Apa Kabar

THE West Jakarta District Court sentenced Vincentius Amin Sutanto to be jailed at Salemba Prison on August 9. The panel of judges, led by Sutarto K.S. declared Vincent, found the former financial controller of the Asian Agri Group (AAG), a subsidiary of the Raja Garuda Mas (RGM) group, guilty of money laundering and forgery. (more…)

Seorang penulis surat pembaca mengadukan PT Era Graha ke polisi karena tuduhan pencemaran nama baik. Sebelumnya, PT Era yang melapor.

MENULIS surat pembaca bisa berurusan dengan polisi. Ini dialami Lim Ping Kiat, mantan direktur perusahaan yang bergerak di bidang saham. Pria 44 tahun ini diadukan ke polisi dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. ”Padahal saya hanya menyampaikan unek-unek,” kata warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ini. (more…)

VONIS Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 9 Agustus lalu telah mengantar Vincentius Amin Sutanto menjadi terpidana di penjara Salemba. Majelis hakim yang diketuai Sutarto K.S. menyatakan mantan Financial Controller Asian Agri Group, salah satu anak perusahaan Grup Raja Garuda Mas, ini terbukti melakukan kejahatan pencucian uang dan pemalsuan. (more…)

The AGO has a ‘work regulation,’ the Supreme Court has a blueprint. But implementations are hard.

NOT only in the Department of Finance, bureaucratic reforms are also taking place in a number of departments and state supreme institutions. One of them is the Attorney General’s Office (AGO). At the law enforcement institution, on July 23, Attorney General Hendarman Supandji launched a “renewing the AGO” program. The renewal package is written in the six District Attorney regulations. “The regulations are to improve the culture, work discipline, and professional ethics of the attorneys,” said Hendarman at the launching ceremony. (more…)

PT Inaco claims compensation from the government for two ships taken over by the navy 50 years ago. The court maintains that the decision on insolvency was invalid.

THERE was no name board. The singlestory building in Pasar Minggu, South Jakarta, gave no impression of being a shipping company’s office. At the entrance was a notice reading that an Englishlanguage course was being run there. “The office of PT Inaco is right here,” said Director of Indonesian Navigation Co Ltd (Inaco), Agus Salim, last Thursday. (more…)

THE “battle” began on Thursday last week. At the Central Jakarta District Court, lawyer Mohammad Assegaf spoke loudly. “The prosecutor’s case review is baseless,” he said. Assegaf is the lawyer representing Pollycarpus Budihari Priyanto, the Garuda pilot whom the Supreme Court acquitted of having killed Munir. (more…)

Kejaksaan punya ”perja”, Mahkamah Agung punya cetak biru. Tapi tak mudah pelaksanaannya di lapangan.

Tak hanya di Departemen Keuangan, reformasi birokrasi juga terjadi di sejumlah departemen dan lembaga tinggi negara. Salah satunya di Kejaksaan Agung. Di lembaga penegakan hukum ini, pada 23 Juli lalu, Jaksa Agung Hendarman Supandji meluncurkan program ”pembaruan kejaksaan”. Paket pembaruan itu tertuang dalam enam peraturan Jaksa Agung (perja). ”Peraturan ini dibuat untuk memperbaiki kultur, disiplin kinerja, dan etika profesi jaksa,” kata Hendarman saat meluncurkan Perja Pembaruan Kejaksaan tersebut. (more…)

PT Inaco menuntut pemerintah membayar ganti rugi atas dua kapal mereka yang diambil Angkatan Laut 50 tahun lalu. Pengadilan menyatakan keputusan pailit tak sah.

Tak ada papan nama. Gedung satu lantai di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, itu sama sekali tak mengesankan kantor perusahaan pelayaran. Di salah satu pintu masuk tertempel tulisan yang menyebutkan di situ ada kursus bahasa Inggris. ”Ini memang kantor PT Inaco,” kata Direktur Indonesian Navigation Coy Ltd., Agus Salim, Kamis pekan lalu. (more…)

PERANG” itu sudah dimulai pada Kamis pekan lalu. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengacara Mohammad Assegaf lantang bersuara. ”Peninjauan kembali oleh jaksa tidak berdasar,” katanya. Assegaf adalah pengacara Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda yang oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak terbukti membunuh Munir. (more…)

Vincentius Amin Sutanto dihukum penjara 11 tahun. Mengapa hakim mengenakan pasal kejahatan pencucian uang?

WAJAH Vincentius Amin Sutanto tampak tenang saat hakim mengetukkan palu menjatuhkan vonis terhadap dirinya. Pria 44 tahun yang duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu, sejenak, hanya menarik napas panjang. Padahal, Kamis pekan lalu itu, vonis yang ditimpakan hakim terbilang berat. Ia dihukum 11 tahun penjara karena, menurut hakim, terbukti melakukan kejahatan pencucian uang dan pemalsuan surat. (more…)

There are many gaps in the report on campaign funds for the two gubernatorial candidates. Contributions are suspected to have been channelled through third parties.

THE list of those contributing funds to the campaign for Jakarta Governor has been made public. The Adang Daradjatun-Dani Anwar ticket was recorded as having pocketed more then Rp31 billion, three times the “wealth” of the Fauzi Bowo-Prijanto candidacy. “But the campaign fund donations are actually larger than recorded,” said Indonesia Corruption Watch (ICW) Political Corruption Division Coordinator, Abraham Fahmi Badoh, on Friday last week. (more…)

The government is working on a corporate social responsibility regulation. So far, corporate activities have often been taken for granted.

THE rule will be introduced no later than the end of this year. Despite the relatively long time left, it still leaves the hearts of entrepreneurs pounding with wariness. That’s the government regulation (PP) on corporate social responsibility, more popularly known as CSR. “We are finalizing the rule as soon as possible,” said Director of Harmonization of Legislation, Department of Justice & Human Rights, Wicipto Setiadi. (more…)

Banyak bolong dalam laporan dana kampanye dua kandidat. Duit sponsor diduga masuk lewat orang lain.

PARA penyumbang dana kampanye kandidat Gubernur DKI Jakarta sudah dibuka. Pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar tercatat mengantongi lebih dari Rp 31 miliar, tiga kali di atas ”kekayaan” Fauzi Bowo-Prijanto. ”Tapi dana kampanye sebenarnya juga lebih besar dari yang tercatat itu,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim Fahmy Badoh, Jumat pekan lalu. (more…)

Pemerintah sedang menggodok peraturan tentang tanggung jawab sosial korporasi. Selama ini kegiatannya sering salah kaprah.

PALING lambat beleid ini bakal diluncurkan akhir tahun ini. Kendati relatif masih lama, toh tetap saja peraturan itu membuat jantung para pengusaha berdegup-degup. Itulah peraturan pemerintah (PP) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan atau lebih ngetop disebut CSR (corporate social responsibi­lity). ”Kami sedang secepatnya menyelesaikan peraturan itu,” kata Direktur Harmonisasi Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wicipto Setiadi. (more…)