Filed under: Politik
Filed under: Politik
Filed under: Peristiwa
Filed under: Peristiwa
Filed under: Politics
TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga ketua Badan Kordinasi Penanganan Bencana Nasional (Bakornas) memastikan bahwa pemerintah akan menyediakan berapapun besarnya dana untuk tanggap darurat di Nias dan Simeleu. “Kita punya dana darurat yang tersedia. Tapi berapapun, kita akan membiayai. Berapa saja,” kata Kalla dalam jumpa pers kepada wartawan di Kantor Kepresiden, Selasa (29/3) sore.
Jumpa pers ini digelar setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang digelar mendadak di Istana Presiden, sekitar pukul 12.00 WIB. Menteri yang mendampingi Presiden dan Wakil Presiden dalam jumpa pers adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Dalam Negeri Ma’ruf, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Polri Jenderal Da’ii Bachtiar.
Sebelum rapat mendadak ini, juga ada rapat serupa di kantor Wakil Presiden, Selasa pagi, sekitar pukul 09.30 WIB. Rapat yang dipimpin Jusuf Kalla ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri Sosial Bachtiar Chamzah, Kepala Polri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Koordinator Ekonomi Aburizal Bakrie dan Menteri Perencanaan Nasional Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Jalil.
Rapat di kantor Wakil Presiden, salah satunya memutuskan untuk mengirimkan Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan ke daerah bencana, dengan pesawat TNI Hercules, ke Sibolga. Sebab, bandara di Nias tak bisa didarati pesawat. Kemungkinan kedua menteri beserta bantuan makanan dan tenaga medis yang dibawa akan diangkut dengan helikopter atau kapal.
Dalam jumpa pers usai pertemuan di kantor Wakil Presiden, Sofyan Jalil mengatakan, pemerintah memiliki dana tanggap darurat. Yang ada di rekening menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Sihab, kata Sofyan, dananya ada sekitar Rp 15 miliar. Itu belum termasuk dana tanggap darurat yang selama ini dipakai untuk bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Nias.
Dalam jumpa pers, Yudhoyono menyatakan, pihaknya menunda kunjungan ke Australia, Selandia Baru dan Timor Leste, yang rencananya kan dilakukan selama enam hari. Presiden ingin memastikan bahwa proses tanggap darurat ini berjalan dengan baik terlebih dahulu. “Kunjungan akan saya lakukan beberapa saat setelah berhasil menjalankan tanggap darurat di kedua daerah itu,” kata Presiden.
Abdul Manan - Tempo
Filed under: Politics
TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah pernyataan mantan Presiden Megawati dalam suatu kesempatan yang menyatakan bahwa Yudhoyono mengingkari janjinya saat kampanye untuk tidak menaikkan harga BBM. Hal ini disampaikan Presiden saat ditanya wartawan dalam jumpa pers soal langkah-langkah penanganan pemerintah menanganai gempa di Nias dan Simeleu, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).
“Tidak pernah ada pernyataan apapun yang saya sampaikan bahwa apabila saya terpilih lantas tidakakan menaikkan BBM. Tidak pernah ada ucapan satu kalipun bahwa saya tidak akan menaikkan haga BBM. Saya kira yang disebut ingkar janji itu tidak tepat dan karena tidak pernah ada, tidak terbukti,” kata Presiden.
Presiden mengaku tak ingin menanggapi soal-soal semacam ini karena menghormati mantan Presiden Megawati dan mantan presiden lainnya. Selain itu, dia berpendapat, tugas yang diembannya kini sangat banyak. “Tugas saya banyak. Di hadaan saya kini bagaimana saya melaksanakan langkah-langkah segera untuk mengatasi bencana Nias, Simeleu dan lain-lain,” kata Presiden.
Jika memang ada pernyataan seperti itu, Yudhoyono tegas menyatakan bahwa tak pernah ada pernyataan seperti itu. Dia mengaku tak ingin mewarnai proses demokrasi dengan adanya tudingan-tudingan seperti itu dan berharap kematangan berpolitik semakin tinggi seperti harapan rakyat.
Usai pernyataan pers dari Presiden, staf kantor presiden tampak memberikan fotokopi pidato kenegaraan Presiden Megawati Soekarnoputri dan keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2005 serta Nota Keuangannya. Dalam fotokopi yang ditandai dengan stabilo, disebukan bahwa kalau diperlukan penyesuaian atas bidang strategis, termasuk subsidi BBM, diserahkan kepada pemerintah yang akan datang.
“Sekiranya diperlukan penyesuaian yang menyangkut kebijakan strategis seperti dibidang belanja pegawai, subsidi BBM dan belanja daerah, serta beberapa prioritas sektoral lainnya, hal itu diserahkan kepada pemerintah yang akan datang untuk melakukannya dalam bentuk revisi APBN,” kata Megawati, dalam pidato yang dibacakan pada 16 Agustus 2004 itu.
Abdul Manan - Tempo
Filed under: Politics
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah hingga pagi ini memperkirakan ada 100 sampai 200 korban meninggal akibat gempa di Nias, Sumatera Utara, Senin (28/3) tengah malam. Korban yang luka lebih banyak, namun belum bisa diperkirakan jumlahnya. Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Jalil usai rapat koordinasi di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).
Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla ini diikuti Menteri Koordinator Ekonomi Aburizal Bakrie, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Perencanaan Nasional Sri Mulyani, dan Kepala Polri Jenderal Da’i Bachtiar.
Rencananya, kata Sofyan, pemerintah akan mengirimkan bantuan 20 tenaga medis dan obat-obatan dengan pesawat hercules, siang nanti. Tenaga medis dan obat-obatan yang ada di Sumatera Utara juga akan ikut dikirim ke sana. Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan juga akan berangkat ke lokasi bencana. Bantuan akan dikirim ke Sibolga, untuk selanjutnya diangkut dengan helikopter ke Pulau Nias.
Akibat gempa tersebut, kerusakannya cukup parah. Di Kota Gunnung Sitoli, sebagian besar bangunan berlantai 2 atau beton ambruk atau rusak parah. Ada empat atau lima jembatan di daerah itu ambruk. Jalan-jalan banyak yang pecah. Rusak sakit ikut rusak. Sedangkan kondisi tenaga medis, belum banyak dilaporkan. “Banyak warga yang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena takut terjadi gempa susulan dan tsunami,” kata Sofyan.
Berdasarkan taksiran sementara, belum ada laporan korban dari daerah sekitar gempa. Hingga pagi tadi, dari Sumatera Barat dan Aceh Barat, belum dilaporkan ada korban akibat gempa ini. Di daerah Singkil, diperkirakan sedikit terkena dampak.
Abdul Manan
Filed under: Politics
TEMPO Interaktif, Jakarta: Korban meninggal 100-200 orang (keterangan Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Jalil, (Selasa pagi). Menurut keterangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan laporan Wakil Bupati Nias Selasa pagi, korban meninggal 38 orang, 114 luka-luka. Sekitar 500 rumah hancur. Enam jembatan di Kota Gunung Sitoli ambruk dan jalur komunikasi lumpuh.
Instalasi air bersih baik, tapi pipa yang mensuplai air bersih ke instalasi rusak Listrik padam akibat PLTGU Belawan rusak. Akibat gempa, pembangkit yang berkapasitas 800 MW itu kehilangan daya 500 MW, sehingga yang tersisa 300 MW. Akibatya, terjadi pemadaman di Medan dan sekitarnya.
Jalan-jalan retak-retak dan tak berfungsi karena tiang-tiang listrik banyak yang tumbang Pelabuhan udara di Nias dan Simeleu tak bisa beroperasi karena lapangan retak-retak dan towernya tumbang. Sehingga alternatif pengiriman bantuan hanya melalui jalan laut dan udara (helikopter). Depo BBM di Nias hancur dan pipanya rusak berat. Pengiriman ke berbagai tempat terganggu karena jembatan ambruk
Tindakan Pemerintah: Menginstruksikan pejabat pemerintah daerah dan menteri terkait untuk melakukan proses tanggap darurat. Fokusnya adalah pada pengiriman bantuan makanan, melakukan evakuasi, merawat korban luka-luka dan memberikan perawatan medis untuk menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa.
TNI mengerahkan 2 helikopter jenis Bell dan 2 jenis Superpuma. Satu dikirim ke Simeleu dan sisanya ke Nias. Untuk mengangkut bantuan, TNI kirim tiga KRI. Dua KRI berangkat Selasa (29/3) ini dengan membawa makanan dan obat-obatan. Satu KRI berangkat besok untuk membawa tambahan makanan dan air minum.
Abdul Manan - Tempo
Filed under: Hukum
Filed under: Politik
Filed under: Politics
TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengatakan, Indonesia tetap dalam posisi: Ambalat bagian dari wilayah Indonesia. Penegasan ini dia cetuskan saat perundingan tim teknis delegasi Indonesia dan Malaysia di Bali.
Perundingan kedua delegasi berlangsung Selasa (22/3) dan Rabu (23/3). “Kami tetap dengan klaim semula, tidak mundur, bahwa wilayah Ambalat tetap bagian wilayah Indonesia,” kata Wirajuda kepada wartawan di kantor Presiden, Rabu (23/3).
Argumentasi yang Indonesia pakai, kata dia, yaitu pada cara penarikan atau penentuan titik dasar mauapun garis pangkal. “Titik dasar maupun garis pangkal itu memang dimungkinkan untuk Indonesia sebagai negara kepulauan,” paparnya.
Menlu menjelaskan, menarik titik dasar yang dimaksud adalah dari pangkal yang menghubungkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Menurut Wirajuda, hal itu tak bisa dilakukan oleh Malaysia karena negara itu bukan negara kepulauan. Dasar yang dipakai Indonesia adalah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa 1982.
Dalam pertemuan di Bali, semua masalah yang berkaitan dengan perbatasan dua negara diangkat. Mulai dari laut wilayah, landas kontinen, dan zona ekonomi ekslusif, seperti di Selat Malaka, Selat Singapura, perairan sekitar Natuna dan laut Sulawesi.
Diakuinya, pertemuan itu memang fokus pada soal Ambalat karena ada kesepakatan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi. “Prioritas diberikan kepada penentuan garis laut Sulawesi. Masalah lain dibahas belakangan,” kata Wirajuda.
Kedua negara, dia menambahkan, saling menyadari bahwa masalah ini tak bisa diselesaikan dalam satu dua kali pertemuan. Karena itu, pertemuan selanjutnya akan dilakukan Mei 2005 di Malaysia. Untuk agendanya, biasanya dibicarakan sebelum mulai bertemu.
Abdul Manan - Tempo
Filed under: Politik
Filed under: Peristiwa
Filed under: Politik
Senin, 21 Maret 2005 | 17:53 WIB
Filed under: Politics
TEMPO Interaktif, Jakarta: Draft Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh sudah rampung. “Sudah di saya. Nanti saya teken. Saya tidak terlalu birokratis kok,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti ditirukan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, saat ditemui wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Senin (21/3).
Kirmanto mengatakan, saat bertemu Presiden tadi pagi, soal ini juga sudah disampaikan. Pembentukan badan pelaksana ini memang sangat ditunggu, termasuk negara donor. “Apalagi kan masa darurat kan selesai akhir bulan. Jadi kegiatan-kegiatan di sana nanti akan ditangai badan pelaksana ini,” kata Kirmanto.
Rencananya, pengesahan badan pelaksana ini akan disahkan dalam bentuk peraturan presiden, bukan peraturan pemeritah. “Sementara dengan peraturan presiden dulu. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau ditingkatkan,” tambahnya.
Dalam draft final yang sudah ditangan presiden, pelaksana ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, badan pelaksana. Badan ini bertugas sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekoonstruksi. Kepala badan ini akan ditunjuk langsung presiden. Yang mengisi jabatan ini, kata Kirmanto, “Bukan menteri. Tapi akan dihargai setingkat itu.”
Kedua, badan pengawas. Badan ini bertugas mengawasi pelaksanaan progran agar tak menyimpang, tak dikorupsi. Rencananya Presiden juga akan menunjuk pengawas dari luar negeri, dari lembaga swadaya masyarakat yang sangat kredibel, untuk ikut mengawasi. “Jadi kita sangat transparan,” kata dia.
Ketiga, steering comitte atau badan pengarah. Badan ini akan diisi menteri-menteri agar mereka memberikan arahan apa saja yang akan dikerjakan serta memberi masukan. Tentu saja agar badan pelaksana berjalan sesuai rencana strategi departemen atau sektor. Posisi ketiga badan ini bersifat sejajar.
Badan pelaksana nantinya akan menjalankan blue print atau master plan yang sudah dibuat bersama dengan wakil dari masyarakat Aceh. Kirmanto berharap badan pelaksana ini mulai bekerja bulan depan. “Saya kemarin dari Manila bersama Alwi Sihab. Harapannya dari sana juga segera ada badan pelaksana itu,” kata dia.
Abdul Manan - Tempo
Filed under: Politics
TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi membuka acara Rapat Kerja Nasional Keluarga Berencana di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/3). Rapat kerja yang akan berlangsung 24 Maret 2005 ini mengambil tema “Dengan semangat kebersamaan, kita tingkatkan ketahanan penduduk dan keluarga sebagai landasan membangun citra dan martabat bangsa.”
Selain 300 peserta rapat kerja, yang juga ikut datang dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Sihab, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Sapari, Menteri Dalam Negeri Ma’ruf dan Menteri pekerjaan Umum Joko Kirmanto.
Kepada peserta rapat, Presiden menekankan pentingnya keluarga berencana dalam ikut mendorong terciptanya pembangunan sumber daya manusia. Presiden juga menerangkan beberapa masalah yang dihadapai bangsa ini, di antaranya soal tenaga kerja yang mencapai 10 persen. “Kita berharap dengan pertumbuhan 6,5 persen akan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Presiden.
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) Sumarjati Arjoso, dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa daerah yang hingga kini belum memberi perhatian memadai terhadap program KB. Dari data yang dimilikinya, masih ada sekitar 5,6 persen pemerintah daerah yang belum memutuskan kelangsungan program KB. Lainnya, 72 persen sudah mempunyai perda kelembagaan KB, 3,4 persen telah punya rancangan peraturan daerah dan 19 persen telah membentuk kelembagaan sementara untuk menangani soal ini.
Abdul Manan - Tempo
Filed under: Politics
Senin, 21 Maret 2005 | 17:53 WIB
Menurut Rizal, Presiden berharap Blora Center juga bisa memberi sosialiasi yang benar terhadap apa yang dilakukan pemerintah. “Kita tetap disuruh berperan utuk melakukan mediasi antara publik dan republik, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan pemerintah,” kata Rizal.
Blora Center juga akan berperan sebagai tangki pemikir. Karena itu, kata Rizal, pihaknya berencana membentuk Blora Institute. Lembaga ini diharapkan bisa memberikan koreksi terhadap pemerintah, terutama terhadap demokratisasi dan pendidikkan politik.
Dalam pertemuan tadi, Presiden mendiskusikan beberapa hal. Blora Center juga memberi masukan. “Saya rasa karena Blora Center memang turut membantu beliau, beliau juga mengapresiasi terhadap itu,” kata Rizal. Saat ditanya apakah dia memberi masukan soal hubungannya dengan DPR terkait soal kenaikan BBM, Rizal mengatakan, “Kalau itu beliau lebih tahu.”
Dalam kesempatan itu, kata Rizal, Presiden menyampaikan prioritas kerjanya pada tahun ini. “Beliau juga mengemukakan, dalam tahun 2005 ini akan lebih banyak bekerja, turun ke jalan, bertani, sehingga kemudian tahun 2006 akan lebih bagus lagi bangsa ini ke depan,” tambahnya.
Abdul Manan-Tempo
Filed under: Politics
TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi membuka acara Rapat Kerja Nasional Keluarga Berencana di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/3). Rapat kerja yang akan berlangsung 24 Maret 2005 ini mengambil tema “Dengan semangat kebersamaan, kita tingkatkan ketahanan penduduk dan keluarga sebagai landasan membangun citra dan martabat bangsa.”
Selain 300 peserta rapat kerja, yang juga ikut datang dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Sihab, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Sapari, Menteri Dalam Negeri Ma’ruf dan Menteri pekerjaan Umum Joko Kirmanto.
Kepada peserta rapat, Presiden menekankan pentingnya keluarga berencana dalam ikut mendorong terciptanya pembangunan sumber daya manusia. Presiden juga menerangkan beberapa masalah yang dihadapai bangsa ini, di antaranya soal tenaga kerja yang mencapai 10 persen. “Kita berharap dengan pertumbuhan 6,5 persen akan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Presiden.
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) Sumarjati Arjoso, dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa daerah yang hingga kini belum memberi perhatian memadai terhadap program KB. Dari data yang dimilikinya, masih ada sekitar 5,6 persen pemerintah daerah yang belum memutuskan kelangsungan program KB. Lainnya, 72 persen sudah mempunyai perda kelembagaan KB, 3,4 persen telah punya rancangan peraturan daerah dan 19 persen telah membentuk kelembagaan sementara untuk menangani soal ini.
Abdul Manan - Tempo