Tak Putus Dirundung Perang

Dengan kocek pas-pasan, operasi militer digelar di Aceh. Di medan tempur, salah sasaran masih terjadi.HARI menjelang pukul 12 siang, saat masuk waktu lohor, di Kampung Cot Arum Baroe, Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam, Kamis pekan lalu. Matahari menyalak, tak sedikit pun awan tampak.

Di atas aspal jalan yang membara, belasan pemuda dusun itu ditelungkupkan. Tanpa banyak bicara, seorang anggota Brigade Mobil bersepatu lars berjalan di atas tubuh yang hampir melepuh itu.

Berkali-kali. Berulang-ulang. Prajurit lainnya menangkap pemuda lain yang bersembunyi di dalam rumah. Lalu, prak, balok kayu menghantam pelipis. Darah bercucuran. Sebagian lainnya rompal giginya karena pukulan. Yang di jalan tetap terpanggang hingga dua setengah jam. “Kami digoreng di atas aspal,” kata Yusuf, seorang warga Cot Arum yang turut menjadi korban.

Prajurit TNI dan Polri yang kalap siang itu sedang memburu anggota Gerakan Aceh merdeka (GAM) yang dicurigai masuk desa terpencil itu. Mereka berteriak-teriak menanyakan ke mana larinya 15 orang anggota gerilyawan separatis yang buron. Tapi, “Bagaimana kami bisa menjawab, kalau terus dipukuli dan ditodong senjata seperti itu?” kata Husni, warga kampung lain yang mendapat perlakuan serupa.

Seorang komandan tentara lalu bertanya. “Mana tetua kampung?” Yusuf, yang juga imam masjid di desa itu, menunjuk dirinya. Ia disuruh berdiri. “Komandan itu minta maaf. Tapi badan saya sudah habis dipukuli,” kata Yusuf getir.

Polisi menuduh penduduk menyembunyikan GAM. “Mestinya mereka melapor jika dirugikan (GAM). Kalau tidak melapor, artinya ada sesuatu. Hanya orang yang bersalah yang takut pada polisi,” kata Kepala Polres Bireuen, Komisaris Polisi Laksa Widhyana. Sementara itu, TNI membantah cerita warga Cot Arum tersebut. “Itu tidak benar. Ini perang yang terbuka. Perang ini kan diawasi wartawan,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin.

Insiden di Desa Cot Arum Baroe itu adalah salah satu ekses penerapan darurat militer di Aceh sejak Senin pekan lalu. Melalui Keputusan Presiden No. 28/2003, pemerintah mengambil sikap tegas: Gerakan Aceh Merdeka adalah gerakan separatis yang harus ditumpas. Tepat pukul 00.00 WIB, Minggu malam pekan lalu, Keppres itu diberlakukan. Keputusan dibacakan Sekretaris Militer Presiden, Mayor Jenderal TNI T.B. Hasanuddin.

Jakarta tampaknya sudah kehabisan rasa sabar. Setelah melewati tenggat perundingan damai Dewan Bersama (Joint Council), 12 Mei lalu, Jakarta masih memberi kesempatan GAM berunding. Di Gedung Pusat Pelatihan Internasional Japan International Cooperation Agency (JICA), 18 Mei lalu, kedua seteru bertemu. Delegasi Indonesia dipimpin juru runding Wiryono Sastrohandoyo, dan GAM diketuai Menteri Negara Malik Mahmud.

Perundingan alot terjadi. Indonesia berkeras agar GAM mau menerima status otonomi khusus, menerima konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menggudangkan senjata. “Yang paling berat adalah permintaan agar GAM menerima otonomi secara paksa. Itu semua adalah hal yang tidak dapat kita terima,” kata salah seorang anggota delegasi GAM, Bakhtiar Abdullah. Negosiasi selama 13+ jam itu tak mampu melunakkan kedua rombongan.

Draf ihwal otonomi jadi masalah. Menurut Wiryono, dalam pertemuan itu, soal otonomi yang dikonsep Jakarta dicorat-coret delegasi GAM. “Mereka berkomitmen untuk meninggalkan perjuangan bersenjata tapi tidak mengatakan menerima otonomi,” katanya. Sekitar pukul 23.30 waktu setempat, deadlock tak bisa lagi dicairkan. “Indonesia menginginkan persoalan Aceh diselesaikan dengan kekerasan,” kata Malik Mahmud dengan wajah kusut.

Jakarta tampaknya sudah bulat tekad. Bahkan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, yang selama ini percaya pada jalan dialog, juga ikut mengepalkan tangan. Padahal selama ini dia dikenal pro-jalan damai. Di sebuah restoran tua di Jenewa, Swiss, tiga tahun lalu, Hassan pernah menegaskan keyakinannya bahwa dialog bisa menyelesaikan persoalan Aceh. “Betapa pun alotnya, dialog bisa menurunkan konflik militer,” katanya kepada TEMPO. Kala itu, dalam pemerintah Abdurrahman Wahid, GAM dan Indonesia memang sedang mesra membicarakan jeda kemanusiaan di Aceh.

Tapi waktu mengubah segalanya. Bendera perang kini dikerek ke ujung tiang. Menurut Wakil Sekretaris Kabinet Erman Rajagukguk, segera setelah terdengar kabar pertemuan Tokyo gagal, draf Keppres disusun di Kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Selain staf Sekretaris Kabinet, hadir pula di sana Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra. “Draf itu berkali-kali diubah. Makanya selesainya malam sekali,” kata Erman kepada wartawan Tempo News Room, Retno S.

Seraya menyiapkan perang, negara tetangga dilobi. Kali ini yang bergerilya adalah Menteri Hassan Wirajuda. Beberapa kali Hassan mengumpulkan duta besar di kantornya di Pejambon, Jakarta Pusat. Hasilnya lumayan. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, setidaknya 85 negara dan 24 organisasi internasional mendukung keutuhan wilayah Republik Indonesia. Amerika dan Inggris termasuk dalam barisan pro-Jakarta.

Di lapangan, TNI bergerak. Di samping 26.000 personel tentara yang kini sudah ada di Tanah Rencong, TNI juga mengirim 6.350 orang Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC). Mereka terdiri dari Brigade Infanteri (Brigif) Linud-18; Satgas Laut TNI AL, Satuan Pasukan Katak Komando Armada RI Kawasan Timur, Batalion Tim Pendarat-1 Marinir; dan Komando Pasukan Khas TNI AU.

Operasi dipimpin oleh Panglima Darurat Militer Mayor Jenderal Endang Suwarya. Di bawahnya ada Komando Operasi Sektor A dan Sektor B, yang masing-masing membawahkan komando sektor dan satuan tugas mobil. Dalam enam bulan pertama operasi, tentara akan memisahkan GAM dan rakyat. Setelah itu, dimulai proses penghancuran. “Namun masa itu bisa dipercepat tiga bulan jika memungkinkan,” kata Kolonel Andogo Wiradi, Komandan Satuan Tugas Brigade Mobil 1 di Peurlak, Aceh Timur.

Militer juga akan memetakan lokasi GAM. Kepada TEMPO Andogo membeberkan datanya. Di Aceh Timur ada 827 personel GAM. Tentara membidik Panglima GAM Wilayah Peurlak, Teungku Sanusi bin Malih, juga juru bicara GAM Sofyan Daud. Di basis ini, diperkirakan ada 344 pucuk senjata. Di Aceh Utara diincar Panglima Wilayah Batee Iliek, Darwis Jeunib. Di Paya Maligoe ada Teungku Sanusi. Di Desa Matang Ulin, Aceh Timur, ada Panglima GAM Muzakkir Manaf dan Gubernur Wilayah Pase, Said Adnan. Di atas kertas semua tampak sudah teratur: tinggal buka peta lalu dor…, GAM sekarat.

GAM bukan tak paham bahwa mereka terjepit. Dengan hanya 5.000 personel dan 2.000 senjata, mereka sulit memerangi TNI secara terbuka. Kepada wartawan beberapa waktu lalu, juru bicara GAM Sofyan Daud mengakui bahwa kekuatan mereka tak seberapa. “Target kami membuat TNI malu, karena begitu operasi militer berakhir, GAM masih terus ada,” katanya. Itulah sebabnya, dengan menggunakan taktik gerilya, mereka tak hirau dengan penguasaan wilayah ala TNI. “Bagi gerilyawan, wilayah bukan tujuan,” kata Isnandar, wakil juru bicara militer GAM.

Kedua seteru boleh saja beradu mulut. Tapi di lapangan, lihatlah apa yang terjadi. Hanya dalam sepekan operasi, 317 sekolah terbakar, Gedung RRI dirusak, dan menara listrik dipatahkan. Di Matangnibong, Peurlak, Aceh Timur, dalam sebuah kontak senjata, seorang warga sipil tewas terkena peluru TNI.

Perlindungan kepada warga sipil inilah yang dikhawatirkan banyak orang. Apalagi sejatinya Keppres 28/2003 tak hanya menyangkut operasi militer semata, melainkan juga operasi kemanusiaan, penegakan hukum dan birokrasi. Tapi, di lapangan, tiga operasi lainnya belum tampak bentuknya. Ditambah ekses perang seperti kekerasan terhadap penduduk sipil. Tak aneh kalau penyerbuan ini dipandang warga dengan sinis. “Katanya operasi terpadu, operasi kemanusiaan, tapi caranya kok seperti ini?” kata Sayed, seorang korban dalam insiden Cot Arum Baroe.

Belum lagi soal bujet perang yang nauzubilah. Di atas kertas, TNI memperkirakan pergelutan ini akan selesai dalam enam bulan. Itulah sebabnya dalam Keppres disebutkan periode operasi adalah setengah tahun. Menurut Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Anshari Ritonga, dana yang disediakan pemerintah untuk operasi di Aceh adalah Rp 1,7 triliun, dan Rp 50 miliar di antaranya sudah dicairkan Departemen Sosial untuk menangani pengungsi. (lihat Mahalnya Perang Saudara).

Tapi tak ada yang bisa memastikan GAM benar-benar tamat dalam waktu sependek itu. Operasi Jaring Merah selama Aceh dijadikan daerah operasi militer (1989-1998) tak bisa membunuh GAM sampai ke akar-akarnya. Apalagi saat ini ada saja pos pengeluaran yang tiba-tiba tercipta. “Membangun kembali sekolah yang hancur kan nggak pernah dianggarkan (sebelumnya),” kata Anshari. Sebab itu, pagi-pagi Menteri Keuangan Boediono sudah menjerit. Operasi terpadu pemulihan keamanan di Nanggroe Aceh Darussalam menambah beban pembiayaan pada APBN 2004.

Pemerintah dihadapkan pada buah simalakama. Meneruskan perang tapi tak punya duit, atau menghentikan “gelut” dengan konskuensi masalah Aceh tetap jadi api dalam sekam. Mungkin karena itulah Wiryono sejak awal tak ingin menutup pintu dialog dengan GAM. “Pemerintah tetap membuka pintu perdamaian meski operasi terpadu sudah diluncurkan,” katanya. Cuma tak ada yang berani menjamin, kapan dialog akan dibuka lagi. Mungkin sampai kedua pihak kehabisan napas, di tengah korban sipil yang terus berjatuhan.

Arif Zulkifli, Edy Budiyarso (Jakarta), Wahyu Dhyatmika, Zainal Bakri, Abdul Manan (Lhokseumawe), Bagja Hidayat (Tempo News Room)

TEMPO Edisi 030601-013/Hal. 27 Rubrik Laporan Utama

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: