The court hearing of a suit by Amien Rais and 100 others demanding that the Cepu Block management agreement be annulled has begun. ExxonMobil asked that the agreement be respected.
JAKARTA Regional Representatives Council (DPD) member Marwan Batubara is busy collecting signatures. Last week three of his subordinates were sent out to visit more than 100 people to get their signatures for a power of attorney that he had prepared. “I’m optimistic, it will end in less than three weeks,” he told Tempo. (more…)
Sidang gugatan Amien Rais dan seratus orang lainnya, yang menuntut agar kontrak pengelolaan Blok Cepu dibatalkan, mulai digelar. ExxonMobil minta perjanjian dihormati.
ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta, Marwan Batubara, tengah berburu tanda tangan. Sejak pekan lalu tiga anak buahnya dikerahkan untuk mendatangi lebih dari seratus orang agar mereka ikut membubuhkan tanda tangan di surat kuasa yang ia siapkan. ”Saya optimistis, semuanya selesai sebelum tiga pekan,” ujarnya kepada Tempo. (more…)
Garuda Airlines is believed to have violated aviation regulations that resulted in the death of Munir. But the airline’s attorney claims that Munir was actually poisoned in Singapore.
CHAIRUL Anam feels that all the “ammunition for battle” brought into the court room is now enough. A stack of evidence that Garuda Airlines committed violations resulting in the death of Munir has been handed over to the judges. Suciwati’s lawyer is convinced that Garuda will be knocked out in the face of the civil suit presented by his party. “The supporting evidence is very strong,” said the lawyer from the Jakarta Legal Aid Foundation (LBH) who is also an activist with the Human Rights Working Group. (more…)
Garuda dianggap melanggar konvensi penerbangan yang menyebabkan Munir tewas. Pengacara maskapai ini menyatakan Munir diracun di Singapura.
SEMUA ”amunisi pertempuran” di ruang sidang itu sudah dirasa cukup oleh Chairul Anam. Segepok bukti bahwa maskapai penerbangan Garuda melakukan pelanggaran dalam kasus tewasnya Munir sudah disodorkan ke hakim. Pengacara Suciwati ini yakin Garuda bakal ”KO” menghadapi gugatan perdata yang diajukan pihaknya. ”Bukti pendukungnya sangat kuat,” ujar pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang juga aktivis Human Right Working Group ini. (more…)
Several public organizations propose a judicial review of the regulation on the DPRD budget, a regulation born out of DPRD members’ demand for welfare allowances and benefits.
A CROWD of a hundred people from various public organizations demonstrated in protest against Government Regulation (PP) No. 37/2006 at the Yogyakarta Regional House of Representatives (DPRD) building last Monday. The demonstrators carried banners bearing angry slogans such as “PP 37/2006 Robs the People’s Money.” The event marked the start of a protest rally that would be conducted in several cities. “Our aim is to abolish the regulation,” said Denny Indrayana, director of the Yogyakarta Anticorruption Study Center. (more…)
Sejumlah lembaga masyarakat segera mengajukan gugatan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah tentang Keuangan DPRD. Peraturan ini keluar karena tekanan para wakil rakyat. (more…)
HUJAN interupsi membuat alot Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sleman, medio Desember lalu. Dari 34 orang anggota Dewan yang hadir, hanya lima yang tidak setuju draf Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota. Pimpinan sidang melakukan voting. Akhirnya lima wakil rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak itu pun keok. (more…)
AKHIRNYA status tersangka ”dijeratkan” ke Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani H.R. Setelah pertengahan Desember lalu ia diperiksa berjam-jam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin pekan lalu Komisi menetapkan bupati yang sudah dua periode memimpin Kutai Kartanegara itu sebagai tersangka korupsi pembangunan lapangan terbang. ”Bukti-buktinya kuat,” ujar juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, kepada Tempo. (more…)
SJAHRIEL Darham kelihatan letih ketika meninggalkan ruang pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu malam pekan lalu. Baju safari abu-abu dan peci hitamnya tak membuat bekas Gubernur Kalimantan Selatan (periode 2000-2005) itu kelihatan gagah seperti di masa dinas dulu. Maklum, lelaki kelahiran Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, yang kini 61 tahun itu baru diperiksa selama 12 jam. Ia pun tak berselera menjawab berbagai pertanyaan seputar pemeriksaan. ”Kalau sesuai dengan prosedur, ya, saya ikuti saja,” ujarnya pendek. (more…)
jurnalis