Apa Kabar

TEMPO Interaktif, Jakarta: Draft Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh sudah rampung. “Sudah di saya. Nanti saya teken. Saya tidak terlalu birokratis kok,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti ditirukan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, saat ditemui wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Senin (21/3).

Kirmanto mengatakan, saat bertemu Presiden tadi pagi, soal ini juga sudah disampaikan. Pembentukan badan pelaksana ini memang sangat ditunggu, termasuk negara donor. “Apalagi kan masa darurat kan selesai akhir bulan. Jadi kegiatan-kegiatan di sana nanti akan ditangai badan pelaksana ini,” kata Kirmanto.

Rencananya, pengesahan badan pelaksana ini akan disahkan dalam bentuk peraturan presiden, bukan peraturan pemeritah. “Sementara dengan peraturan presiden dulu. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau ditingkatkan,” tambahnya.

Dalam draft final yang sudah ditangan presiden, pelaksana ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, badan pelaksana. Badan ini bertugas sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekoonstruksi. Kepala badan ini akan ditunjuk langsung presiden. Yang mengisi jabatan ini, kata Kirmanto, “Bukan menteri. Tapi akan dihargai setingkat itu.”

Kedua, badan pengawas. Badan ini bertugas mengawasi pelaksanaan progran agar tak menyimpang, tak dikorupsi. Rencananya Presiden juga akan menunjuk pengawas dari luar negeri, dari lembaga swadaya masyarakat yang sangat kredibel, untuk ikut mengawasi. “Jadi kita sangat transparan,” kata dia.

Ketiga, steering comitte atau badan pengarah. Badan ini akan diisi menteri-menteri agar mereka memberikan arahan apa saja yang akan dikerjakan serta memberi masukan. Tentu saja agar badan pelaksana berjalan sesuai rencana strategi departemen atau sektor. Posisi ketiga badan ini bersifat sejajar.

Badan pelaksana nantinya akan menjalankan blue print atau master plan yang sudah dibuat bersama dengan wakil dari masyarakat Aceh. Kirmanto berharap badan pelaksana ini mulai bekerja bulan depan. “Saya kemarin dari Manila bersama Alwi Sihab. Harapannya dari sana juga segera ada badan pelaksana itu,” kata dia.

Abdul Manan - Tempo

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi membuka acara Rapat Kerja Nasional Keluarga Berencana di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/3). Rapat kerja yang akan berlangsung 24 Maret 2005 ini mengambil tema “Dengan semangat kebersamaan, kita tingkatkan ketahanan penduduk dan keluarga sebagai landasan membangun citra dan martabat bangsa.”

Selain 300 peserta rapat kerja, yang juga ikut datang dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Sihab, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Sapari, Menteri Dalam Negeri Ma’ruf dan Menteri pekerjaan Umum Joko Kirmanto.

Kepada peserta rapat, Presiden menekankan pentingnya keluarga berencana dalam ikut mendorong terciptanya pembangunan sumber daya manusia. Presiden juga menerangkan beberapa masalah yang dihadapai bangsa ini, di antaranya soal tenaga kerja yang mencapai 10 persen. “Kita berharap dengan pertumbuhan 6,5 persen akan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Presiden.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) Sumarjati Arjoso, dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa daerah yang hingga kini belum memberi perhatian memadai terhadap program KB. Dari data yang dimilikinya, masih ada sekitar 5,6 persen pemerintah daerah yang belum memutuskan kelangsungan program KB. Lainnya, 72 persen sudah mempunyai perda kelembagaan KB, 3,4 persen telah punya rancangan peraturan daerah dan 19 persen telah membentuk kelembagaan sementara untuk menangani soal ini.

Abdul Manan - Tempo

Menurut Rizal, Presiden berharap Blora Center juga bisa memberi sosialiasi yang benar terhadap apa yang dilakukan pemerintah. “Kita tetap disuruh berperan utuk melakukan mediasi antara publik dan republik, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan pemerintah,” kata Rizal.

Blora Center juga akan berperan sebagai tangki pemikir. Karena itu, kata Rizal, pihaknya berencana membentuk Blora Institute. Lembaga ini diharapkan bisa memberikan koreksi terhadap pemerintah, terutama terhadap demokratisasi dan pendidikkan politik.

Dalam pertemuan tadi, Presiden mendiskusikan beberapa hal. Blora Center juga memberi masukan. “Saya rasa karena Blora Center memang turut membantu beliau, beliau juga mengapresiasi terhadap itu,” kata Rizal. Saat ditanya apakah dia memberi masukan soal hubungannya dengan DPR terkait soal kenaikan BBM, Rizal mengatakan, “Kalau itu beliau lebih tahu.”

Dalam kesempatan itu, kata Rizal, Presiden menyampaikan prioritas kerjanya pada tahun ini. “Beliau juga mengemukakan, dalam tahun 2005 ini akan lebih banyak bekerja, turun ke jalan, bertani, sehingga kemudian tahun 2006 akan lebih bagus lagi bangsa ini ke depan,” tambahnya.

Abdul Manan-Tempo

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi membuka acara Rapat Kerja Nasional Keluarga Berencana di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/3). Rapat kerja yang akan berlangsung 24 Maret 2005 ini mengambil tema “Dengan semangat kebersamaan, kita tingkatkan ketahanan penduduk dan keluarga sebagai landasan membangun citra dan martabat bangsa.”

Selain 300 peserta rapat kerja, yang juga ikut datang dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Sihab, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Sapari, Menteri Dalam Negeri Ma’ruf dan Menteri pekerjaan Umum Joko Kirmanto.

Kepada peserta rapat, Presiden menekankan pentingnya keluarga berencana dalam ikut mendorong terciptanya pembangunan sumber daya manusia. Presiden juga menerangkan beberapa masalah yang dihadapai bangsa ini, di antaranya soal tenaga kerja yang mencapai 10 persen. “Kita berharap dengan pertumbuhan 6,5 persen akan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Presiden.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) Sumarjati Arjoso, dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa daerah yang hingga kini belum memberi perhatian memadai terhadap program KB. Dari data yang dimilikinya, masih ada sekitar 5,6 persen pemerintah daerah yang belum memutuskan kelangsungan program KB. Lainnya, 72 persen sudah mempunyai perda kelembagaan KB, 3,4 persen telah punya rancangan peraturan daerah dan 19 persen telah membentuk kelembagaan sementara untuk menangani soal ini.

Abdul Manan - Tempo