Conflict has erupted between the Supreme Court and the Judicial Commission. With neither side willing to back down, a team of mediators has been formed to resolve the dispute.LAST Tuesday, the Judicial Commission submitted the draft on Government Regulations Replacing Laws on the Amendments to the Judicial Commission Laws to the Minister of Justice & Human Rights, Hamid Awaludin. The document proposed amendments to certain provisions contained within the Judicial Commission Laws. One of the amendments gives the Commission the power to re-select Supreme Court (MA) justices who have already passed the stipulated retirement age. (more…)
NEW hope for mixed couples: their children could receive limited dual citizenship in Indonesia. This is one of the issues being discussed by the special committee deliberating the Citizenship Bill at the House of Representatives (DPR). “This bill is a breakthrough for the government and DPR special committee members in accommodating the interests of Indonesian women,” said the Melati Mixed Marriage Families (KPC) Chairperson, Enggi Holt, last Monday. (more…)
The Anti-Discrimination Bill currently under deliberation still contains flaws.IF approved, the Anti-Discrimination Bill could become the basis for amending existing regulations which discriminate between people of different races and ethnic groups. Pursuant to the bill, any person found guilty of discriminating against another due to their racial or ethnic background could face prison. (more…)
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri E.C.W. Neloe divonis bebas. Jaksa menyebut hakim telah membelokkan pengertian unsur kerugian negara.
EDUARD Cornelis William Neloe tak henti-hentinya menebar senyum saat digiring menuju ke r-uang tahanan Pengadilan Ne-geri Jakarta Selatan, Senin pekan lalu. Wajahnya sumringah meski terimpit di tengah puluhan wartawan, keluarga, dan sejumlah koleganya. Handai taulan tampak serabutan menjulurkan ta-ngan, menyampaikan rasa ikut gembira setelah hakim memvonisnya bebas. ”Selama ini saya mencari keadil-an dan hari ini saya menerima keadilan itu, mesti belum selesai,” kata bekas Direktur Utama Bank Mandiri ini. (more…)
Draf RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang kini dibahas di DPR masih memiliki sejumlah kelemahan. Yang pasti, mereka yang melakukan tindakan diskriminasi bisa dikirim ke penjara.JIKA jadi disahkan, inilah undang-undang yang diharapkan bisa menjebol segala macam aturan yang se-lama ini membedakan orang lantaran ras dan sukunya. Namanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dengan undang-undang ini, kelak siapa pun yang membedakan seseorang berdasarkan suku atau etnis, bisa diseret ke depan meja hijau. (more…)
Satiric cartoons of the Prophet Muhammad in a Danish newspaper triggered a wave of protests among Muslims worldwide. Is it a godsend for the far-right and radical Muslims?SHOUTS of “Allahu Akbar” rang out from the 2,000 or so followers of Hizbut Tahrir Indonesia who took to the streets last week. They were protesting the publication of cartoons of Prophet Muhammad in a Danish newspaper, the Jyllands-Posten. The Hizbut Tahrir supporters from Jakarta and surrounding areas, gathered at the Hotel Indonesia roundabout, near the Nusantara Building. There was a stage large enough to deliver orations, and loudspeakers were set up at various points. (more…)
ENGGI Holt tak bisa menutupi suka cita mendengar kabar dari Senayan. Apalagi kalau bukan soal diterimanya prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur warga negara Indonesia (WNI) dan asing. Itulah salah satu keputusan rapat panitia khusus RUU Kewarganegaraan. ”RUU ini suatu terobosan luar bisa bagi pemerintah dan anggota panitia khusus mengakomodasi kepen-ting-an perempuan WNI,” k-ata Ketua Keluarga Perkawinan Campur Melati ini, Senin pekan lalu. (more…)
Konflik Mahkamah AgungKomisi Yudisial terjadi karena masingmasing pihak ingin berada pada posisi yang nyaman. Sebuah tim mediator dibentuk untuk menyelesaikan kasus ini.
DOKUMEN itu tebalnya cuma 15 halaman. Namanya draf Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tentang Perubahan UndangUndang Komisi Yudisial. Selasa pekan lalu, draf ini sudah diserahkan oleh Komisi Yudisial ke Menteri Hukum Hamid Awaludin. Isinya perbaikan sejumlah pasal yang tertera dalam UU Komisi Yudisial. Salah satunya memberi kewenangan komisi ini melakukan seleksi ulang terhadap hakim agung yang memasuki usia pensiun tapi akan diperpanjang masa kerjanya. (more…)
Tim Liputan KBR 68h
16-02-2006Ada kado penting dari Mahkamah Agung bagi pers nasional. Pekan lalu, MA mengabulkan permohonan kasasi Pemimpin Redaksi mingguan Tempo Bambang Harymurti melawan pengusaha Tomy Winata. Yang luar biasa adalah, dalam kasus ini, MA menggunakan undang-Undang Pers sebagai rujukan. (more…)
February 13, 2006, 12:30 pm
Filed under: Journalism
Mahkamah Agung memvonis bebas Bambang Harymurti. Dewan Pers berharap keputusan itu menjadi yurisprudensi.
SEPANJANG siang hingga malam pada Kamis pekan lalu, telepon genggam Pemimpin Redaksi Tempo–majalah yang Anda pegang ini–Bambang Harymurti, tak henti-hentinya berdering. Sekitar 150 panggilan dan layanan pesan pendek (SMS) telah masuk. Isinya hampir seragam, memberikan ucapan selamat atas turunnya vonis Mahkamah Agung yang membebaskan Harymurti dari hukuman satu tahun penjara. “Saya sendiri baru tahu vonis itu saat ditelepon wartawan untuk dimintai komentar,” ujar dia. (more…)
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menunda eksekusi terhadap 33 anggota DPRD karena alasan administratif. Alasan yang dinilai tak masuk akal.
KETUA Forum Peduli Sumatera Barat, Adi Surya, merasa geregetan dengan pihak kejaksaan di provinsi. Sampai Jumat pekan lalu, 33 mantan anggota DPRD Sumatera Barat yang sudah divonis bersalah oleh Mahkamah Agung tak kunjung dieksekusi: masuk ke penjara Muaro, Padang. Padahal, salinan putusan kasasi Mahkamah Agung sudah diterima Kejaksaan Negeri Padang, 29 Desember 2005. (more…)
Sabtu, 11 Pebruari 2006 | 12:24 WIBTEMPO Interaktif, Jakarta: Allahu Akbar… Allahu Akbar… Allahu Akbar… Teriakan takbir itu bergema dari sekitar dua ribu massa Hizbut Tahrir Indonesia yang menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Sabtu (11/2) pagi. Mereka memprotes pemuatan kartun Nabi Muhammad di koran Jyllands-Posten Denmark pada September 2005. (more…)
The DPR has commenced deliberation over the Witness and Victim Protection Bill. But, the bill is said to have many flaws.
THIS Monday, members of the Witness Protection Coalition will be directing their attention to the House of Representatives (DPR) as it commences deliberations over the long-awaited Witness and Victim Protection Bill. The bill is hoped to provide witnesses and informants legal protection in exchange for their help in exposing crime, particularly crimes of corruption. “Although the deliberations will be closed, we will continue to monitor them,” said Coalition spokesperson, Supriyadi. (more…)
February 6, 2006, 12:34 pm
Filed under: Journalism
RUU Antipornografi dan Pornoaksi juga membidik media-media ”lher”. Tapi, tanpa Undang-Undang Antipornografi pun media semacam ini sebenarnya bisa diberangus. ”Masalah pornografi dan pornoaksi sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak,” kata anggota De-wan Pers bidang pengaduan masyarakat, Leo Batubara. (more…)
jurnalis