Kalau Sersan Melawan Jenderal

Lahan seluas 10 hektare yang di atasnya kini bertengger markas Brigade Mobil dipersoalkan. Lima jenderal digugat dalam kasus ini.JAUH-JAUH datang dari Lhokseumawe, Aceh Utara, Saiful Syamsuddin, 42 tahun, kini terdampar di sebuah ruko di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sudah empat purnama ia menempati sebuah kamar di rumah-toko itu dengan gratis. Seorang sahabatnya memberikan fasilitasprodeoitu setelah Saiful ditemukan terpurukkehabisan uang. Ia sedang mengurus kasusnya yang sudah sepuluh tahun tak kunjung selesai.
Kasus yang diurusnya memang tak ringan. Saiful menuntut pertanggungjawaban lima jenderal polisi dan gantirugi atas lahan keluarganya seluas 10 hektare yang di atasnya kini ”tumbuh” markas Brigade Mobil (Brimob). Lima jenderal yang dikejarnya juga bukan jenderal sembarangan. Mereka: mantan­Kapolri Jenderal (Purn.) Bimantoro dan Da’i Bachtiar, Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam Inspektur Jenderal Bahrumsyah Kasman, Wakil Kapolda Aceh Brigadir Jenderal Rismawan, dan Deputi Logistik Mabes Polri Inspektur Jenderal Heru Susanto. ”Mereka merekayasa hukum sehingga keluarga saya di­rugikan,” ujar Saiful.
Tuntutan mantan anggota Polri ini berawal dari pe­nandatanganan perjanjian hibah atas lahan milik PT Banda Kersa, perusahaan milik mertuanya, H.T. Hamzah Risjad, pada 11 Desember 1996. Di situ dinyatakan, Hamzah menyerahkan lahan miliknya untuk pembangunan markas Kompi Brimob di Lhokseumawe. Perjanjian juga menyebutkan, jika markas itu dibangun, Banda Kersa sebagai kontraktornya. Adapun jika pihak lain yang membangun, Polda Aceh harus membayar ganti rugi lahan itu.
Kapolda Aceh, waktu itu Kolonel Suwahyu, menyetujui perjanjian itu. Bersama Kepala Direktorat Logistik Polda Aceh, Letkol M. Ramli Arsjad, Suwahyu menandatangani perjanjian tersebut. Hamzah ikut meneken perjanjian itu sebagai Direktur Utama Banda Kersa.
Polda Aceh dan Banda Kersa juga meninjau lokasi lahan. Semuanya oke. Status lahan Hamzah tak dipersoalkankarena ia memiliki bukti kepemilikanlahan: Hak Guna Usaha Nomor 1. Dokumenini diterbitkan Badan PertanahanKabupaten Aceh Utara pada 8 November 1984. Letak lahan itu di Desa Blang Ado dan Jeulikat, Kecamatan Kuta Makmur dan Blang Mangat, Aceh Utara.
Janji Polda ini, ujar Saiful, ternyatahanya manis di bibir. Diam-diam PoldaAceh menggandeng empat perusahaanyang namanya tak pernah secuil pun muncul pada perjanjian 11 Desember1996. Mereka: CV Kenari Indah, CV Paramitra, CV Young Star, dan CV PutraKalit.
Dari sinilah masalah mengalir. PoldaAceh, belakangan, justru mempersoalkan kepemilikan lahan itu. Polda menganggap lahan itu bukan milik BandaKersa, tapi tanah adat yang dikuasai masyarakat. Empat perusahaan yang menjadi kontraktor itu lantas ”berbaik hati” pada polisi. Mereka membeli lahan itu dan menghibahkan ke Polda. Luas lahan yang dibeli sekitar 31 hektare. Lahan yang dibeli itu tak lain, ya, lahan milik Banda Kersa.
Tak hanya meninggalkan Banda Kersa,belakangan tim Mabes Polri yang turun ke Aceh menyatakan perjanjian Polda Aceh dengan Banda Kersatidak sah secara hukum. Pihak Saiful kecewa.”Padahal, sebelum tim Mabes turun,Kapolri Jenderal Bimantoro mengakui lahan itu milik Banda Kersa,” ujar Saiful, yang saat perjanjian antara mertuanya dan Polda Aceh diteken berstatus sebagai anggota Polisi Resor Aceh Utara berpangkat brigadir kepala, dulu setingkat sersan mayor.
Sejak itu, pembangunan markas Brimob pun dimulai. Adapun Saiful mulai bergerak menuntut keadilan. Tidak hanya di Aceh, tapi ”menyeberang” hinggake Jakarta, dari Dewan Perwakilan Rakyat hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kepada DPR, Kapolri Jenderal Bimantoro membantah lahan itu milik Banda Kersa. Kendati demikian, dalam surat tertanggal 28 September 2001 yang ditujukan ke pimpinan Fraksi TNI/Polri, Bimantoro mengakui ada perjanjian antara polisi dan PT Banda Kersa. Bimantoro menyebut perjanjian itu terjadi 11 November 1996sesuatu yang keliru karena yang benar 11 Desember 1996. Pengganti Bimantoro, Jenderal Da’i Bachtiar, dalam kasus Saiful, juga memberi jawaban yang sama ke DPR. Lahan itu milik masyarakat. Surat penjelasan Da’i itu dikirim ke pimpinan DPR pada 27 Desember 2002.
Berbeda dengan Kapolri, Kepala Polda Aceh Bahrumsyah menyatakan tidakmengetahui adanya perjanjian pada 11 Desember 1996. Kepada Tempo, yang mewawancarainya Jumat pekan lalu, Bahrumsyah bercerita, saat ia ditunjuk sebagai Kapolda Aceh pada 1999, Wakil Kapolri Nana Permana memerintahkan dirinya menyelesaikan sengketa lahanmarkas Kompi Brimob di Lhokseumawe, Aceh Utara.
Menurut Bahrumsyah, untuk mempercepat penyelesaian kasus itu, ia memanggil Saiful ke kantornya. Bahrumsyah memberi Saiful kompensasi, menjadi kontraktor pada dua proyek Polri yang sebelumnya gagal. Proyek itu membangun rumah polisi di Lancang Garam, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan asrama polisi di Polisi Sektor Blang Keujren, Aceh Tenggara. ”Saya pikir maksud perintah itu karena Saiful dulu tidak kebagian proyek, makanya dia saya kasih proyek,” ujar Bahrumsyah.
Supaya pekerjaan dua proyek itu berjalan lancar, ujar Bahrumsyah, ia lantasmengirim memo kepada Kepala Polres­Aceh Utara, atasan Saiful. ”Biarkan Saiful selesaikan proyek itu dulu.” Belakangan, ternyata Saiful justru ditangkap karena dianggap desersi.
Menurut Saiful, sebelum penangkapan itu, pada Maret 2000, sebenarnya ia telah dipecat. Tapi ia tidak tahu lantaran, saat surat pemecatan keluar, ia sedang mengerjakan proyek yang diberikan Bahrumsyah. Kepada Tempo, Bahrumsyah menyatakan tak tahu adanyapemecatan Saiful karena kala itu sudah dipindahkan ke Kalimantan Timur. ”Saya tahu soal itu setelah jadi Kapolda Aceh kembali,” ujarnya.
Pemecatan ini pun dipertanyakan Saiful karena tanpa melalui proses di Mahkamah Militer. ”Pemecatan ini sepihak,” ujarnya. Surat pemecatan Saiful ditandatangani Kapolri Jenderal Bimantoro. ”Ini tidak biasa, karena pemecatan seorang brigadir kepala biasanya cukup oleh Kapolres atau Kapolda,” katanya. Anehnya, empat bulan setelah dipecat, ia dimutasikan ke Polres Aceh Besar. Di sana tak jelas apa posisinya. ”Gaji saya langsung berhenti setelah dimutasi,” ujarnya. Saiful menduga kariernya sebagai polisi sengaja ”dimatikan” lantaran bersuara keras tentang kasus lahan mertuanya.
Saiful bertekad akan terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak keluarganya yang dirampas Polri. Ia menyatakan tak akan pulang ke Aceh sebelum tuntutannya dikabulkan. ”Saya akan menggugat lima jenderal itu ke pengadilan,” ujarnya.
Jenderal Sutanto sudah turun tanganmengusut kasus Saiful. Sebuah tim sudahdibentuk dan diterbangkan ke Lhokseumawe. Hasil kerja tim itu 9 Juli lalu sudah diterima Sutanto. Cuma, isinya tak jauh beda dengan kesimpulan Kapolri sebelumnya. Lahan yang disebut Saiful itu bukan milik Banda Kersa.Adapun juru bicara Polri, Inspektur Jenderal Paulus Purwoko, membantah cerita Saiful yang menyebut di­rinya dipecat karena memperjuangkanlahankeluarganya. ”Saiful memang prajurit yang tidak disiplin,” ujar Paulus.
Maria Hasugian, Erwin Dariyanto, Abdul Manan
Sumber: Majalah Tempo, Edisi. 32/XXXV/02 – 8 Oktober 2006

2 Tanggapan to “Kalau Sersan Melawan Jenderal”

  1. fatwa yus haryanto Says:

    lo sich,,,,,,jendral dilawan
    indonesia gtu lo……….

  2. lanjut aja perjuangan bapak,ngak usah peduli walaupun mereka orang ternama di negeri ini,,ingat pak mereka itu binatang yang suka merampas hak orang lain dan mereka harus dibasmi,,,,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: