…, Lalu Pencoblosan pun Diulang

Dan, PPP pun kalah di 65 TPS yang diulang. Tapi, 57 persen pemilih tak hadir. Empat puluh lima calon anggota legislatif dari PPP Sampang mengundurkan diri.

WARGA PPP Sampang menuntut, pencoblosan ulang dilaksanakan di seluruh Kabupaten Sampang, di lebih dari 1.000 TPS. Lembaga Pemilihan Umum, juga Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman dan Bupati Sampang Fadillah Budiono, bilang tak mungkin. Atas dasar apa? Yang tak bisa dihitung adalah TPS yang kotak suaranya hilang atau terbakar. Dan, itu ada di 86 TPS.

Pokoknya, Rabu, 4 Juni, memang pencoblosan diulang, setelah sejak Senin pekan ini segala keperluan untuk acara itu disiapkan. Pada harinya ternyata yang diulang cuma di 65 TPS. Di 21 TPS yang sedianya akan diulang juga dinyatakan tak perlu karena kotak suara ditemukan lengkap dengan isinya, kartu suara. Berikut laporan Abdul Manan, Koresponden D&R di Surabaya, dari Sampang.

Selasa malam pekan ini, Sampang diliputi suasana cukup tegang. Di pintu masuk Kota Sampang, semua pengemudi kendaraan disetop oleh tentara: ada pemeriksaan senjata tajam.

Di dalam kota lengang. Satu-dua toko buka dan, di sudut-sudut jalan, orang-orang duduk bergerombol tiga atau empat orang. Tapi, yang mencolok adalah lorong-lorong yang sepi dan tentara yang berjaga-jaga.

Jalan menuju Pondok Pesantren Attoriqqi yang dipimpin K.H. Alawy Muhammad pun dijaga tujuh personel tentara. Semua mobil yang masuk kota dari arah itu dihentikan, diperiksa. Sejauh tengah malam, tak ada yang mendapat masalah. Sampai pagi pun tak ada berita bahwa “operasi pemeriksaan” semalam ada yang ke perkara. Pokoknya, Sampang aman tapi tegang. Ada delapan satuan setingkat kompi plus tiga satuan pengamanan langsung yang diterjunkan–menurut Kapendam Brawijaya Letkol Subagio, yang datang dari Suarabaya.

Pukul 08.00, pencoblosan ulang dimulai. Ternyata, dari 86 TPS yang diulang, 21 di antaranya dibatalkan karena kotak suara serta kartu suara dan catatan penghitungan suara (Formulir CA-1) ditemukan. Setidaknya, menurut pengumuman PPD I, KPPS yang masih punya Formulit CA-1, TPS-nya tak perlu mengulang pencoblosan.

Toh, petugas dan KPPS setempat tetap berada di TPS-nya sampai pukul 14.00, saat pencoblosan ditutup.

Menurut seorang penulis yang tak mau disebut namanya, pencoblosan ulang itu tak mendapat dukungan masyarakat. Kenapa? “Mereka takut datang ke TPS,” katanya. Tak jelas kenapa mereka takut. Seorang teman penulis itu, mengaku pegawai Kantor Kehutanan, bilang, mungkin orang-orang takut, tapi juga sekaligus konsekuen, karena pengurus PPP Sampang minta pengulangan di seluruh kabupaten.

Namun, itu tak jadi masalah, kata pegawai tadi. Ia justru mencemaskan keadaan setelah penghitungan. Tapi, ia tak menjelaskan apa yang ditakutkannya.

Ternyata, mereka berdua tidak asal omong. Sore itu juga penghitungan suara selesai dan segera Bupati Fadillah mengadakan konferensi pers. Katanya, dari lebih dari 32.800 pemilih ternyata yang datang mencoblos hanya sekitar 18.800 atau hanya 57 persen.

Itu bukan salah penyelenggara tentunya. Karena, sejak Senin, undangan sudah dikirimkan, tutur bupati.

Namun, apakah peserta yang hanya 57 persen itu memuaskan, tanya wartawan. “Ini bukan soal puas atau tidak puas,” kata Bupati Fadillah Budiono, “tapi ini tugas yang mesti dilaksanakan dan, alhamdulillah, tak ada gelas yang pecah.” Maksudnya, tak ada kerusuhan dalam pencoblosan ulang itu. “Dan, saya nyatakan pemilu di Sampang sudah selesai,” bupati itu mengumumkan.

Sekali lagi, diduga, sebagian besar warga PPP tampaknya tak muncul di TPS-TPS yang pencoblosannya diulang. Itu sebabnya hasil akhir dimenangkan Golkar dengan jelas. Suara untuk DPR RI, misalnya, hanya kurang dari 7.400 suara untuk PPP dan 268 untuk PDI. Sisanya, sekitar 11.300 suara, untuk Golkar. Untuk DPRD II, perbandingan itu tak banyak bergeser: PPP 7.470 suara, Golkar 11.060, dan sisanya untuk PDI.

Andai yang tak datang, sekitar 11.000 pemilih, adalah warga PPP, itu berarti suara PPP lebih dari 18.000. Bila demikian, bisa dikatakan, di Kabupaten Sampang, PPP menang mutlak. Tapi, sayang, itu tak terjadi. Bisa jadi, sikap Kiai Alawy jadi pegangan: yang penting bukan angka-angka, tapi bagaimana penyelenggaraan dilaksanakan. Tampaknya, warga PPP Sampang telanjur kecewa.

Apa boleh buat bila sikap mereka memang begitu. Yang sementara ini bisa ditarik sebagai kesimpulan: kemarahan orang Sampang (terutama warga PPP-nya) agaknya bisa dipahami, yakni bila dilihat perbandingan antara hasil pencoblosan ulangan di 65 TPS dan di 21 TPS yang tak diulang.

Di TPS yang tak diulang, hasil penghitungan suara seperti ini: PPP sekitar 3.800 suara, Golkar antara 4.900 dan 5.000 suara, serta PDI seratusan suara. Jelas terlihat bahwa PPP kalah. Cuma, bisa jadi orang Sampang yakin menang. Dilihat dari jumlah pemilih yang datang dan tak datang di TPS yang diulang, tampaknya PPP memang menang. Sekali lagi: dengan asumsi bahwa sebagian besar yang tak hadir adalah warga PPP. Sayangnya, memang itu baru duga-menduga. Jumlah pemilih di 21 TPS yang tak diulang belum dihitung.

Karena itu, disayangkan bahwa warga PPP yang minta pencoblosan ulang tak datang. Andai mereka semua hadir dan PPP di sana menang telak, bukankah itu menguntungkan: syak wasangka mereka secara langsung ada buktinya? Ada kemungkinan, warga yang tak datang ke TPS solider dengan pernyataan 45 calon anggota legislatif dari Sampang. Selasa sore pekan ini, para calon itu membuat pernyataan mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif. Bila demikian, siapa yang harus dipilih–begitu mungkin kata mereka yang tak datang.

Dan, apa pun yang terjadi, pemilu sudah selesai, kata Bupati Fadillah. Tak lama lagi akan dilakukan penandatanganan berita acara penghitungan hasil pemilu, lalu segalanya akan berjalan seperti pemilu lima kali sebelumnya. Iulah yang akan terjadi, apa pun protes warga.

Masalahnya, rapat pimpinan PPP di Jakarta, Kamis pekan ini, bisa saja menawarkan alternatif atau solusi baru. Cuma, apa tak terlambat?

Jadi, rapat itu mestinya tak akan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan sikap warga PPP di daerah-daerah. Dan, sekaligus juga tak menentang peraturan yang ada. Bila itu tak tercapai, kemungkinan PPP bisa mengelompok menjadi dua kubu. Itu, melihat yang dialami PDI, tak menguntungkan kubu mana pun.

Padahal, dari pemilu ke pemilu, PPP di Sampang selalu menang, kecuali tahun 1992–sesuatu hal yang bisa jadi membuat warga PPP lalu pasang telinga dan mata ekstra pada hari penghitungan suara.

Walhasil, bukan hanya PDI yang hari-hari ini pusing tujuh keliling untuk menentukan sikap yang produktif. PPP pun menghadapi masalah yang pelik.

D&R, Edisi 970607-042/Hal. 76 Rubrik Laporan Utama

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: