Undangan Istana Tak Lagi Mempan

Komisi antikorupsi menahan Gubernur Bank Indonesia. Ia sudah menduga akan masuk sel.

Dunia berubah cepat bagi Burhanuddin Abdullah, 61 tahun. Dari kantornya yang luas di jantung Jakarta, kini Gubernur Bank Indonesia itu harus berbagi sel ruang tahanan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara. Komisi Pemberantasan Korupsi menahannya sebagai tersangka kasus penyelewengan dana bank sentral, Kamis pekan lalu.

Hari pertama di tahanan, ia didatangi para kolega. Ia sedang berbicara dengan puluhan pria berbaju batik tatkala Tempo masuk ruang depan tahanan, tempat ia menerima tamu. Mengenakan kaus cokelat berkerah, ia tetap banyak senyum. Beberapa orang kembali datang, seorang di antaranya lalu memeluk erat Burhanuddin.

Sewaktu Tempo menanyakan kabarnya segera setelah para tamunya beranjak pergi, ia menjawab baik. Tapi ia memilih tutup mulut ketika dimintai pendapat atas kasus yang membelitnya. ”Saya tak mau berkomentar dulu,” katanya sembari kembali melangkah ke sel.

Komisi antikorupsi mengusut kasus ini sejak akhir 2006, setelah menerima laporan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution. Laporan itu mengungkapkan sejumlah dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia oleh direksi Bank Indonesia. Satu per satu petinggi bank sentral itu dimintai keterangan.

Dalam pemeriksaan Komisi diketahui ada aliran Rp 127,8 miliar: Rp 96,3 miliar untuk bantuan hukum sejumlah mantan pejabat bank sentral dan sisanya ”biaya diseminasi”. Dana inilah yang mengalir ke sejumlah anggota Dewan, untuk membiayai amendemen Undang-Undang Bank Indonesia.

Beberapa pejabat bank sentral yang terjerat kasus hukum adalah bekas Gubernur Soedrajad Djiwandono, Deputi Gubernur Iwan R. Prawiranata, serta tiga direktur: Heru Supratomo, Hendro Budiyanto, dan Paul Sutopo. Dana yang mengalir untuk kelima orang ini disebut-sebut mengalir pula ke polisi, jaksa, dan hakim.

Aliran dana ini merupakan hasil keputusan sejumlah rapat Dewan Gubernur selama 2003. Dari dokumen yang diperoleh Tempo, rapat Dewan Gubernur pertama dilaksanakan pada 3 Juni 2003. Rapat yang dihadiri Burhanuddin Abdullah, Aulia Pohan, Bunbunan Hutapea, Aslim Tadjudin, dan Roswita Roza itu meminta Dewan Pengawas Yayasan Pengembangan Perbankan menanggulangi kebutuhan Bank Indonesia dalam membiayai kegiatan insidental atau mendesak.

Dalam rapat berikutnya, 22 Juli, disepakati membentuk Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan untuk mengelola dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan itu. Ketua Panitia Pengembangan Sosial ini adalah Rusli Simanjuntak, sedangkan wakil ketuanya Oey Hoey Tiong. Belakangan juga diketahui, dana bantuan hukum dialirkan melalui Oey, sedangkan dana diseminasi melalui Rusli.

Komisi memecah penanganan kasusnya menjadi tiga: dugaan penyelewengan dana oleh direksi Bank Indonesia, dugaan aliran dana kepada anggota Dewan, dan dugaan aliran dana kepada aparat penegak hukum. Pemanggilan puluhan saksi pun mulai membuahkan hasil.

Pada 25 Januari lalu, Komisi menetapkan Burhanuddin Abdullah, Rusli Simanjuntak, dan Oey Hoey Tiong sebagai tersangka. ”Penyalahgunaan dana Bank Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah, soal penetapan itu. Selang beberapa hari dari penetapan itu, Komisi mengirim Rusli Simanjuntak ke tahanan Brimob Kelapa Dua, sedangkan Oey Hoey Tiong ke ruang tahanan kepolisian Metro Jaya.

Karena Burhanuddin tak ikut ditahan, beberapa kalangan saat itu mempertanyakannya. ”Pak Burhan kooperatif. Lagi pula, penahanan itu kan tidak wajib,” kata pengacara Burhanuddin, Mohammad Assegaf. Johan Budi S.P., juru bicara Komisi, mengatakan penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik.

Dalam kasus ini, kata Assegaf, kliennya dituduh telah memperkaya diri sendiri atau orang lain serta menyalahgunakan kewenangannya yang mengakibatkan kerugian negara. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar. Assegaf mempertanyakan penggunaan pasal korupsi ini karena kliennya hanya melaksanakan keputusan rapat Dewan Gubernur.

Dia juga mempertanyakan beban kesalahan yang ditimpakan hanya kepada Burhanuddin. ”Padahal keputusannya dibuat berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur, bukan keputusan gubernur,” kata Assegaf.

Pernyataan ini juga menangkis cerita Aulia Pohan. Deputi Gubernur pada 2003 itu mengatakan bahwa tanggung jawab tetap ditanggung gubernur meski pengambilan keputusan diambil melalui rapat Dewan Gubernur. ”Tanggung jawab tidak ada yang bersifat kolegial. Itu hanya berlaku untuk pengambilan keputusan,” kata Aulia kepada Tempo.

Assegaf mempertanyakan pembelaan Aulia. Menyitir Undang-Undang Bank Indonesia, ia berpendapat bahwa keputusan tak bisa diambil jika ada anggota Dewan Gubernur tak setuju. Artinya, semua sepakat saat pengambilan keputusan pada 3 Mei dan 22 Juli 2003 itu.

l l l

PENAHANAN ini bukannya tak diduga sama sekali oleh Burhanuddin. Kepada sejumlah pengacaranya, pria kelahiran Garut, Jawa Barat, ini menyatakan sudah bersiap-siap masuk sel. Ia melihat dua anak buahnya, Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong, yang lebih dulu ditahan. ”Memang hanya soal waktu,” kata Amir Syamsuddin.

Kamis pagi sebelum pemeriksaan, kepada penyidik Assegaf menyampaikan undangan untuk Burhanuddin yang dikirim Sekretaris Kabinet. Di situ tertulis Burhanuddin diundang untuk menemani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui mantan Perdana Menteri Pakistan Shaukat Aziz, Kamis sore. Penyidik mengatakan akan menyampaikan hal itu kepada atasannya.

Assegaf berharap permintaan itu kembali dikabulkan. Pada akhir Maret lalu, Burhanuddin juga diundang ke Istana untuk memberikan masukan tentang calon penggantinya. Dua nama yang diusulkan ke Dewan, Agus Martowardojo dan Raden Pardede, saat itu lebih dulu ditolak. Sebelum diperiksa, ia menyampaikan undangan itu ke penyidik. Sinyalnya positif. Dimulai sekitar pukul 10 pagi, pemeriksaan berakhir kurang dari empat jam. Burhanuddin bisa segera ke Istana Negara.

Tapi undangan Istana kali ini tak mempan. Penyidik bertanya kepada Burhanuddin apakah kehadirannya tak bisa diwakilkan. Burhanuddin mengecek ke protokol Istana dan diberi tahu kedatangannya bisa diwakilkan. Burhan pun memilih meneruskan proses pemeriksaan. ”Ya, kita selesaikan saja urusan ini,” kata Burhanuddin, seperti ditirukan Assegaf. Setelah beres, rencananya ia baru ke Istana.

Ternyata urusannya tak kunjung beres. Menjelang pukul dua siang, penyidik menyodorkan surat. ”Pak, Anda ditahan. Ini surat penahanannya,” kata sang penyidik. Menurut Assegaf, Burhanuddin terlihat kaget tapi tak mencoba beradu argumentasi. ”Beliau langsung tanda tangan,” katanya.

Setelah itu, ia yang bersetelan jas dan celana hitam langsung dibawa ke Markas Besar Kepolisian. Ia ditempatkan satu sel dengan Indra Setiawan, bekas Direktur Utama Garuda Indonesia yang menjadi tersangka kasus pembunuhan aktivis Munir.

Sore setelah penahanan Burhanuddin, simpati dari koleganya berdatangan. Tamu tak berhenti mengalir sampai esok harinya. Kepada seorang penjenguknya, Jumat pekan lalu, ia mengaku tak bisa istirahat. ”Saya hanya tidur sejam,” katanya.

Abdul Manan, Sunudyantoro, Yugha Erlangga

Majalah Tempo, Edisi. 08/XXXVII/14 – 20 April 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: