakar dan 1 dirusak.

Kepala Dinas Penerangan Kepolisian Daerah Kal-Bar Kapten Suhadi S.W. mengakui, aparat keamanan mempunyai sejumlah kendala di lapangan. Lokasi kerusuhan yang terpericar-pencar menyulitkan mobilitas pasukan. Kurangnya sarana komunikasi dan transportasi juga menyulitkan aparat. Tak jarang, untuk berpatroli keliling saja, mereka menggunakan mobil pikap milik orang lain. Toh, aparat keamanan berhasil menyita tak kurang 630 pucuk senjata api rakitan seperti jenis bomen dan lantak, pistol, dan senjata laras panjang; lalu bom molotov 13 buah, amunisi 355 butir, peluru gotri 79 butir, peluru dari potongan besi 101 butir, peluru bomen 18 butir, mesiu 4 stoples besar, 9 stoples kecil, 4 botol, 4 kantung plastik, ketapel 66 buah, dan anak panah lima karung.

* Bugis pun Terlibat

Dan sampai Kamis, 25 Maret pekan lulu, aparat keamanan telah menangkap 16 orang dengan tuduhan berbeda-beda. Ada yang karena membawa senjata tajam dan senjata api, ada juga yang dituduh melakukan penyerangan. Tapi hanya 16 orang? “Tidak mungkin kami asal taqgkap orang begitu saja karena ada hak asasi manusia,” kata Kepala Pusat Penerangan ABRI Mayor Jenderal Syamsul Ma’arif.

Toh demikian, aparat keamanan masih diprotes juga. Juru bicara pemuda Melayu (Saumardin), juru bicara pemuda Dayak (Param), dan juru bicara pemuda Bugis (Hermansyah) menyatakan kedatangan prajurit A$RI dari luar Kal-Bar tidak menyelesaikan masalah. Mereka mengkritik sikap represif yang dipertontonkan aparat keamanan yang mengakibatkan seorang tewas remuk kepalanya terlindas mobil aparat keamanan dan sejumlah orang hilang.

Sejauh pelacakan koresponden D&R, meledaknya konflik antaretnis kesembilan ini (lihat Saling Bantai Sepanjang Zaman?) merupakan rentetan aksi yang dimulai dari pembalasan kasus penyerangan lebih, dari 100 orang warga Madura dari Desa Rambaian dan sekitarnya ke Desa Paritsetia, Kecamatan Jawai, 19 Januari lalu. Insiden itu menewaskan tiga orang dan tiga luka-luka berat warga suku Melayu. Anehnya, yang ditahan aparat keamanan justru seorang suku Melayu, bukan warga penyerang. Sebelumnya ada kasus pula. Rudi, pemuda asal Madura, menyerang Bujang Labik yang Melayu; dengan celurit, 7 Januari lulu. tiara-garanya, Rudi tersinggung dipelototi kernet angkutan kota itu lantaran tak membayar ongkos. Setelah itu, konflik pun meletus antara etnik Melayu dan Madura.

Sementara itu muncul pula kasus baru Ibrahim, seorang pemuda Madura, menenteng senjata api rakitan di Pasar Pemangkat. Dianggap petentengan, ia ditegur beberapa orang. Ibrahim tak senang dan terjadilah cekcok. Setelah itu, Ibrahim pulang ke rumah. Lalu, entah siapa pelakunya, tiba-tiba ditemukan empat warga Madura tewas; tiga di Desa Perapakan dan seorang di Desa Sinam.

Keterlibatan orang Dayak dalam konflik etnis ini dipicu oleh terbunuhnya Martinus Amat, pekerja perkebunan kelapa sawit asal Kalimantan oleh seorang pemuda. Mobil yang ditumpanginya pun dibakar.

Dan masih ada lagi: terlibatnya etnis Bugis. Ceritanya, pada 23 Januari lalu terjadi perang mulut antara pemuda asal. Madura dan Bugis, karena si Madura ingin menonton gratis road race di terminal induk Singkawang. la, konon, mengancam hendak menyerang Kualasingkawang: Maka, Bugis pun ikut angkat parang.

* Hanya Segelintir

Sejak dulu, Kal-Bar memang tak pemah sepi dengan konflik etnis: melibatkan imigran Cina, etnik Dayak, Melayu, Belanda, maupun Madura. Dan menurut Dr. Harlem Slahaan dari Universitas Gadjah Mada yang pernah melakukan penelitian di Kalimantan, kerusuhan di daerah itu selalu terjadi akibat perebutan kekuasaan sumber-sumber alam antar kelompok yang mempunyai kemampuan dan akses yang berbeda. Ada kelompok etnis menangkap peluang kesempatan lebih cepat daripada yang lain. Katanya, migran Madura bisa menguasai ekonomi di Kalimantan karma mereka umumnya pekerja keras di bidang apa pun.

K.H. Nurudin, Sekretaris Badan Silaturahmi Ulama se-Madura, membenarkan pendapat Harlem. “Masalah di sana soal kesenjangan sosial. Orang Madura di sana hidup enak dibandingkan masyarakat setempat,” katanya. Menurut Hambali yang tinggal di Pontianak, hanya segelintir prang Madura yang perangkainya jelek, seperti senang berjudi dan menyabung ayam, tapi orang menyamaratakan saja.

Jalan keluarnya? Sejumlah pejabat, pakar, dan Mama Madura tak setuju kebijakan Gubemur Kal-BarAsparAswin yang hendak memulangkan orang-orang Madura yang telah beranak-pinak di Kal-Bar ke kampung halamannya-meskipun dengan Maya pemerintah daerah. Karma, itu akan menimbulkan persoalan bare di Pulau Garam itu.

Menurut Harlem Siahaan yang pernah meneliti tentang kolonialisasi dan kongsi Cina di Kal-Bar pada tahun 1984 serta konflik dan perlawanan kongsi Cina di Kal-Bar pada tahun 1994, hubungan antarkelompok masyarakat di Kal-Bar bisa diperbaiki dengan cara menghilangkan perkampungan yang eksklusif, homogen, monolitik secara etnik. Selanjutnya dibuat perkampungan bare yang multietnik dan benar-benar berbaur, sehingga akan tercipta komunikasi antaretnik.

“Hidup dengan tiara mengelompok, emosi mudah terpancing dan mereka akan lebih militan,” katanya. Karena itu, model transmigran bedol desa, memindahkan secara utuh segala perangkatnya ke tempat perkampungan bare yang sering dilakukan semasa Orde Baru, harus dihentikan mulai saat ini.

Memang, semua usul harus dikaji, yang satu ini layak dicoba karma paling mungkin dilakukan dalam waktu relatif dekat, agar masalah pengungsian tak berlarut-larut. Sudah pasti ada kendalanya: bagaimana meyakinkan prang Dayak dan Madura, misalnya, agar mereka tak mengelompok’ sesamanya. Ingat saja rumah lamin Dayak, bukankah itu simbol etnosentrisme?

Imam Wahjoe/Laporan Jaya Putera (Pontianak), Akhmad Solikhan (Yogyakarta), Abdul Manan (Surabaya), dan Tiarma Siboro
(Jakarta)

D&R, Edisi 990329-033/Hal. 15 Rubrik Liputan Utama

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang “kurang pas” ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah “panutan” di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

“Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan,” kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan Surabaya Post di kiosnya beralih ke tabloid dan koran pagi yang dibeli eceran, tidak lagi langganan. “Berjualan koran rasanya tidak lengkap kalau tidak ada Surabaya Post,” kata’Arif.

Akan halnya Nur Suparman, agen koran boar di Jaian Pahlawan menyayangkan ketidakhadiran Surabaya, Post, karena seorang peloper khusus yang tiap harinya mengantar Surabaya Post ke pelanggan kini terpaksa menganggur.

Koran yang lahir pada 1 April 1953 itu menyatakan tidak terbit hingga 1 April 1999. Inilah buntut kericuhan perburuhan sejak akhir tahun 1998, yang mencapai puncaknya 13 Maret lalu, saat itu wartawan dan karyawan menyatakan mogok.

Ketidakpuasan karyawan itu sudah lama dan menyangkut manajemen. Pada 4 November 1998, lebih dari 100 karyawan mendirikan Serikat Pekerja Pers Surabaya Post (SPP-SP). “Organisasi ini untuk meningkatkan komunikasi, sekaligus kesejahteraan karyawan,” ujar Ferry Suharyanto, Wakil Ketua SPP-SP.

Tak lama setelah deklarasi SPP-SP, mereka berunjuk rasa di depan kantor pusat, Jalan TAIS Nasution; menuntut agar Tatang Istiawan, pemimpin perusahaan, dicopot dari jabatannya. Pemimpin Umum Toety Azisistri mendiang A. Azis, pendiri Surabaya Post menemui para pengunjuk rasa. Karyawan mengungkapkan sikap sewenang-wenang pemimpin perusahaan, dalam hal uang Jamsostek yang tak diberikan, uang Jaminan yang ditahan, plus tuduhan korupsi.

Unjuk rasa tersebut pertama kali terjadi dalam sejarah Surabaya Post. Toety mengatakan, itu adalah perusahaan keluarga dan ia bisa menutupnya saat itu juga. Namun, ia masih memikirkan nasib 350-an karyawan dan minta waktu mempertimbangkan pencopotan Tatang.

Selama November 1998 sampai menjelang pemogokan, Toety membentuk tim mediasi terdiri dari Dr. Hotman Siahaan (Universitas Airlangga), Ashadi Siregar (LP3Y), dan. Daniel Dhakidae (Litbang Kompas). Tim beketja mengumpulkan fakta, kemudian menyampaikan hashlnya kepada Toety:

* Harus Ikut Tes

Lalu keluar pengumuman, semua karyawan harus ikut tes. Inilah awal terjadinya pemogokan. Surat panggilan tes datang dari P3M Fakultas Ekonomi UniversitasAirlangga, yang diberi wewenang Direksi Surabaya Post untuk mengetes semua karyawan, untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat.

Namun ini ditanggapi lain. Esoknya karyawan mengirimkan delegasi untuk menerima Toety dan menyampaikan tiga hal: Perlu adanya kesepakatan kerja bersama (KKB) terlebih dahulu; sebisa mungkin tak perlu ada tes; dan kemungkinan adanya pemutusamhubungan kerja dalam mekanisme tes tersebut. Saat itu, Toety menolak adanya KKB. Soal tes juga tidak bisa ditawar; semua harus ikut tes. Tapi Toety menjamin tak akan ada pemutusan hubungankerja.

Pada hari yang sama, puluhan wartawan Surabaya Post berunjuk rasa di DPRD Jawa Timur. Mereka tak puas dengan hasil pertemuan dengan Toety, sehingga hari itu tidak mau bekerja. Lalu dimatikanlah server komputer sehingga praktis redaksi tidak bisa berfungsi, sebab semua data ada di sana. Saat itu, memang tak semua mogok. Lima orang di jajaran redaktur terus menginginkan terbit.

Akhirnya, memang bisa terbit, meski terpaksa memakai data lama dan beberapa mengambil dari LKBN Antara. Karena karyawan percetakan ikut mogok, harian itu lalu dicetak di PT Antar Surya, milik harian Surya, dan terbit sangat terlambat. Sesudah itu, terbit edisi Minggu dan itulah edisi terakhir Surabaya Post.

Menurut Trimoelja D. Soerjadi, S.H., konsultan hukum Toety, ada salah pengertian antara direksi dan karyawan. Direksi tidak mengabulkan KKB karena masih ada peraturan perusahaan yang berlaku sampai tahun 2001, yang merlgatur hak dan kewajiban karyawan.

Namun karyawan, kata Ferry, menganggap itu lebih banyak berisi kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Juga ada soal lain. Perusahaan telah mengadukan lima aktivis SPP-SP ke polisi dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Mereka adalah Ferry, Ichwan Hadi, Djaka Mudjiana, Martin, dan Singgih.

Rabu, 26 Maret, terjadi dialog antara manajemen Surabaya Post, SPP-SP, Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Depnaker, dan tim advokasi SPP-SP/LBH Surabaya di DPRD Jawa Timur. Dalam pertemuan itu ada tanda-tanda positif, kedua pihak sepakat membahas KKB antara 1 sampai 5 April nanti.

Saat itu Toety mengatakan, ia mengakui SPP-SP apabila semua persyaratan dipenuhi: ia menjamin, tak akan ada pemecatan dan bahwa 1 April nanti Surabaya Post akan kembali beredar. Sementara itu, Trimoelja mengharap segera ada bukti tertulis yang mendukung keberadaan SPP-SP, ” karma tanpa itu SPP belum prosedural:”

Zed Abidien, Ketua AJI Jawa Timur mengingatkan, sering pengusaha pers lalu memenuhi kelayakan ekonomi karyawannya. “Dalam hal ini, AJI mengharap lembaga pers bertanggung jawab kepada masyarakat dan karyawannya.”

Mengenai dakwaan terhadap lima karyawan, DPRD berusaha meminta kepolisian melaukan pending. Namun, agaknya Toety masih keberatan dengan pencabutan tuduhan itu. Menurut dia, “Itu konsekuensi yang harus mereka terima. Sama halnya dengan konsekuensi yang ditanggung perusahaan atas ulah mereka.”

Satrio/Laporan Abdul Manan dan Hari Nugroho (Surabaya)

D&R, Edisi 990329-033/Hal. 48 Rubrik Media

Aksi karyawan bank menuntut tambahan pesangon marak di sejumlah kota besar. Pemerintah bermain kucing-kucingan dengan pemilik bank. Nasabah telantar.

RESAH dan panik. Itulah reaksi yang tampak di muka sebagian besar karyawan 38 bank yang dilikuidai pada 13 Maret lalu. Sejak Senin minggu lalu, 15 Maret, para pekerja itu menggelar demonstrasi, menuntut kejelasan hak mereka sebagai karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Hari pertama aksi dilakukan di lingkungan bank mereka sendiri. Poster-poster berisi protes dipajang dan yel-yel menuntut pesangon yang layak mereka teriakkan. Tak puas sampai di itu? hari berikutnya, aksi menjalar hingga ke rumah pemilik bank tempat mereka bekerja. Karyawan Bank Asia Pasific (Apac), misalnya, mendatangi rumah Thomas Suyatno, komisaris utama bank itu. di bilangan Tebet, Jakarta Selatan. Demikian pula karyawan Bank Umum Servitia, yang mendatangi rumah bos mereka di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Tapi, jangankan memenuhi tuntutan karyawan, yakni mendapatkan pesangon enam kali lipat dari yang digariskan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) No. 03/1996, bertemu pun Thomas tak bersedia.

Aksi demontrasi juga dilakukan rekan-rekan mereka di daerah. Di Semarang, sekitar 300 karyawan dari 15 bank yang dilikuidasi mendatangi Bank Indonesia Cabang Semarang. “Kami menuntut uang pesangon enam kali lipat dari aturan yang tercantum dalam Pasal 21 PMTK No. 03/1996,” ujar Indrajaya, karyawan Bank Pesona Kriyadana yang ikut dalam rombongan itu. Mereka mengancam akan mogok kerja sebelum tuntutan dipenuhi.

Di Medan, karyawan bank mendatangi kantor DPRD setempat. Menurut Syahril Akhyar Lubis, Ketua Tim 14 yang mewakili 14 bank yang dilikuidasi — aturan pesangon yang ditetapkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu dua kali dari yang dicantumkan pada Pasal 21 PMTK No. 03/1996, sudah tidak relevan diterapkan. Alasannya, ketika peraturan itu diterapkan, tahun 1996, tingkat inflasi cuma tujuh persen dan kurs dolar terhadap rupiah baru Rp 2.500. Saat ini, tingkat inflasi sudah 70 persen dengan kurs dolar Rp 8 ribu. “Berdasarkan perhitungan itu, wajar bila karyawan mendapatkan pesangon 50 kali dari aturan yang tercantum pada pasal tersebut,” ujar karyawan Bank Umum Servitia itu.

Di Surabaya, sekitar 200 karyawan dari 15 bank yang dilikuidasi mendatangi Bank Indonesia Cabang Surabaya. Mereka yang tergabung dalam Asosiasi Pekerja Perbankan dan Keuangan (Aspek) itu menuntut aturan pesangon dua kali dari PMTK direvisi. Untuk kondisi saat ini, jumlah pesangon yang layak menurut mereka adalah sepuluh kali dari aturan Pasal 21 PMTK No. 03/1996. Zulfi Aswan, Ketua Aspek Jawa Timur, mengancam akan mengajukan gugatan hukum bila BPPN tidak merevisi aturan tersebut.

Ancaman mogok kerja karyawan bank yang dilikuidasi sampai tuntutan mereka dipenuhi ternyata bukan sekadar gertak sambal. Nasahah yang hendak mencairkan simpanannya harus pulang dengan tangan hampa. Bagi nasabah yang harus mengangsur kreditnya ke bank lebih dibuat repot, seperti yang dialami Ny Sri Sugiyarti, nasabah Bank Papan Sejahtera Cabang Semarang. Ibu muda ini terlambat menyetorkan angsuran kredit pemilikan rumahnya lantaran bank tutup. Padahal, setiap keterlambatan, Sri dikenakan denda sebesar dua persen.

Nasib nasabah tampaknya memang sudah tak dihiraukan karyawan bank yang dilikuidasi. “Dana nasabah kan sudah dijamin pemerintah. Tapi, nasit- kami? Kalau nasabah marah dan memilih membakar bank ini, silakan ! Toh, ini sudah jadi milik BPPN, ujar Herman, karyawan Bank Aspac Kuningan, Jakarta Selatan,
sambil tersenyum sinis.

Karyawan bank yang dilikuidasi juga ogah bekerja sama dengan karyawan bank pembayar yang ditunjuk pemerintah. Seorang staf wewenang khusus BCA Cabang Harmoni, Jakarta Pusat, pasrah setelah tiga hari berturut-turut gagal meminta tanda tangan staf wewenang khusus Bank PSP. Agar pemindahan rekening nasabah bisa dilakukan memang diisyaratkan adanya legalisasi pejabat bank yang dilikuidasi dan bank pembayar.

* Bikin Cemburu

Memang, bila aturan BPPN yang digunakan, seorang karyawan dengan gaji Rp 1 juta sebulan dengan masa kerja lima tahun hanya akan merlperoleh pesangon Rp 10 juta, ditambah uang jasa Rp 2 juta dan duapersen uang ke.sehatan. Karyawan dengan masa kerja kurang dari lima tahun tentu mendapatkan jumlah yang jauh lebih kecil. Mengingat keadaan serba sulit saat ini, rasanya wajar kalau karyawan bank yang dilikuidasi geram dengan sistem pesangon ala BPPN itu.

Terlebih lagi bila dibandingkan dengan program pensiun dini yang diterapkan Bank Mandiri terhadap sekitar delapan ribu karyawan Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Dagang Negara. Program rancangan Direktur Utama Bank Mandiri, Robby Johan, itu berpatokan bahwa besar bunga deposito dari uang terima kasih perusahaan sama dengan jumlah penghasilan yang diterima karyawan semasa masih bekerja. Robby mengaku telah menyediakan Rp 800 miliar untuk program ini.

Komponen uang terima kasih (golden shakehand) itu terdiri dari 12 butir, yaitu pesangon atau kompensasi atas sisa masa kerja yang seharusnya dijalani hingga mencapai masa pensiun normal maksimal sepuluh tahun uang jasa berdasarkan masa kerja uang perjalanan cuti tahunan uang cuti besar; tunjangan hari raya; penggantian fasilitas pengobatan dan perawatan sebesar lima persen dari jumlah pesangon dan jasa; penggantian fasilitas perumahan sebesar sepuluh persen jumlah pesangon dan uang jasa; penghargaan untuk masa bakti; masa bebas tugas; manfaat pensiun; tunjangan hari tua, dan; klaim Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Walau demonstrasi terus berlanjut, BPPN tetap pada rcncananya. Rabu, 17 Maret lalu, BPPN mengundang lima orang perwakilan dari 38 bank yang dilikuidasi untuk berkumpul di Plaza Bapindo, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. BPPN diwakili kuasa hukumnya, Aulia Kemalsjah Siregar.

Pertemuan yang berlangsung multi pukul 10.00 itu berlangsung sangat alot dan panas. Tadinya, Kemalsjah akan meminta perwakilan masing-masing hank menalIggapi skema aturan yang ditetapkan BPPN dalam rangka realisasi pembayaran pesangon pada April 1999. Namun, belum lima menit bicara, Kemal sudah diinterupsi seorang perwakilan yang mengaku pegawai Bank Bahari.

Dede, demikian ia memperkenalkan diri, akhirnya mengambil alih acara itu. Selama sejam, pria yang selalu dijaga seorang bodiguard ini memimpin perundingan perwakilan bersama 29 perwakilan karyawan bank yang dilikuidasi. Hasilnya, yang disampaikan ke Kemal secara lisan usai perundingan itu, seluruh perwakilan sepakat mengajukan tuntutan sepuluh kali jumlah pesangon yang ditetapkan Pasal 21 PMTK No. 3/1996.

Kendati begitu, jawaban yang diperoleh masih prematur. Kemal, sebagai wakil BPPN, berjanji akan menjadi penghubung pertemuan perwakilan karyawan bank dengan pemilik bank. “Kalau sudah berhasil kami pertemukan, karyawan silakan mengajukan tambahan pesangon ke pemilik hank mereka masing-masing,” ujar Kemal. Artinya, BPPN tetap dengan skema yang dimilikinya.

Ketua Umum Aspek, Indra Tjahja menilai alasan yang diajukan Kemal itu hanya untuk menghindar dari tuntutan fakta. Menurut Indra, idealnya karyawan memang diberikan deposito yang besar bunganya sesuai dengan gaji trakhir yang diterima. Atau, mengingat kondisi keuangan pemerintah, karyawan mendapatkan pesangon minimal empat kali aturan Pasal 21 PMTK No. 3/1996. “Demi keadilan, ini juga bisa diterapkan di sektor lain,” katanya.

* Balas Budi Big Boss

Karena alasan likuidasi, pemilik bank bisa saja lepas tanggung jawab. “Kan, BPPN sudah mengambil alih aset. Dari mana lagi kami mendapat uang untuk bayar pesangon karyawan ?” kata seorang pemilik bank yang mengaku telah membentuk forum di antara pemilik bank untuk menghadapi tuntutan karyawan itu.

Sungguhpun begitu, menurut Kemal, pembekuan kegiatan bank tidak serta-merta menghilangkan hubungan karyawan dan pemilik sebuah badan usaha. Pendek kata, karyawan bank masih bisa menuntut haknya terhadap pemilik bank. Cuma, prosesnya tidak bisa didasarkan pada pemaksaan kepentingan. “Kedua belah pihak harus duduk dan melakukan negosiasi,” kata Kemal.

Memang, itulah yang kini tengah berlangsung di beberapa bank. Seorang karyawan Bank Bira mengaku, saat ini para karyawan telah mengajukan usul pesangon sebesar Rp 71 miliar untuk membayar pesangon 1.031 orang. Tapi, sampai minggu lalu, usul itu baru dipenuhi Rp-8 miliar.

Karyawan Bank Papan Sejahtera juga sudah mendapat secercah harapan. Menurut Mustafa Zuhad Mughni salah seorang komisaris yang menguasai 19,98 persen bank itu lewat kelompok Harawi Sekawan, kelompok Tunasmas Panuarta yang menguasai 30 persen saham telah menyatakan kesediaannya membayar pesangon. Perwakilan karyawan kabarnya juga sudah berhasil menemui Hasyim Djojohadikusumo dan mengajukan tuntutan pesangon delapan kali dari aturan Pasal 21 PMTK. Untuk itu, Hasyim harus menyediakan dana sekitar Rp 80 miliar. Buntut-buntutnya, nasabahlah yang jadi korban, duitnya macet di bank-bank yang dilikuidasi itu.

Ondy A. Saputra/Laporan Mohammad Subroto, Budi Nugroho, Imelda Bachtiar, Puji Sumedi H. (Jakarta), Abdul Manan (Surabaya), Edrin Adriansyah (Medan), dan Koresponden Semarang.

D&R, Edisi 990322-032/Hal. 15 Rubrik Liputan Utama

Beras bantuan Jepang tak henti menimbulkan soal. Kali ini NU dicurigai menyalahgunakan bantuan itu.

HEBOH beras bantuan pemerintah Jepang masih berlanjut. Dulu, pemerintah dituduh menghambat penyaluran beras itu ke tangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang dipercaya pemerintah Jepang menyalurkan 10 ribu ton beras hibah (grant). Ini misalnya terjadi di Jawa Timur ketika Depot Logistik Jawa Timur menolak mengeluarkan beras itu dari gudang kalau NU ak membayar jasa transportasi. Belakangan, haniaman itu malah berbalik menerpa NU, yang dituduh menggunakan beras Jepang itu untuk kepentingan politik Partai Kebangkian Bangsa (PKB).

Soal ini berawal ketika Antara menulis bahwa di formulir pengambilan beras dan bahkan karung beras yang akan dibagikan itu tercantum logo PKB (13 Maret). Berita tersebut dikutip sinar Pagi edisi 14 Maret berjudul “Logo PKB Ditemukan di Kantung Beras Jepang”.

Tentu saja berita itu membuat PBNU kaget. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU, lembaga otonom di lingkungan NU yang dipercaya PBNU untuk mengumi distribusi beras itu, membatahnya. Menurut Maskur Maskub, Sekretaris Pelaksana Lakpesdam NU, logo yang tercantum pada karung beras adalah logo NU di samping bendera Jepang dan bendera Indonesia. Akan halnya logo yang tercantum dalam formulir adalah logo Lakpesdam NU.

Sekilas, logo PBNU, PKB, dan Lakpesdam memang terlihat mirip. Itu karena ketiganya memiliki warna dasar hijau dan ornamen sembilan bintang. Namun, bagi yang jeli, tentulah ia dapat melihat perhedaan yang sangat nyata. Logo NU mencantumkan tulisan Nahdlatul Ulama dalamhuruf Arab. Logo Lakpedam memiliki simpul tali pada gambar bola dunia. Adapun pada logo PKB, peta yang tercantum di bola dunia hanya meliputi peta Indonesia. Kalau cuma dilihat sekilas, logo itu juga mirip dengan logo Partai Kebangkitan Ummat, pimpinan Deliar Noer.

Pencatuman logo PBNU pada karung bera 15 kilogram, bersama Merah Putih dan Hinomaru, itu memang sudah menjadi kewajiban PBNU berdasarkan kesepakatan pendistribusian 10 ribu ton beras hibah — dari 50 ribu ton, yang didatangkan bersamaan dengan 550 ribu ton beras pinjaman — antara Rozy Munir dan Miyazawa, First Secreta, Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, tangal 4 Desember tahun silam.

Dalam proposalnya kepada Miyazawa, Lakpesdam memberikan data 223,640 kepala keluarga atau 1.118.200 jiwa, yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur yang layak disantuni. Miyazawa, bekerja sama dengan JICA, sebuah lembaga swadaya masyarakat asal Jepang, kemudian melakukan pengecekan data tersebut.

Pendek kata, Miyazawa meniai target bantuan itu layak, karena memang ditujukan untuk masyarakat-fakir miskin dan bebas dari diskriminasi sebagai warga NU. Dalam pelaksanaan selanjutnya, JICA juga melakukan kontrol agar bantuan itu tidak dijadikan sebagai alat kampanye partai politik tertentu.

Tahap pelaksanaan memang tidak semulus perencanaan. Sedianya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hanya membantu proses distribusi dari Pelabuhan Tanjungpriok ke subdolog subdolog provinsi. Tapi, karen 1 proses birokrasi di Kedutaan Jepang yang memakan waktu lama akhirnya Bappenas mengizinkan beras yang ada di subdolog untuk digunakan terlebih dahulu. “Jenisnya sama, beras Thailand dan Vietnam kelas tiga,” kata Maskur.

Untuk mengeluarkan beras dari dolog di daerah, Lakpesdam harus memiliki surat perintah logistik dan Badan Urusan Logistik. Berbekal salinan surat itulah, Pengurus Wilayah NU bisa mengurus surat pelaksanaan logistik di dolog.

Timbul masalah, khususnya Jawa Timur. Dolog setempat mewajibkan PBNU mengeluarkan biaya untuk pengangkutan berat dari pelabuhan ke subdolog. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung yaitu Rp 250 perkilogram. Padahal Jawa Timur kebagian 4,2 ton. Kenyataan itu membuat Ketua PBNU Jawa Timur, Hazyim Muzadi, berang. Ia lalu mengontak PBNU yang segera berkoordinasi dengan Bappenas. Persoalan ini akhirnya bisa diselesaikan setelah Kepala Dolog Jawa Timur, Andi Chaerudin, mendapat penjelasan dari atasannya.

Selanjutnya, proses distrihusi dari gudang subdolog di kabupaten ke desa-desa dilakukan oleh pengurus ranting NU. Pemerintah Jepang menyediakan US$ 8 rihu, yang terdiri dari US$ 69.629 untuk biaya distribusi, sisanya untuk program peningkatan hasil pangan dan modal stimulan usaha kecil. Biaya distribusi juga ditambahi oleh The Asia Foundation, sebesar Rp 107 juta.

Ondy A. Saputra/Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 990322-032/Hal. 62 Rubrik Bisnis & Ekonomi

Isbat nikah diselenggarakan di Ja-Tim untuk membantu masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya.

JANGAN sekali-kali meremehkan pencatatan pernikahan. Lalai mencatatkan pernikahan, persoalan lain bisa muncul. Misalnya, pembuatan akta kelahiran sang anak akan ditolak kantor catatan sipil tanpa akta nikah. Padahal, akta kelahiran menjadi syarat mutlak masuk sekolah dan sebagainya. Upaya pencatatan pemikahan secara massal itu kini tengah berlangsung di seluruh kantor urusan agama (KUA) di Jawa Timur (Ja-Tim).

Data yang masuk hingga akhir Februari lalu, temyata di Ja-Tim terdapat 13.222 pasangan yang tidak bersurat. Mengerikan. Daerah tertinggi adalah Jember, dengan 2.376 pasangan. Sementara itu, Kabupatan Pacitan selamat dari pemmohonan isbat. Kotamadya Surabaya hanya ada satu orang.

Karena itu diperlukan cara pencatatan pemikahan yang kemudian disebut dengan isbat (penetapan) nikah itu. Melalui suatu rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, dibuatlah aturan isbat tersebut. Untuk setiap pasangan akan dilakukan peradilan kilat untuk membuktikan kebenaran pernikahannya, misalnya akan ditanya siapa yang menikahkan; siapa walinya; siapa saja saksinya; masih adakah saksinya; jika tidak ada, siapa saksi yang tidak langsung. yang pernah mendengar perkawinan mereka; lalu, berapa maskawinnya. Juga, dibuat ukuran, apakah pernah ada protes masyarakat terhadap pasangan itu. Ini penting untuk melihat pasangan itu kumpul kebo atau bukan. Setelah dilakukan penyumpahan dan pembuktian lain, disahkanlah perkawinan itu dan kemudian dicatat.

Tak mustahil jika yang mengikuti sidang isbat nikah itu juga banyak kalangan orang tua yang sudah memiliki anak dan cucu. Sebab, dibuat batasan tanggal usia sejak 17 Agustus 1945 (sejak Indonesia merdeka) hingga Februari 1999. Karena itu, tak mustahil juga jika terjadi kelucuan-kelucuan dalam sidang. Tim Hubungan Masyarakat Departemen Agama Pusat yang baru lalu menyaksikan pelaksanaan isbat di Ja-Tim juga melaporkan kegairahan masyarakat menyambut sidang isbat nikah yang baru pertama kali muncul di republik ini. Ada yang yang datang dua hari sebelumnya dan membawa oleh-oleh pisang untuk petugas KUA.

Isbat nikah adalah proyek kemanusiaan. Karena itu, tak dipungut sesen uang pun dari kantung pemohon. Hanya, menurut Drs. Suratin Ihsan, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Ja-Tim, akhirnya Menteri Agamalah yang membuka kantungnya untuk proyek kemanusiaan membantu kalangan miskin ini. Perpasangan mendapat bantuan biaya isbat Rp 40.500. “Itu sangat murah. Jika normal, di pengadilan, biayanya mencapai Rp 150.000,” kata Suratin.

Ide ini muncul pada pertengahan tahun 1997, melalui laporan dari Jember dan Madura; dan bermula dari pertanyaan masyarakat tentang pelayanan aparat Departemen Agama. Ada yang mengaku sudah menikah di hadapan pencatat tapi ternyata tidak ada akta nikahnya. Namun, laporan ini baru bisa ditindaklanjuti awal tahun 1998. “Ternyata, mereka tidak tercatat dalam register pernikahan. Akhirnya, saya punya ide, ini perlu ada isbat nikah,” kata Suratin Ihsan.

Pihak Kantor Wilayah Departemen Agama Ja-Tim lalu segera melobi ketua pengadilan tinggi agama, Dalam rapat gabungan yang dihadiri ketua-ketua pengadilan agama, Inspektur Jenderal Departemen Agama, Direktur Urusan Agama, Sekretaris Inspektorat Jenderal Agama, pada 23 September 1998 sudah ditemukan data sekitar tujuh ribu pasangan yang belum punya buku kutipan akta nikah. “Hasilnya, keluarlah instruksi bersama untuk melaksanakan isbat nikah.”

Karena tidak dipungut biaya, jumlah pemohonnyajuga harus dibatasi. Maka, hingga akhir Desember 1998 terdapat 13.222 pemohon. Dan setelah diteliti lebih lanjut, ada 1.446 yang tidak perlu diisbatkan karena sudah adabukti registerpernikahan di KUA. Untuk yang terakhir ini, KVA cukup mengeluarkan buku kutipan nikah.

Namun, tak sembarang orang bisa menggunakan isbat ini. Pegawai negcri misalnya, tak bisa dikabulkan begitu saja. Karena, mereka dianggap terikat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/1983 yang diperbarui dengan PP Nomor 45/1990. Karena itu, untuk pegawai negeri dilakukan langkah biasa, yaitu di pengadilan agama. Bukan lagi memakai metode isbat karena keterkaitan dengan peraturan yang mengikatnya. Maka, pegawai negeri diharuskan menyelesaikan persyaratan-persyaratan itu, misalnya sural iin atasan. Untuk pemikahan dengan istri kedua atau ketiga juga diperlukan adanya izin istri tua. “Sesuai aturan,” kata Suratin.

* Terganggu Listrik Madura

Hambatan isbat ini terjadl pada kurangnya tenaga hakim pelaksana. Di Kabupaten Malang, misalnya, terdapat 1.004 pasangan pemohon yang tersebar dalam 35 kecamatan hanya ditangani seorang hakim, yang honornya hanya Rp 5.000. “Padahal, ada yang jarak tempuhnya sampai 70 kilometer,” kata Suratin. Akhirnya, ditambahlah hakim, bantuan dari daeran lain.

Begitu juga nasib pelaksanaan isbat di Madura. Putusnya kabel listrik bawah laut ke pulau penghasil garam itu menjadi hambatan tersendiri buat pelaksanaan isbat yang kadang berlangsung hingga malam hari. Di Kabupaten Sumenep saja ada 1.051 pasangan. Kabupaten Pamekasan ada 92 pasangan. Di Kabupaten Bangkalan ada 670 pasangam Karena listrik padam, panitera harus mengetik dengan mesin ketik biasa, minimal 14 halaman per sidang. Untuk kasus Madura ini, pihak Departemen Agama tengah mengusahakan generator untuk memperlancar jalannya sidang.

Memang, sebagian besar dari mereka yang mengajukan isbat ini adalah yang menikah di depan tokoh masyarakat. Tapi, ada juga yang menikah di depan mantan pegawai KUA. Untuk yang terakhir ini, jumlahnya kecil, 1-5 persen. kata Suratin, yang terbesar tetap mereka yang menikah di depan tokoh masyarakat, seperti kiai, dengan tujuan mencari berkah. Hal ini bisa dipahami karena, di desa-desa di Ja-Tim, tokoh masyarakat lebih dipercayai daripada kepala KUA. Juga terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan.

Langkah isbat itu bisa disetujui Departemen Agama karena merupakan proyek kemanusiaan, untuk mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan pencatatan pernikahan yang tepat secara prosedur. “Isbat nikah itu dilakukan supaya secara prosedur administrasinya menjadi benar, Karena sudah sah menurut agama namun belum sah secara administratif,” kata Muchtar Zarkasyi, SH, Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

Tanggapan gembira terlontar dari tokoh masyarakat, seperti K.H. Imron Hamzah. Ketua Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Ja-Tim ini berpendapat, isbat nikah sangat positif, namun dengan catatan: harus tetap memenuhi syarat perkawinan dalam penetapannya. Misalnya, harus ada wali, ada dua orang saksi, dan ada mahar. “Kalau tidak memenuhi, ya, harus ditolak,” ujar Kiai Imron.

Menurut Kiai Imron, pernikahan yang tidak dicatatkan ke KUA ada bahayanya, meskipun sah secara agama, “Karena itu harus segera dicatatkan, Itu demi keteraturan hukum,” katanya menambahkan.

Musthapa Helmy/Laporan Multa Fidrus (Jakarta) dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 990315-031/Hal. 38 Rubrik Agama

Muncul belakangan dengan modal tipis pula, PKP pun mencoba realistis.

ADA satu hal yang tak disukai pengurus Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), di pusat maupun daerah, yaitu sebutan sebagai pecahan Golkar. Ismawan D.S., Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKP Jawa Tengah, misalnya memohon: “Tolong katakan ke semua orang bahwa PKP bukan pecahan Golkar. Itu tidak benar. Itu taktik lawan untuk memojokkan. Kami bukan partai kalah perang !”

Baiklah. Tapi, masalahnya sulit untuk meluluskan permintaan Ismawan itu karena toh realitasnya tak termungkir. Lihatlah kenyataan di Medan berikut ini.

Hari itu 3 Februari. Ball room Hotel Tiara Medan penuh sesak oleh orang berjaket merah. Badge artistik bergambar burung garuda ada di dada mereka. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PKP Edi Sudradjat kemudian hadir di sana untuk melantik DPP PKP Sumatra Utara (Sum-Ut) yang dipimpin Kol. Pol (Purn.) H. Abdul Manan.

Sebagian besar hadirin itu adalah kader organisasi massa yang selama ini menjadi kino (kelompok induk organisasi) atau undertow Golkar, yakni Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Kosgoro, Gakari, Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri Indonesia, dan Pepabri. Ada juga 100-an anggota Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia yang langsung dipimpin ketuanya Ahnawi Noeh. Mereka yang dilantik pun banyak yang eksponen partai beringin.

Yang duduk di Dewan Penasihat DPP Sum-Ut antara lain Mudyono dan K.H. Asril Alisyahbana. Mudyono, pensiunan ABRI, pemah menjadi Ketua DPD Golkar SumUt, di samping Ketua DPRD Sum-Ut dua periode. Adalah Mudyono yang pernah dijagokan F-KP DPRD Sum-Ut untuk menjadi gubernur, melawan Raja Inal Siregar. Namun ia kandas. Sejak itu ia dan pengikutnya tersingkir dari kepengurusan Golkar Sum-Ut.

Ketua DPP PKP Sum-Ut Abdul Manan adalah mantan bupati, kapolres, dansatserse, oditur militer serta Kakanwil Deparpostel Sum-Ut. Jelas dia tadinya kader andalan Golkar. Akan halnya yang menjadi sekretaris DPP adalah seorang kader Kosgoro. Wisnoe A.R. Lubis. Saat ini sekitar 40 persen fungsionaris PKP Sum-Ut berasal dari Golkar setempat. Menurut Abdul Manan, jumlah ini akan bertambah lagi. “Lihat saja April nanti,” ujar dia.

Terlibatnya mantan pengurus Golkar di PKP ini menlpakan fenomena umum. Hal serupa juga jamak di provini lain. Sesepuh Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Tjetje Pa( I madinata misalnya menjadi Ketua DPP PKP Jawa Barat. Dengan demikian dua pentolan AMS yang bergabu dengan PKP. Satu lagi adalah Tatto S. Pradjamanggala yang menjadi Wakil Ketua DPN. Di Jawa Timur yang menjadi penasihat DPP adalah Letjen (Purn.) Moergito, man Pangdam Brawijaya. Akan halnya mantan Ketua DPD Golkar Surabaya, Matajid, menjadi Ketua DPK PKP Surabaya. Selain itu sejumlah tokoh Angkatan Muda Brawijaya bergabung. Baik Angkatan Muda Siliwangi maupun Angkatan Muda Brawijaya adalah unsur Keluarga Besar ABRI yang selama ini menopang Golkar.

Secara historis memang sulit untuk mengingkari bahwa PKP adalah sempalan Golkar. Toh, PKP dibangun oleh kelompok Edi Sudradjat yang kalah melawan kubu Akbar Tandjung dalam pemilihan ketua umum pada Munas Luar Biasa Golkar di Jakarta Juli 1998. Waktu itu Edi meraih suara 10 sedangkan Akbar 17. Kekalahan ini membuat kubu Edi kecewa sebab merasa direkayasa. Misalnya ada intervensi ABRI waktu itu yakni ketika kodam-kodam dikerahkan membujuk DPD agar mendukung Akbar. Sampai Jenderal (Purn.) Edi Sudradjat yang mantan Menhankam kala itu berucap, “Seharusnya tidak ada intervensi. Di mana Sapta Marganya.” Gara-gara intervensi itu, Pepabri yang menjagokan Edi pun jengkel kepada pimpinan ABRI. Inilah awal friksi al1tara kelompok purnawil-awan dan ABRI aktif.

Setelah kalah bertarung, kelompok Edi Sudradjat yang anggotanya antara lain Sarwono Kusumaatmadja, Siswono Yudhohusudo, David Napitupulu, Hayono Isman, dan Tatto S. Pradjamanggala membentuk Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa (GKPB). Adapun Sarwono, Siswono, Hayono tercatat pula sebagai anggota Barisan Nasional bersama Indra Bambang Utoyo. Keempat orang ini termasuk korban, ketika Golkar mengadakan recall besar-besaran, kemudian.

Seperti namanya, GKPB tadinya dimaksudkan sebagai gerakan kritis yang agendanya antara lain menolak sektarianisme seperti yang diterapkan Presiden B.J. Habibie. Integrasi nasional menjadi salah satu kata kunci mereka. Kendati menamakan diri sebagai gerakan, GKPB ternyata punya banyak cabang di daerah. Tampaknya karena serbatanggung inilah sebagian mereka lalu menggagas pembentukan partai. Beberapa nama untuk jabang partai muncul, seperti Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Adil, Sejahtera, Bersatu Indonesia.

Tapi, suara ternyata tak bulat untuk membentuk partai. Orang seperti Sarwono dan Siswono kabamya tak terlalu tertarik dengan parpol dan ingin bermain di gerakan saja. Meski demikian, mereka berdua ikut juga dalam panitia pembentukan partai. Anggota panitia yang lain temmasuk mantan Ketua DPPGolkarWahono, Letjen (Pum.) Suryadi, Hayono Isman, Bambang Warih Koesoema, Sri-Edi Swasono, Said Aqiel Siradj, Gatot Soewagio, F.X. Dos Amaral, dan Thomas Suyatno. Siswono malah disebut-sebut sebagai calon ketua umum.

Partai Keadilan dan Persatuan akhimya dideklarasikan pada 15 Januari 1999. Agak terlambat memang dibanding parpol lain. Tarik-menarik antara mereka yang ingin tetap di gerakan dan yang hendak membentuk partailah yang membuat pendeklarasian terlambat. Yang menjadi ketua umum Edi Sudradjat. Sekjen Hayono Isman. Adapun Sarwono dan Siswollo lak masuk dalam dewan pimpinan nasional. Tapi nama mereka termaktub dalam daftar pendiri/deklarator PKP. Setelah deklarasi, trio Edi SudradjatHayono Isman-Sutradara Ginting yang lebih banyak tampil sebagai representasi PKP.

* Keluarga Besar ABRI

Sebagai eksponen Golkar tentu unsur lama partai beringinlah yang dilirik oleh pengurus PKP sebagai basis utama dukungannya. Untuk menggilet massa, seperti kata Wakil Ketua PKP Sulradalcl Ginting, faktor ketokohan dan pengaruh individuallah yang dikedepankan. Edi Sudradjat misalnya sebagai sesepuh Angkatan Darat diharapk’an bisa berpengaruh di lingkungan Keluarga Besar ABRI. Terutama di Pepabri dan Persatuan Istri Purnawirawan ABRI. Ketokohan Edi di Pepabri serta kedekatannya dengan ketua umum organisasi itu, Try Sutrisno, akan menjadi modal penting di sini. Hayono Isman diharapkan bisa merangkul massa Kosgoro. Pun Bambang Indra Utoyo di FKPPI, Tatto serta Tjetje di AMS, dan seterusnya.

Tentu saja ini hanya harapan. Yang jelas di tubuh unsur-unsur lama Golkar–baik kino dan underbow–fraksi melebar sehubungan dengan posisi baru pasca-Soeharto. Dengan demikian tidak ada lagi pemegang hegemoni tunggal di sana. PKP menyadari realitas ini. Itu sebabnya mereka tak mau menggunakan jalur organisatoris, tapi persuasi personal. Selain itu mereka juga melirik basis dukungan yang lebih luas.

Dalam perkiraan PKP, seperti kata Sutradara Ginting, pada pemilu Juni nanti S persen pemberi suara sudah punya pilihan tetap (final), dan 35 persen punya preferensi. Yang terakhir artinya punya alternatif pilihan. Akan halnya 60 persen lagi merupakan massa mengambang. Mereka inilah yang disasar PKP.

Lalu bagaimana Fersiapan PKP sejauh ini? Sebagai new comer, partai ini termasuk lamban. Dalam pantauan D&R di Ujungpandang, Medan, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jakarta, belum tampak betul di permukaan. Wajar saja karena cabangnya umumnya baru berdiri. Di Surabaya misalnya pengurusnya baru dilantik Edi Sudradjat pada 22 Februari lalu. Di Ujungpandang pelantikan malah baru 24 Maret ini. Padahal pemilu adalah 7 Juni 1999.

Dilihat dari segi atribut semacam spanduk, posko, stiker, atau kaus, PKPjelas jauh tertinggal dibanding parpol macam Golkar, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, atau Partai Persatuan Pembangunan. Apalagi dalam temu kader di lapangan. Di Bandung misalnya hajat konsolidasi seperti ini belum pernah dilakukan. Sebabnya? “Tak ada biaya,” aku Tjetje Padmadinata.

Memang dalam waktu singkat PKP sudah punya cukup banyak dewan pimpinan provinsi (DPP) dan dewan pimpinan kabupaten/kodya (DPK). Tapi itu bukanlah berarti bahwa mereka makmur. Tidak. Persoalan krusial PKP sekarang justru adalah terbatasnya sumber dana. Karena itu mereka serba bersahaja. Di Jawa Tengah misalnya kantor DPK umumnya di rumah pengurus. Kantor DPP-nya pinjaman dari simpatisan. Sekretaris DPP Jawa Tengah Ismawan D.S. mengaku hingga saat ini mereka belum punya sumberdanatetap. Pengakuan serupadatang dari M. Ilyas Amin, Ketua DPP PKP Sulawesi Selatan.

Ketergesaan dan kurangnya dana menjadi kendala besar PKP pada pemilu 7 Juni nanti. Ttu sebabnya mereka realistis. Dalam menarget perolehan suara nanti angka yang mereka sebut 5-10 persen saja. Kendati demikian mereka tak minder. Itu sebabnya
mereka menolak disebut “partai kalah perang”.

***

Partai Keadilan dan Persatuan
==============================

Dewan Pimpinan Nasional:

Ketua Umum : Edi Sudradjat
Wakil Ketua : Tatto S. Pradjamanggala, Letjen (Purn.) Suryadi, Meutia F. Swasono, K.H. Umar Mansyur, Sutradara Ginting, S.A.,
Yunus Supit, John Pieris.Sekjen: Hayano Suyono

Plafform politik
Umum: Menegakkan persatuan dan keadilan, berdasarkan Pancasilan dan UUD !45 Menolak ide federasi. Alternatifnya, pemberian otonomi yang diperluas.
Solusi untuk Ambon: Penyelesaian secara mendasar Pengiriman pasukan untuk melerai saja. Perwakilan semua pihak harus
berdialog.
Solusi untuk Tim-Tim: Dengarkan suara yang pro dan antiintegrasi baru kemudian susun formulanya. Jangan terlalu berat sehelah.

Platform ekonomi:
Ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Dalam — 10 tahun ke depan separo produk domestik bruto (PDB harus berasal dari sektor informal, usaha menengah, dan koperasi.

Target perolehan suara: 5-10 persen
Calon presiden:
Edi Sudradjat, Try Sutrisno Emil Salim Sarwono Kusumaatmadja, Siswono Yudhohusodo (ini menurut aspirdsi daerah).

P. Hasudungan Sirait/Laporan M. Toha (Ujungpandang), J. ANTO (Medan), Abdul Manan (Surabaya), Rudianto Pangaribuan (Bandung), Koresponden Semarang, Budi Nugroho, Eko Yulistyo A.F (Jakarta)

D&R, Edisi 990315-031/Hal. 28 Rubrik Profil Partai

Untuk pertama kalinya di Indonesia dibentuk lembaga konsumen pers, yang ak memantau pemberitaan media massa dan melindungi kepentingan masyarakat.

PARA Jurnalis di Tanah Air, yang sedang menikmati euforia kebebasan pers setelah Soeharto lengser, tampaknya kini ha rus lebih cermat dalam menulis berita. Ini bukan karena adanya ancaman pembredelan baru dari Departemen Penerangan, seperti gaya rezim Orde Baru dulu, tapi justru karena lahirnya sebuah lembaga pengawas pers (media watch).

Di Eropa Barat dan Amerika, keberadaan lembaga independen yang memantau perilaku pers bukanlah hal baru. Tapi, di Indonesia, inilah pertama kalinya ada organisasi yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat konsumen pers.

Yayasan Lembaga Konsumen Pers (YLKP) dideklarasikan di Surabaya, 5 Maret lalu. YLKP didirikan oleh sejumlah praktisi pers, Birokrat, pendidik, politisi, praktisi hukum, budayawan, dan pengusaha. Dalam deklarasi disebutkan, kebebasan menyampaikan pendapat saat ini belum diimbangi oleh kesadaran masyarakat ataupun insan pers sendiri tentang hakikat pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Tak jarang, pers melanggar kode etik dengan pemberitaan yang jauh dari asas akurat, adil, dan terpercaya. Sementara itu masyarakat konsumen pers bereaksi spontan, membabi buta, dan kurang bertanggung jawab atas berita yang tidak memuaskan atau dianggap merugikan mereka.

Sirikit, Direktur Eksekutif YLKP yang juga dosen ilmu jurnalistik di Universitas Dr. Soetomo, Surabaya menyatakan kalau tidak ada yang mengawasi, media akan jadi entitas baru yang punya kekuasm mutlak. “Itu berbahaya. Jadi, harus diawasi,” ujar Sirikit.

Menurut Sirikit, YLKP selaku wakil publik berfungsi melindungi konsumen dari bahaya yang ditimbulkan pers yang kurang bertanggung jawab. Di lain pihak, lembaga ini bisa berfungsi sebagai mitra lembaga pers yang profesional dan berkualitas. Justru, dengan adanya YLKP, kontrol pers oleh pemerintah dapat dihindarkan.

“Karena masih baru dan dengan sumber daya manusia yang terbatas, YLKP untuk sementara memantau media di Jawa Timur, meliputi radio, televisi, serta media cetak. Kami tidak menunggu adanya keluhan dari konsumen. Tai, kalau ada keluhan, itu lebih baik,” tutumya. YLKP tidak hanya mekritik, tapi juga menghargai apa yang dilakukan media jika memang pantas dihargai.

YLKP akan mengawasi pemberitaan membuat tabulasi, lalu diterbitkan dalam bentuk jurnal dan dilanggankan ke media yang berminat, diekspos ke masyarakat, termasuk ke kampus. Namun YLKP, yang diketuai Sabron Pasaribu dan akan mulai bekerja pada 1 April 1999, tidak berwewenang menjatuhkan sanksi ke media.

* Mendidik Masyarakat

Untuk sementara, anggaran pengelolaan YLKP diperoleh dari dana mandiri dari sepuluh pendiri, yang telah didepositokan. Kelak, YLKP akan minta dukungan dana dari media-media yang berkepentingan. Toh, ini masih lehih murah ketimbang setiap media membentuk pengawas sendiri.

Zed Abidien, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jawa Timur, menyambut positif atas pembentukan YLKP. Karena, kalau pers hanya mementingkan bisnis, pers cenderung mengabaikan fungsi sosial untuk mendidik masyarakat.

Menurut Abidien, AJI mendorong pers agar lebih sehat, profesional, dan independen dalam menjalankan profesinya. Jadi, ide YLKP tidak tumpang tindih dengan AJI, justru saling melengkapi. “AJI memberdayakan wartawan, YLKP memberdayakan konsumen pers,” kata Abidien.

Sjahrul Bachtiar, Redaktur Pelaksana Harian Sore Surabaya Post, tak melihat berdirinya YLKP sebagai usaha mengerdilkan pers, “tapi mewujudkan pers yang betul-betul bertanggung jawab.” Namun, sisi negatifnya, YLKPbisadijadikan dalih untuk menahan informasi.

Adapun Basuki Subianto, Redaktur Pelaksana Harian Surya, mengatakan, “Sebenamya, saya malah berterima kasih terhadap keberadaan lembaga semacam YLKP. Sebab, biasanya, untuk menilai kualitas, kami tak jarang harus menyurvei berbagai kalangan-mulai dari eksekutif sampai ibu rumah tangga yang tentu saja biayanya tidak murah.”

Satrio Arismunandar/Laporan Abdul Manan dan Hari Nugroho (Surabaya)

D&R, Edisi 990315-031/Hal. 62 Rubrik Bisnis & Ekonomi

Gelap-gulitanya Pulau Madura akibat putusnya aliran listrik justru mendatangkan peluang bisnis baru bagi sebagian warga.

PADAMNYA listrik di seluruh Madura akibat putusnya kabel listrik dasar laut Surabaya-Madura ternyata tidak cuma mengganggu kehidupan ekonomi di pulau penghasil garam itu. Gelapnya Madura bagi sebagian orang malah menjadi berkah. Khudori, misalnya, panen rezeki. Lelaki asal Bangkalan yang semula berprofesi sebagai pedagang kaset ini langsung alih profesi jadi penjual lampu minyak.

Karena putusnya aliran listrik, tiap penduduk memang butuh penerangan altematif. Tak mengherankan jika Khudori tiba-tiba saja punya ide untuk menjual lampu teplok. Kios kaset miliknya terpaksa diistirahatkan sejenak. Alasannya sederhana: pembeli tak dapat mencoba kaset yang diminati selama listrik mati.

Karena meningkatnya permintaan, harga lampu minyak ikut melonjak dan kenaikan harga pun dinikmati Khudori. Naiknya tak tanggung-tanggung, dua sampai tiga kali lipat. Untuk lampu ukuran kecil, yang harganya Rp 1.800 berubah jadi Rp 3.000 sampai Rp 5.000 per buah. Yang ukuran besar dari Rp 2.500 melonjak sampai Rp 7.500. Malah, ada yang menjual sampai Rp. 10.000 per buah.

Soal untung? Jangan ditanya. Khudori pernah untung Rp 150.000 sehari. Pasalnya, enam lusin lampu teplok yang dibeli dari Surabaya langsung ludes terjual dalam sehari. Padahal, selama sepuluh tahun menjual kaset, untungnya rata-rata Rp 10.000 sehari. “Paling banyak Rp 15.000 per hari,” katanya.

Makin banyak lampu minyak terjual makin banyak pula kebutuhan akan minyak tanah. Buntutnya, harga minyak tanah di beberapa tempat ikut membubung. Di Desa Dharmatanjung, Kecamatan Camplong, Bangkalan, harga satu liter minyak tanah mencapai Rp 500 sampai Rp 1.000. Warga pun sempat resah. Persoalannya, selama lampu padam, otomatis minyak tanah menjadi satu-satunya bahan bakar.

Tak mengherankan jika antrean panjang sempat terjadi di Jalan K.H. Moh. Kholil, Bangkalan. Ceritanya, warga sengaja membeli minyak tanah langsung dari mobil tangki Pertamina yang sedang mengisi drum di toko dan kios pengecer. “Ternyata, harganya cuma Rp 350 per liter kalau langsung dari Pertamina,” kata seorang pembeli sambil membawa jeriken yang penuh berisi minyak tanah.

Tak hanya Khudori yang mengail untung di tengah kegelapan ini. Pedagang lilin dan lampu gas ikut ketiban rezeki. Di hari pertama padamnya lampu, 19 Februari lalu, warga berebut membeli lilin. Kontan, harga lilin yang asalnya Rp 1.000 per batang merangkak mencapai Rp 2.500 per batang.

Cuma, lama-kelamaan, warga lebih memilih lampu minyak. Dari segi ekonomi, pilihan tersebut bisa dipahami. Paling banter sebatang lilin hanya mampu menyala selama beberapa jam, sementara lampu minyak dapat bertahan semalam suntuk. Jadi. dengan menggunakan lampu minyak, warga bisa lebih menghemat pengeluaran.

* Sewa Generator Keliling

Masalah yang dihadapi warga, yang sekaligus juga mendatangkan rezeki bagi sebagian yang lain, adalah langkanya air bersih. Perusahaan daerah air minum cuma mampu memasok air sampai minggu lalu. Itu pun untuk instansi tertentu, dengan cara bergilir. Akibatnya, warga terpaksa menyewa generator. Tapi, alternatif itu hanya mungkin bagi warga yang memiliki uang lebih.

Bagaimanapun para pemilik generator di Bangkalan memanfaatkan peluang tersebut. Mereka menyewakan generator, untuk menjalankan pompa listrik, dengan tarif Rp 5.000 setiap jam. Maka, tidak aneh bila mobil bermuatan generator berkeliling ke rumah-rumah penduduk, menawarkan jasa.

Yang juga muncul adalah jasa pengangkut air. Seorang ibu bercerita, sejak padamnya listrik, saudaranya langsung berhenti bekerja sebagai tukang becak dan menjadi pengangkut air. Untuk bak kamar mandi suatu rumah tangga, tarifnya sekitar Rp 25.000.

Sulaiman lain lagi. Pemilik toko elektronik di Bangkalan ini mengaku, selama lampu padam, radio transistor dagangannya lumayanlaku dengan harga per unit Rp 37.000 sampai Rp. 75.000 sedangkan pesawat televisi tak satupun yang berminat. “Orang tak bisa mengetes televisi itu hidup atau tidak (akibat listrik mati).’ ” kata Sulaiman kepada D&R.

Padamnya listrik rupanya telah menumbuhkan banyak wiraswastawan lokal kagetan, yang betul-betul “membisniskan kegelapan” di Madura. Siapa sangka?

Puji Sumedi H/Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R Edisi 990308-030/Hal. 69 Rubrik Daerah

KALAU banyaknya posko, spanduk, poster, atau stiker yang dipakai sebagai ukuran, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bukanlah apa-apa. Mereka tak sepadan untuk dibandingkan dengan para pendatang baru macam PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan, atau Partai Bulan Bintang. Atau Partai Golkar, yang selain membagi kaus, rompi, dan topi juga membagi-bagi uang agar orang mau datang ke deklarasi di Senayan pada Minggu, 7 Maret 1999. Penampakan PKB jauh dari gegap gempita. Sebaliknya kebersahajaanlah yang menggurat.

Lihatlah di Bandung, misalnya. Atribut PDI Perjuangan-lah yang paling mencolok di sana. Disusul oleh PAN. Hampir di semua mulut gang menuju jalan besar berdiri posko partainya Megawati. Adapun PKB panji-panjinya hampir tak tampak, termasuk di pesantren sekalipun. Temu kader terbilang Jan saja mereka lakukan dan itu pun beberapa bulan silam.

Kalaupun atribut partai resmi Nahdlatul Ulama (NU) ini masih tampak di Jawa Barat, itu hanyalah di daerah kabupaten, misalnya Majalaya, Tasikmalaya, dan Sumedang. Di provinsi ini PKB punya 26 DPC, yang kantornya umumnya sumbangan pengurus. Adapun kantor DPW-nya tadinya menumpang di kantor NU. Tapi, belakangan pindah ke kantor sendiri.

Keadaan serupa juga tampak di Jawa Tengah. Di kota seperti Semarang, Ungaran, Salatiga, Demak, atau Kendal, kehadiran PKB tidak kentara. Yang paling mencolok tetap atribut serbamerah. Di provinsi ini PKB punya 35 DPC. Asal kantornya umumnya hibah atau pinjaman dari para simpatisan. Adapun kantor DPWnya masih mendompleng sebuah toko besi di Jalan Telogosari Raya Semarang.

Sebagai gambaran kesederhanaan, sajian makan Siang sewaktu rapat konsolidasi di DPW PKB Jawa Tengah pada 4 Maret lalu bisa dicontohkan. Panganan yang tersaji kala itu hanya nasi pecel bungkus dengan lauk telur ceplok. Itu pun tanpa sendok.

Di Surabaya PKB terkesan low profile juga. Padahal Jawa Timur merupakan basis mereka. Di pintu masuk kota pun tak terlihat spanduk mereka. Memang kalau di perkampungan, ya, cukup ramal juga. Seperti di Klampis Ngasem, Nginden, Jalan Tunjungan (dekat DPC PKB Surabaya).

Tampilan PKB yang agak lumayan adalah di Yogya. Sejak sebulan lalu spanduk dan bendera berlambang bola dunia bintang sembilan sudah terpasang di jalan-jalan protokol menuju luar kota. Basis PKB memang di pinggiran terutama di 110 pondok pesantren besar.

Keterbatasan dana tentu yang membuat PKB tidak kilau-kemilau seperti calon kontestan lain. DPW dan DPC pun terpaksa mengandalkan dana swadaya yang seadanya. “PKB pusat mengaku miskin dana,” ungkap K.H. Ali As’ad, Ketua DPW PKB Kodya Yogyakarta.

Ketua Umum PKB Matori Abdul Djalil memang mengakui bahwa tidak ada alokasi dana dari pusat ke daerah. Sebab, sistem yang dipakai adalah gotong royong, seperti kebiasaan NU. “Embrio PKB kan NU. Jadi, pengumpulan dananya seperti NU itu. Istilahnya infak,” kata Matori.

Ketua Umum Partai Uni Demokrasi Indonesia Sri-Bintang Pamungkas pemah mengatakan bahwa yang ada sekarang hanya partai spanduk, partai kaus, atau partal stiker. Artinya, barang siapa yang bisa mengumbar pernik-pernik itu dialah yang akan menggaet massa. Tak perlu konsep ekonomi atau konsep politik yang hebat. Kalau memang demikian, bagaimana nasib PKB yang miskin atribut ini. Akan kehilangan peminatkah?

Untuk PKB tentunya hal ini tak berlaku. Sebab, mereka punya basis massa tradisional yaitu umat NU. Dengan demikian basis dukungan utama PKB adalah masyarakat pesantren di Pulau Jawa. Memang partai yang dibidani Gus Dur ini tak bisa lagi mengharapkan suara yang utuh dari sana. Sebab, sudah ada sejumlah partai yang berbaju NU. Yakni, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Nahdlatul Ummat (K.H. Sjukron Ma’mun), (K.H. Yusul Hasyim), dan Partai SUNI (Abu Hasan). Selain itu mereka juga harus bertarung dengan 15 parpol berbendera Islam. Belum lagi dengan Golkar, PDI Perjuangan, dan PAN. Tapi suara Gus Dur masih berwibawa di telinga umat NU. Itulah yang membuat pengurus NU bisa optimistis. Mereka pun menargetkan perolehan 30 persen suara pemilih. “Itu logis,” kata Matori.

HAS/Laporan Ahmad Solikhan (Yogya), Rudianto Pangaribuan (Bandung), Abdul Manan (Surabaya), Dan Koresponden Semarang

D&R Edisi 990308-030/ Hal. 25 Rubrik Peristiwa & Analisis

Padamnya listrik di Madura menimbulkan dampak sosial-politik yang tak terduga. Termasuk isu, pemadaman ini “disengaja”, sesudah aksi teror “ninja” tidak mampu menaklukkan ulama Madura.

EMPAT bulan. Itulah “Zaman kegelapan” yang baru ditanggung sebagian besar dari empat juta penduduk Madura, sejak padamnya listrik di seluruh — pulau penghasil garam itu, akibat putusnya kabel listrik dasar laut Surabaya Madura, 19 Februari lalu. Kegelapan bahkan bisa berlangsung enam bulan, jika kerusakan tergolong berat. Sementara itu, upaya perbaikan tergantung pada suku cadang luar negeri dan harganya yang mahal.

Persoalannya: listrik merupakan bagian tak terpisahkan dan kehidupan masyarakat modern. Jadi bukan hanya 281.000 pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Madura yang terkena. Bisa dibilang, tidak ada satu pun aspek kehidupan masyarakat, di pulau yang luasnya 4.865 kilometer persegi itu, bisa terlepas dari listrik. Maka, padamnya listrik selama berbulan-bulan bukan hanya mengganggu aktivitas ekonomi — seperti bank, toko, hotel, bandara–tetapi juga mengganggu kehidupan sosial, politik, dan keamanan.

Masyarakat sudah merasakan dampak langsung. Sejak padamnya listrik itu, empat rumah sakit, 90 puskesmas, dan 198 puskesmas pembantu di empat kabupaten Madura–Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep tak mampu lagi memberi pelayanan secara optimal. Sejumlah vaksin hepatitis, polio, dan tetanus yang disimpan di kulkas rumah sakit jadi rusak. Belum dihitung, berapa kerugian uang dan pelayanan akibat rusaknya obat-obatan ini.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga berhenti memasok air minum. Akibatnya, penduduk yang sudah terbiasa menerima air PDAM harus pontang-panting meminta air dari sumur tetangga lain. Karena terdesak kebutuhan, sejumlah warga ramai-ramai membongkar keran dan meteran air PDAM di rumah masing-masing. Akibatnya, air memang mengucur lebih deras, tetapi tidak terdeteksi oleh PDAM.

Mayorjlas penduduk di tengah krisis ekonomi ini harus mengeluarkan biaya ekstra, untuk membeli lilin, lampu teplok, petromaks, senter minyak tanah atau solar untuk generator listrik. Harga barang-barang ini pun jadi melonjak sampai 100 persen dan makin sulit dicari.

Dampak negatif lain, puluhan ribu siswa SD, SLTP, dan SMU Madura, yang akan menghadapi tes hasil belajar caturwulan kedua, tak bisa belajar pada malam hari dengan baik. “Jadi kalau hasil tes nanti kurang bagus, bukan berarti muridnya bodoh atau gurunya tak becus mengajar,” ujar seorang kepala SD di Sumenep.

SDN Sekar Putih, lokasinya dekat alunalun Kota Sampang, terpaksa mengistirahatkan lima komputer praktiknya akibat tak mengalimya listrik. Akibatnya kelihatan. Ulangan untuk pelajaran komputer, yang merupakan mata pelajaran lokal, terpaksa ditiadakan. Oleh pihak sckolah, nilai ujian diambil berdasarkan nilai praktik dalam tiap minggunya.

Untuk keperluan surat-surat, SDN ini terpaksa kembali menggunakan mesin ketik manual. Namun keluhan letap datang. Karena lerbiasa memakai komputer, kerja menggunakan mesin ketik manual jadi berat. Untuk membuat transkrip nilai, dengan menggunakan komputer cukup hanya membuat satu format, dan isinya tinggal diubah. “Tapi sekarang, kami terpaksa mengetiknya satu-satu,” kata seorang guru kepada D&R.

* Takut Rusuh Lagi

Taman Pendidikan Al-Islah, yang berada di Jalan Dr. Wahidin, Sampang, dan memiliki 125 murid tingkat TK, terpaksa menggunakan lampu teplok dan petromaks untuk mengatasi soal tak adanya listrik ini. Khususnya unuk pelajaran mengaji pada malam hari. Jadwal pengajian, yang biasanya dilakukan tiap hari Senin, Jumat, dan Minggu, di Masjid Al-Islah, juga ditiadakan.

Karena pentingya pendidikan agama, terutama bagi anak-anak, diharapkan masalah listrik ini segera diselesaikan. Kalau soal ini terus berkepanjangan, masyarakat akan makin kehilangan kesabaran. Apakah takut terjadi rusuh lagi? “Ya”, ujar salah seorang pengajar.

Dampak sosial ini pula yang dikhawatirkan ulama dari Badan Silaturahmi Ulama seMadura (Bassra), KH. Nuruddin Rahman. “Sampai sekarang kita masih percaya, padamnya listrik ini bukan karena rekayasa, tapi karena musibah,” kata Nuruddin. Namun, isu miring bukannya tak ada. Malah dalam pertemuan ulama, muncul anggapan bahwa padamnya listrik ini adalah salah satu cara untuk memaksa ulama Madura takluk. Yakni, setelah cara-cara lain, termasuk aksi teror “ninja” beberapa waktu lalu, tidak mempan.

Untuk itulah, masalah ini harus segera diatasi. “Dengan begitu, pemerintah kelihatan betul-betul memperhatikan nasib empat juta rakyat Madura,” kata Nuruddin. “Sebab, sampai sekarang (23 Februari), belum ada upaya yang tampak, kecuali mengimbau dan mengimbau. Dan kalau ada genset atau diesel, itu kan masih belum beroperasi.”

Bahaya lain yang harus diwaspadai adalah meningkatnya angka kriminalitas. Pengaduan langsung dari warga kepada Nuruddin, sejak listrik padam, belum begitu banyak. Namun, menurut Sekretaris Basra ini, sudah banyak informasi warga kehilangan pompa Sanyo miliknya, yang biasa dipakai untuk menyedot air di sumur.

Aktivitas keagamaan juga mulai terganggu. Aktivitas dakwahnya ke desa-desa belakangan ini terpaksa harus menggunakan lampu teplok dan petromaks. Belum lagi acara sosial lain, seperti perkawinan dan persiapan berangkat haji, akan ikut terganggu.

Bagi yang punya uang, mereka bisa menyewa diesel. Tapi bagi yang tidak mampu, itu sangat berat. Biaya sewa diesel yang berkekuatan 3.000 volt saja Rp 60.000 per hari. Belum kalu memheli baru. Generator listrik yang berkekuatan 800 watt, harganya Rp 2,5 juta. Yang 2.000 watt, dengan dinamo terpisah, harganya sekitar Rp 3 juta. Akm halnya untuk diesel merk Honda, yang 1.000 watt, sudah Rp 3,7 juta.

Dan yang pasti, “Kalau keadaan ini berlarut-larut, sentra-sentra ekonomi akan lumpuh,” kata Nuruddin. Untuk itu, berbagai alternatif harus dilakukan, baik dengan mengirim genset maupun usaha perbaikan kabel bawah laut secepatnya. “Itu untuk meredam emosi masyarakat,” Nuluddin menambahkan.

* Tiada Lagi Azan

Memang, dampak politik di pulau yang pada pemilihan umum sebelumnya merupakan hasis kuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini tak bisa diremehkan. Hasan Asy’ari, Wakil Ketua Fraksi PPP Sampang, kepada D&R mengatakan, sebagai anggota DPR ia sangat terganggu mengingat matinya listrik ini bisa menjadi sumber kerawanan sosial. Yak’li, dari meningkatnya pencurian ayam di desa-desa sampai naiknya hargaharga. Juga kegiatan keagamaan terganggu.

“Sekarang ini, karena listrik mati, tak ter dengar lagi suara azan bersahut-sahutan. Yang kasihan kan rakyat kecil,” kata Hasan. Ia tak ingin terjadi gejolak di Madura, merujuk pada kasus pemilu ulang di Sampang pada tahun 1997, saat itu rakyat melakukan perusakan karena melihat banyaknya kecurangan.

“Ini akan berdampak pada pemilu,” kata Hasan. “Masalah ini harus selesai sebelum pemilu. Pihak PPP tak mau dirugikan sebelum berperang, seperti sebelum-sebelumnya. Dan kalau soal ini belum selesai sampai pemilu, PPP akan menolak untuk ikut pemilu.” Hasan tampaknya terlalu optimistis, karena jika perkiraan empat bulan — yang dibutuhkan untuk perbaikan kabel laut–itu benar, berarti pada pemilu awal Juni 1999, Madura masih akan diliputi kegelapan. Akibatnya tidak terbayangkan.

Menurut sosiolog Hotman Siahaan, padamnya listrik ini akan mengubah seluruh interaksi sosial, termasuk interaksi bisnis, ataupun pola hidup keseharian. Dan, yang perlu diingat, semua hubungan dengan kantor negara dan pelayanan mempunyai potensi melahirkan rasa frustrasi, karena seluruh institusi kehidupan keseharian itu terganggu dan tak ada upaya yang bisa menutupi itu.

Orang yang mau membuat surat penting membutuhkan komputer. Namun tidak bisa, karena alasan listrik mati. Hal itu akan mengakumulasi kemarahan-kemarahan. “Itulah dampak sosial yang paling dahsyat yang mungkin muncul,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga ini.

Kalau sekarang belum muncul gejolak, menurut Hotman, karena dalam bayangan masyarakat hal ini akan segera diselesaikan. Tapi itu hanya untuk satu-dua hari. Ketika ritme kehidupan harus dipenuhi dan butuh energi, secara hipotesis saat itu akan terjadi ketegangan-ketegangan sosial. Bentuknya bisa perusakan, bisa kerusuhan. Tapi selama pelayanan publik dimaksimalkan, itu takkan terjadi.

Karena itu, kalau listrik ini banyak mengubah pola interaksi dalam bidang lain, itu akan menjadi variabel yang akan meningkatkan kemarahan. “Semakin tinggi kebutuhan pelayanan publik itu terganggu, dan semakin terganggu kebutuhan akan pelayanan sosial, maka makin potensial terjadinya kerawanan dalam pengertian marah,” Hotman mengingatkan.

Satrio Arismunandar/Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 990301-029/Hal. 60 Rubrik Hukum

Padamnya listrik memengaruhi berbagai sektor ekonomi Madura dan menghambat roda pemerintahan.

WAKTU terasa berjalan sangat lambat bagi Muh. Ashari. Pengusaha mebel di Sampang ini adalah korban langsung dari padamnya listrik di Madura. Ashari menuturkan kepada D&R, sejak listrik padam, banyak peralatan untuk membuat ranjang ukiran–istilah Maduranya adalah dipan palek–tak bisa berfungsi. seperti bor listrik, mesin bubut, dan mesin perata atau pasra.

Akhirnya, Ashari harus kembali menggunakan alat lamanya: alat dengan tenaga tangan. Kalau dihitung-hitung hasilnya, ada perbedaan produktivitas cukup besar. Jumlah produk mesin dibandingkan tenaga tangan adalah tiga banding satu. Mau lak mau, itulah yang dilakukan Ashari dan dua buruhnya kini.

Selain itu, usahanya belakangan ini sangat seret. Malah, menurut Ashari, usaha yang diwarisi dari orang tuanya itu sudut sekarat kondisinya. “Mau beli mesin diesel tak punya uang,” ucapnya. Ashari menyatakan, masih akan menunggu dan terus menunggu listrik ini hidup. Dan, ia akan terus menunggu sampai kesabarannya habis.

Ashari hanyalah salah satu dari puluhan ribu korban. PLN sebenarnya juga tak berdiam diri. Kebutuhan listrik di Madura adalah 73 megawatt, sedangkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang ada cuma tiga megawatt. Dalam sehulan ini, PLN akan memasok kebutuhan listrik di pulau itu sebanyak 13 megawatt, khusus untuk menerangi proyek vital, seperti rumah sakit dan air minum. Artinya, masih 60 megawatt lagi atau 82 persen kebutuhan listrik Madura yang tidak terpenuhi.

Sebenarnya, Madurabaru benar-benarmenikmati listrik interkoneksi pada dekade 1990-an. Sampai tahun 1989, Madura hanya dihidupi PLTD yang terpusat di Pamekasan. Setiap kabupaten masih menyimpan PLTD-nya untuk kebutuhan lokal. Itu sebabnya, menurut data PLN sampai 1992/1993, pelanggan di Madura yang dilayani PLN Cabang Pamekasan hanya mencakup empat persen dari seluruh pelanggan di Jawa Timur.

Bagi kalangan yang masih menyimpan generator milik pribadi, warisan zaman PLTD, dengan cepat bisa beralih ke cara lama itu. Bagi yang sudah telanjur menjual generatornya, matinya listrik untuk waktu lama memang cukup merepotkan. Pengguna beban daya terbesar, sekaligus penderita kerugian terbesar, tetap sektor rumah tangga, yang mencapai 72 persen.

* Memindahkan PLTU

“Untuk mengembalikan kondisi Madura seperti semula memang butuh waktu lama. Itu artinya harus memindahkan PLTD besar atau pembangkit listrik tenaga uap ke Madura, sembari menunggu kabclnya dibetulkan,” kata Menteri Pertambangan dan Energi, Kuntoro Mangkusubroto, pekan lalu.

Bagi industri-industri besar yang sudah memiliki generator sendiri, musibah ini akan segera teratasi. Tapi, bagi industri kecil dan menengah, ini bisa merugikan. Di Madura, menurut Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustlian dan Perdagangan Jawa Timur, Suharno, kini terdapat lebih dari 68.000 industri kecil dan menengah, mulai dari industri makanan dan minuman sampai tekstil. Jumlah itu berarti 11 persen dari jumlah seluruh industri di Jawa Timur. Kerugian bukan cuma bagi pemilik, tapi terutama bagi puluhan ribu buruh yang bekerja di sektor itu.

Sungguhpun begitu, ada yang menganggap angka dari kantor wilayah itu tidak vallid, dengan alasan Madura sebenarnya belum banyak beranjak dari usaha agro-ekonomi tembakau dan garam. Bukan listrik, melainkan sinar matahari yang menjadikan Madura sebagai produsen 70 persen kebutuhan garam nasional. Menurut Bupati Sampang Fadhilah Budiono, listrik PLN lebih banyak berfungsi untuk penerangan sehingga dampak padamnya listrik terhadap industri kurang terasa.

Bagaimanapun, bagi pemerintah daerah (pemda) sendiri, padamnya listrik itu sangat terasa mengganggu. Urusan administrasi terhambat karena surat kembali harus ditulis dengan mesin ketik, tidak lagi dengan kompuler. Untuk kebutuhan fotokopi terpaksa harus ke Surabaya. Belum lagi kebutuhan mencetak foto aktivitas rutin bagian hubungan masyarakat–yang juga harus ke Surabaya. Kontak dengan Pemda Tingkat I Jawa Timur juga jadi tak efisien karena surat yang sebelumnya cukup dikirim melalui faksimile kini harus lewat kurir.

Bukan cuma pemda yang kelabakan. Menurut pemantauan D&R, 24 Februari instansi yang helum teraliri listrik cukup banyak, di antaranya kantor pemda, Kepolisian Resor Bangkalan, kantor Badan Perencana dan Pembangunan Daerah, pengadilan negeri, kejaksaan negeri, komando distrik militer, alun-alun, pasar, masjid agung, dan beberapa kantor lain. Penantian ini tampaknya masih panjang.

Satrio Arismunandar/Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 990301-029/Hal. 62 Rubrik Hukum