A. Tony Prasetiantono: “Deregulasi Minus the Untouchable”

MESKIPUN berbagai deregulasi sudah dilakukan pemerintah, melorotnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, terutama sepanjang pekan lalu, tetap tak bisa dibendung. Kebijakan pemerintah untuk membiarkan rupiah bertarung di pasar bebas bukan pula upaya yang jelek. Namun, mungkin, waktunya tidak tepat karena bersamaan dengan jatuh tempo membayar utang dolar.

Kendati begitu, yang menjadi masalah pokok, deregulasi yang dilakukan pemerintah tidak selalu menyentuh semua pihak. “Ada kelompok the untouchable (‘yang tak tersentuh’),” kata A. Tony Prasetiantono. Berikut wawancara wartawan D&R di Surabaya, Abdul Manan, dengan pengamat ekonomi yang juga pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogya, itu usai hadir dalam “Forum Ekonomi: Dampak Melemahnya Mata Uang ASEAN terhadap Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia”, yang berlangsung di Hotel Shangrila di Surabaya pada Jumat pekan lalu, 3 Oktober.

Kurs rupiah semakin merosot, bagaimana menurut Anda?

Tampaknya, ini situasi yang mungkin tidak terbayangkan oleh pemerintah: dengan memberikan keseimbangan kurs kepada pasar ternyata pasarnya menjadi tidak karuan. Dulu, harapannya kan menggunakan band intervensi. Begitu band intervensinya dilepas, harapannya adalah terus semakin mencari keseimbangan. Ternyata tidak. Saya enggak tahu apa yang terjadi. Apakah pemerintah lupa bahwa tahun ini ada pembayaran utang luar negeri swasta yang besar? Saya tidak tahu apakah itu dipertimbangkan. Karena, sebetulnya, saya termasuk orang yang setuju bahwa band intervensi itu tetap dipertahankan, tapi diperlebar.

Maksud Anda?

Diperlebar artinya jarak antara kurs jual dan kurs beli diperlebar. Misalnya, saya beli dolar dengan harga Rp 3.000, terus saya jual lagi dengan harga Rp 2.500. Nah, berarti saya kan rugi Rp 500, jadi, jarak kurs jual dan kurs beli itu jangan terlalu tipis, tetapi lebar, supaya orang tidak beli dolar untuk berspekulasi.

Dampak kian melemahnya rupiah ini bagi perekonomian kita sekarang bagaimana?

Yang paling kasihan dunia usaha karena menghadapi ketidak pastian. Padahal, barang-barang produksi kita yang harus diekspor kan memiliki kandungan impor yang besar. Tidak usah jauh-jauh saya saja sudah terkena dampaknya. Mau beli tiket, harganya sudah naik karena patokan mereka dalam dolar.

Apakah kebijakan yang dilakukan Dewan Moneter beberapa waktu lalu tidak memadai?

Sepertinya tidak memadai. Karena, pemerintah tidak membayangkan bahwa dampaknya begitu besar. Dan, mungkin, pemerintah lupa ada variabel ini: utang yang makin banyak; membayar kembali cicilan utang. Jadi, pilihan kebijakannya jadi tidak pas.

Tanpa ada kebijakan baru, prediksi Anda, kurs rupiah akan terus merosot sampai angka berapa?

Wah, itu enggak bisa diramal. Kalau Pak Harto bilang, sih, Rp 5.000. Kalau saya, logikanya, sampai Rp 5.000 itu tidak mungkin. Jika itu hitungannya matematis, kalau Rp 5.000, itu sudah under valued. Kalau under valued, itu sudah enggak rasional. Dengan adanya depresiasi, mungkin kita bisa senang karena mendorong angka ekspor. Namun, ada batasnya. Enggak bisa depresiasi terus, lantas otomatis ekspornya juga naik terus.

Ada titik jenuh. Jadi, ekspornya naik, tapi terus akan flight. Pada tingkat ini tidak perlu depresiasi lagi. Kan, rumusnya, depresiasi akan menaikkan ekspor. Tapi, sampai kapan? Apa mau naik terus, tidak terbatas, terus ekspor kita naik? Kan, enggak. Ekspor itu tidak hanya soal harga, tapi juga soal kualitas, selera. Dengan demikian ekspor itu akhirnya akan masuk titik maksimal (level off). Nah, titik maksimal itu pada berapa? Hitungan saya, sih, dolar itu normalnya Rp 3.000.

Untuk mencapai titik keseimbangan itu butuh berapa lama?

Wah, saya enggak bisa meramal. Karena, dulu, meramal sebulan dua bulan, nyatanya, kalau dihitung dari Juli, sudah tiga bulan. Itu seperti meramal Eddy Tansil, ketangkapnya kapan. Sama. Dari mina menghitungnya?

Sebenarnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tercapainya keseimbangan itu?

Saya kira, pertama, yang harus diperhatikan adalah pemerintah jangan panik. Karena, sekarang ini, kebijakan pemerintah kelihatannya panik. Semua dibidik, semua diperketat. Moneter ketat, anggaran pendapatan dan belanja negara, semuanya ketat. Bahkan, bahan bakar minyak (BBM) mau naik. Nah, itu seharusnya dihindari. Menteri-menteri harus menahan diri, misalnya, untuk menaikkan harga BBM. Sebab, bila subsidinya berkurang, beban sektor swasta di sektor yang lain jadi makin berat. Jadi, jangan hanya dilihat secara parsial. Ini kan makro. Makro itu kan naik antarsektor. Dan, lagi pemerintah kan sudah memotong proyek-proyek, kenapa harus memotong subsidi BBM? Itu kan reaksi yang berlebihan. Sana potong sini potong. Maunya baik. Tapi, ya, itu malah seperti memadamkan bara api dengan air, malah makin besar apinya.

Segi yang lain, saya kira, sektor swasta itu sekarang sudah terkoreksi, pasti. Swasta yang waras tidak akan melakukan ekspor sekarang. Kasus Thailand adalah satu contoh sumber penyakit. Swastanya terus melakukan ekspansi yang berlebihan. Banknya juga membanjiri uang pinjaman sehingga terjadi investasi yang berlebihan. Sekarang, bank enggak berani lagi. Mereka tidak mau lagi memberikan pinjaman karena ada risikonya. Akibatnya, banyak bank tahun ini bakal rugi karena ekspansinya berkurang, uangnya tertahan. Padahal, uang berhenti itu akibat ongkos bayar bunga, bunganya tinggi.

Tapi, apa ada yang sampai gulung tikar atau bangkrut?

Sekarang begini. Definisi bangkrut itulah yang kita enggak mengerti. Sebetulnya, kalau mau bangkrut, kan Bank Pacific sudah bangkrut lebih dulu, cuma terselamatkan. Kenapa? Karena, pemiliknya pahlawan. Coba, kalau pemiliknya bukan Ibnu Sutowo, sudah dibunuh itu.

Kemungkinan terburuk, depresiasi ini apakah akan memotong pendapatan penduduk?

Kalau sampai menurunkan pendapatan, itu belum. Tapi, dalam arti menurunkan pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi, ekonomi tetap tumbuh konstan, tapi tidak seperti sebelumnya. Kemarin kan pertumbuhan ekonomi Indonesia enam persen. Sekarang tentunya tidak bisa lagi. Kalau Dana Moneter Intemasional masih optimistis tujuh persen, saya kira paling tinggi lima persen. Akan halnya
Thailand diramal hanya tiga persen. Tapi, di Asiaweek yang paling baru, Dana Moneter Intemasional masih meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tujuh persen. Saya enggak mengerti dari mana ramalan itu. Saya juga heran kenapa Dana Moneter Internasional terlalu baik kepada kita.

Bagi rakyat kebanyakan, apa dampak yang paling dirasakan akibat depresiasi?

Kalau menurut saya, sekarang barangkali belum. Dampaknya itu menengah. Apa? Pemutusan hubungan kerja, nanti. Kalau nanti pengusaha-pengusaha mulai hitung-hitungan, paling celaka itu korbannya mesti buruh, kan? Karyawannya. Enggak usah jauh-jauh pengusaha swastalah, badan usaha milik negara juga melakukan.

Soal kenaikan beras, ada yang berpendapat bukan hanya karena kemarau, tapi juga karena imbas depresiasi ini ….

Kalau beras rasanya, sih, enggak, ya.

Melihat keadaan seperti sekarang ini, kita tidak bisa tidak berbicara soal fundamental ekonomi kita: Bagaimana sebenarnya fundamental ekonomi kita?

Saya katakan fundamental ekonomi kita itu jangan hanya berpaku pada angka-angka, seperti data pertambahan penduduk, pertumbuban ekonomi, inflasi, neraca pembayaran, dan pengangguran. Tetapi, harus hati-hati menerjemahkan itu dari makna kualitatifnya. Saya kasih contoh: pengangguran itu empat persen. Tapi, jangan gede rasa dulu. Karena, angka itu kan-saya tidak mengatakan rekayasa. ya, tapi definisinya memang dibuat lunak-politis. Lagi pula, mungkin, pengumpulan datanya lemah. Itu harus dilihat. Kalau di Amerika Serikat, satu jam dalam seminggu sudah dikategorikan menganggur. Tapi, di sini, 35 jam dalam seminggu sudah bisa disebut bukan penganggur.

Apakah kita bisa meningkatkan fundamental ekonomi kita tanpa memberantas korupsi, kolusi, monopoli, dan semacamnya?

Fundamental ekonomi mulainya dari sana. Misalnya, tadi saya katakan, pengusaha menjadi besar itu karena apa. Oh, ternyata karena kolusi. Sementara kolusi, pejabatnya juga korupsi, macam-macam gitu. Itulah yang jadi penyebab fundamental kelihatannya bagus, kelihatannya pengusaha besar, gedungnya besar, tinggi, tetapi ternyata enggak laku. Sekarang banyak kelebihan penawaran. Di Jakarta dan Yogyakarta terjadi kelebihan penawaran. Lahan yasan (real estate) enggak laku, mal enggak laku, kantor enggak laku.

Itu sudah jadi masalah. Kenapa begitu? Karena, pengusahanya terlalu bersemangat, mungkin berkolusi dengan pihak bank. Banknya juga terlalu ekspansif. Enggak tahunya macet. Pejabatnya juga terlalu ekspansif. Enggak tahunya macet. Pejabatnya juga main kasih izin saja karena kolusi. Dia sudah enggak mempertimbangkan bahwa itu enggak laku. Di Yogyakarta, semua berteriak: hotel, kok, banyak sekali: Pejabatnya main kasih izin saja.

Kalau sektor-sektor itu tidak diperbaiki?

Ibarat gunung es. Sekarang masalahnya depresiasi, tapi sebetulnya di bawah itu masalah-masalah yang fundamental banyak, seperti korupsi, kolusi, monopoli, dan distorsi sistem pasar. Itulah yang harus diberesi dulu sebelum masalahnya muncul di permukaan. Akarnya itu banyak di mana-mana. Itulah yang harus dipangkasi dulu, baru ke atas.

Untuk membereskan persoalan tersebut, apa yang mesti dilakukan pemerintah?

Ini tentu saja tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Karena masalahnya struktural sekali. Dan, akhirnya, kita membentur tembok. Misalnya soal korupsi di kalangan pegawai negeri. Kalau dirunut, itu ketemunya di soal gaji pegawai yang rendah. Kan susah. Kenapa orang korupsi? Karena, gaji enggak cukup. Nah, berarti, gajinyalah yang harus cukup. Berarti harus seperti Singapura. Tapi, kita enggak bisa. Kenapa? Jumlah pegawai negeri kita terlalu banyak, 4,5 juta. Jumlah itu untuk menyerap tenaga kerja agar tidak terjadi gejolak. Yang terjadi sekarang, pegawainya banyak tapi gajinya kecil-kecil. Sri Lanka itu merata, tapi miskin. Nah, Indonesia ini tidak merata. Miskinnya banyak, yang kaya juga banyak. Yang bagus itu Taiwan: kaya dan merata. Tapi, kita jangan coba-coba meniru Taiwan. Taiwan itu penduduknya berapa? Hanya satu pulau. Kita lebih 11 ribu pulau. Bagaimana mau meratakannya?

Apakah sudah ada usaha dari pemerintah untuk memperkuat fundamental ekonomi kita?

Deregulasi itu sudah menyentuh banyak aspek, kecuali aspek-aspek tertentu yang akhirnya terkait dengan “lingkaran dalam” the untouchable. Kalau yang lain, dideregulasi; tapi, kalau sudah bicara terigu, mobil nasional, itu tidak tersentuh. Karena, kompentensinya terhadap lingkaran dalam. Nah, berarti penyelesaiannya politis.

Sepertinya, pemerintah sudah tidak tahu apa yang mesti dilakukan dalam kondisi sekarang ini?

Sebetulnya tahu. Nyatanya, Pak Saleh Afiff mengatakan: “Hentikan monopoli.” Berarti tahu. Tapi, ya, mentok, gitu, lo. Sebelumnya. semua sudah tahu. Pemerintah, dalam arti menteri-menteri itu, sudah tahu.

D&R, Edisi 971011-008/Hal. 98 Rubrik Bisnis & Ekonomi

Satu Tanggapan to “A. Tony Prasetiantono: “Deregulasi Minus the Untouchable””

  1. maaf apakah punya data pendapatan penduduk amerika serikat dari tahun 1990- 2005, klo ada mohon di bls ke email saya. terima kasih sebelumnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: