Apa Kabar

TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir berkesimpulan, pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia itu merupakan kejahatan konspiratif. Hal ini disampaikan Ketua TPF Munir, Brigjen Marsudi Hanafi, usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (3/3).

“Dari dua kali pertemuan dengan Garuda, terdapat bukti kuat peristiwa meninggalnya Munir adalah hasil kejahatan konspiratif,” kata Marsudi, yang dalam jumpa pers itu didampingi Wakil Ketua TPF Munir, Asmara Nababan. Ikut dalam konperensi pers itu, Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra.

Hasil pemeriksaan tim, kata Marsudi, tak menemukan bahwa kejahatan itu dilakukan oleh perseorangan atau dengan motif pribadi. “Terdapat indikasi kuat terlibatnya oknum PT Garuda Indonsia dan pejabat direksi Garuda di dalamnya, baik langsung maupun tidak langsung, dalam peristiwa meninggalnya Munir.”

Dalam pertemuan itu, anggota TPF yang menemui Presiden adalah Hendardi, Usman Hamid, Mun’im Idris. Sedangkan Presiden didampingi Menko Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Kepada TPF, Presiden mengatakan bahwa pengungkapakan kasus Mun8ir ini merupakan tes atau ujian bagi kita, apakah kita sudah berubah. Selain itu, kata Marsudi, “Presiden mendukug sepenuhnya untuk pengkapakan kasus ini. Semua institusi membuka ruang untuk membantu pengungkapan kasus Munir.”

Abdul Manan - Tempo

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden segera menjawab surat DPR yang memintanya agar menegur Jaksa Agung Abul Rahman Saleh. “Minggu depan (surat jawabannya) selesai,” kata Yusril saat ditemui wartawan di Istana Presiden, Kamis (3/3).

Yusril menambahkan, draft yang akan dibuatnya itu terlebih dahulu akan diserahkan kepada Presiden. Saat ini, drat surat tersebut sudah hampir selesai. Tergantung Presiden kapan surat jawaban tersebut akan ditandatangani.

Menurut Yusril, semangat Presiden dalam menjawab surat itu adalah bagaimana kerja sama harmonis antara pemerintah dan DPR itu terus dibina. Mengenai permintaan DPR agar Jaksa Agung ditegur, kata Yusril, “Saya sedang mendalami masalah itu.”

Yusril menambahkan, siapapun memang bisa saja meminta seperti itu. “Tapi Presiden juga berwenang untuk memutuskan apakah dia akan menegur atau tidak. Tergantung dari konteks permasalahannya,” kata Yusril.

Dalam surat dari DPR itu ada kalimat yang meminta Presiden untuk menegur Jaksa Agung. “Tapi Presiden sudah bicara juga dengan Jaksa Agung. Jaksa Agung juga selalu memberi keterangan dalam sidang kabinet mengenai apa yang terjadi,” tambah Yusril.

Presiden, kata Yusril, juga mendengar dan dan mengerti permasalahan tersebut. Presiden juga memberikan petunjuk dan arahan. Mudah-mudahan DPR bisa memaklumi hal itu. Tapi kami sedang menyiapkan satu jawaban yang kita anggap paling pas,” tambahnya.

Abdul Manan-Tempo

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden segera menjawab surat DPR yang memintanya agar menegur Jaksa Agung Abul Rahman Saleh. “Minggu depan (surat jawabannya) selesai,” kata Yusril saat ditemui wartawan di Istana Presiden, Kamis (3/3).

Yusril menambahkan, draft yang akan dibuatnya itu terlebih dahulu akan diserahkan kepada Presiden. Saat ini, drat surat tersebut sudah hampir selesai. Tergantung Presiden kapan surat jawaban tersebut akan ditandatangani.

Menurut Yusril, semangat Presiden dalam menjawab surat itu adalah bagaimana kerja sama harmonis antara pemerintah dan DPR itu terus dibina. Mengenai permintaan DPR agar Jaksa Agung ditegur, kata Yusril, “Saya sedang mendalami masalah itu.”

Yusril menambahkan, siapapun memang bisa saja meminta seperti itu. “Tapi Presiden juga berwenang untuk memutuskan apakah dia akan menegur atau tidak. Tergantung dari konteks permasalahannya,” kata Yusril.

Dalam surat dari DPR itu ada kalimat yang meminta Presiden untuk menegur Jaksa Agung. “Tapi Presiden sudah bicara juga dengan Jaksa Agung. Jaksa Agung juga selalu memberi keterangan dalam sidang kabinet mengenai apa yang terjadi,” tambah Yusril.

Presiden, kata Yusril, juga mendengar dan dan mengerti permasalahan tersebut. Presiden juga memberikan petunjuk dan arahan. Mudah-mudahan DPR bisa memaklumi hal itu. Tapi kami sedang menyiapkan satu jawaban yang kita anggap paling pas,” tambahnya.

Abdul Manan-Tempo

TEMPO Interaktif, Jakarta: Hingga Kamis (3/3) pukul 8 pagi, ada 6400 pekerja ilegal di Malaysia yang kena razia karena dianggap tak memiliki dokumen yang dibutuhkan. Dari jumlah itu, kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris di Istana Presiden, di Jakarta, Kamis (3/3), sebanyak 449 adalah tenaga kerja Indonesia.

Menurut Fahmi, sesuai ketentuan, Malaysia butuh waktu 14 hari untuk memeriksa 449 orang itu. Mana dari mereka yang memiliki dokumen, mana yang tidak. Kalau memiliki paspor, tapi tak punya exit permit, over stay dan sebagainya, mereka ini yang akan dideportasi. “Tapi yang tidak memiliki surat-surat apapun juga, bahkan KTP tidak punya, ini yang akan diproses hukum,” tambahnya.

Saat ini, kata Fahmi, KBRI sudah membentuk tim untuk memberikan pembelaan terhadap mereka. Tim yang beranggotakan 26 orang itu itu disebar ke berbagai wilayah. “Tim ini untuk memantau dan mendata bentuk pembelaan apa yang patut diberikan kepada mereka,” kata Fahmi. Pihaknya belum menyampaikan bentuk bantuan hukumnya seperti apa karena TKI itu masih diperiksa.

Fahmi menambahkan, soal gaji TKI yang belum dibayarkan kepada mereka, pemerintah akan membantunya saat mereka kembali ke Malaysia. “Kita akan bantu secara hukum tuntutan atas tidak dibayarkannya gaji yang selama ini mereka alami,” tambahnya.

Pemeritah Malaysia, kata Fahmi, udah mengimbau agar para pengusaha membayar gaji para TKI itu. “Tapi banyak juga di antara pengusaha itu yang nakal, yang memanfaatkan situasi dan kondisi saat terakhir untuk tidak bayar,” tambah Fahmi. Ditambahkannya, pemerintah telah membentuk tim pengacara pada 8 Februari lalu. “Tim ini yang akan bertugas menyelesaikan soal itu,” kata dia.

Abdul Manan - Tempo