Hanya Berubah Judul

DUA foto bertengger di dinding ruang nomor 504 di gedung Nusantara, kompleks DPR, Jakarta. Pada foto itu anggota DPR Agung Sasongko berpose dengan sejumlah perempuan Papua. Para perempuan berambut ikal itu terlihat topless alias bertelanjang dada. ”Itu saat saya melakukan kunjungan kerja pada Februari tahun lalu,” kata Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi ini kepada Tempo, Rabu pekan lalu.

Sembari menunjuk foto tersebut, Agung mengingatkan keragaman budaya yang harus dijaga dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi dan Pornoaksi. Sikap itu pula yang dibawanya dalam rapat tim perumus pada 11 Januari lalu. Para peserta rapat akhirnya berkompromi: judul ”RUU Antipornografi dan Pornoaksi” dirontokkan, diubah menjadi ”RUU Pornografi”.

Kompromi ini merupakan terobosan terbaru pembahasan RUU Antipornografi sejak Februari 2006. Sejak itu pula, di masyarakat muncul pendapat yang pro dan kontra. Sepanjang Maret-April tahun lalu, misalnya, unjuk rasa yang mendukung dan menentang RUU bergantian meledak di sejumlah kota.

Pemerintah Provinsi Bali bahkan mengancam akan menolak RUU itu jika disahkan jadi Undang-Undang. Belakangan Balkan Kaplale, Ketua Panitia Khusus RUU, menyatakan akan melakukan revisi. Kritik keras pun mereda.

Sejak awal sikap sejumlah fraksi di Panitia Khusus sebenarnya sudah terbelah. Salah satunya menyangkut nama RUU tersebut. Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan nama RUU Antipornografi dan Pornoaksi, sedangkan PDI Perjuangan mengusulkan RUU Pengaturan Barang Pornografi. Perdebatan pemilihan nama itu selalu berjalan panas. ”Dari 12 kali rapat tim perumus, cuma sekali yang memenuhi kuorum,” kata anggota Panitia Khusus dari PDI Perjuangan, Ni Gusti Ayu Sukmadewi Djakse.

Pada Juli tahun lalu lobi-lobi antarfraksi mulai membuahkan hasil. Saat pembahasan di Kopo, Cisarua, Jawa Barat, dicapai kesepakatan membuang kata ”anti” dalam RUU Antipornografi dan Pornoaksi. Lantas disepakati dua nama pilihan: RUU Pornografi atau RUU Pornografi dan Pornoaksi. Pada akhir tahun lalu tim perumus juga merevisi isi pasal dalam RUU itu. Perubahan isi pasal berdasarkan daftar inventaris masalah yang diajukan tiap fraksi. Maka, RUU ini pun jadi ramping. Jumlah pasal yang semula 93 kini menciut jadi 45.

Hasil kerja selama setengah tahun itulah yang pada 11 Januari lalu dibahas tim perumus di DPR. Rapat yang dimulai pukul 10.00 baru berakhir empat jam kemudian. Hasilnya, ya itu tadi, disepakati namanya RUU Pornografi. Adapun pasal-pasalnya akan dibahas lebih lanjut. ”Kami bisa menerima kata pornoaksi tak ada di judul, tapi substansi harus ada dalam pasal-pasal,” kata anggota Fraksi PPP, Sulaeman Fadeli.

Menurut seorang anggota PDIP yang enggan disebut namanya, perdebatan menyepakati nama RUU itu berlangsung sangat alot. Terbentuk dua kubu yang sama-sama mempertahankan pendapat masing-masing. Kubu PPP, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Pelopor Demokrasi, dan Partai Demokrat di satu pihak, PDIP, Golkar, Partai Amanat Nasional, dan PDS (Partai Damai Sejahtera) di kubu lainnya. Adapun Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bintang Reformasi tidak hadir dalam rapat itu. ”Tapi, kalau voting, kami yakin menang,” kata sumber itu.

Nah, untuk mengakomodasi kepentingan partai-partai yang tetap ngotot meminta masuknya kata pornoaksi, rapat memutuskan membentuk tim perunding. Tim ini terdiri dari tiga orang dan diketuai Profesor Tamburaka dari Fraksi Golkar. Dalam rapat pada 18 Januari lalu tim tersebut menyampaikan empat pasal tentang pornoaksi yang dimasukkan ke RUU Pornografi.

Tiurlan Hutagaol, anggota Panitia Khusus dari Partai Damai Sejahtera, mengakui pasal-pasal tentang pornoaksi merupakan hal paling krusial dalam pembahasan RUU ini. Kendati demikian, kata Tiurlan, Fraksi PDS tak mempermasalahkan pasal-pasal tersebut sejauh mengatur perbuatan yang jelas-jelas melanggar susila.

Menurut Sulaeman Fadeli, kompromi yang dilakukan PPP memang berkaitan dengan pasal-pasal pornoaksi. Kata ”pornoaksi” boleh hilang sebagai judul RUU, tapi di dalam RUU itu tetap ada. Pasal-pasal pornoaksi, kata Sulaeman, harus ada karena keadaan sekarang sudah mengkhawatirkan. ”Kita sudah ditegur dengan tsunami, gempa Yogya, dan musibah kapal Senopati serta Adam Air. Masak, kita tidak sadar,” katanya. Ia berharap fraksi lain menghargai pendirian partainya. ”Jika perjanjian itu dicederai, kami keluar dari Panitia Khusus,” katanya.

Berubahnya judul RUU ini disambut lega Ratna Batara Munti, Koordinator Jaringan Prolegnas Perempuan. Kendati demikian, Ratna melihat rancangan yang baru ini tetap banyak kelemahannya. ”RUU ini kurang mengatur soal kejahatan pornografi serta pengaturan barang yang dikategorikan pornografi,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Apik ini.

Ratna menunjuk sejumlah kelemahan draf terakhir RUU tersebut. Definisi pornografi serta adanya pembagian pornografi ringan dan berat, misalnya, dinilainya tidak jelas. ”Sangat berpotensi menjadi multitafsir dalam pelaksanaannya,” katanya. Demikian juga tentang pertunjukan kesenian yang hanya boleh digelar di tempat tertentu dan harus seizin pemerintah. Menurut Ratna, aturan ini merugikan seniman dan sekaligus mengekang kreativitas.

Kendati sudah diperbaiki, RUU ini agaknya memang akan berpotensi memancing kontroversi. Tapi Agung Sasongko menjamin pihaknya akan berhati-hati dan tidak tergesa-gesa menyelesaikan RUU ini. ”Hasil rapat tim perumus ini masih akan dibahas dalam sidang pleno panitia khusus,” ujarnya. Jika Panitia Khusus oke, DPR akan meminta Presiden mengeluarkan amanat presiden yang berisi penunjukan partner pemerintah dalam membahas RUU ini.

Kepada Tempo, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Abdul Wahid, menyatakan pihaknya sampai kini memang menunggu perkembangan RUU itu di DPR. ”Kami siap membahasnya,” ujarnya.

Abdul Manan

Boks:
Menjerat Pengguna hingga Model

Inilah sejumlah hasil kompromi terakhir pembahasan RUU Anti-Pornografi.

Nama Undang-Undang
Usulan awal: RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, RUU Pornografi dan Pornoaksi, RUU Pornografi dan RUU Pengaturan Penyebaran Barang Pornografi.
Hasil kompromi: RUU Pornografi.

Pasal
Jumlah pasal RUU lama: 93 pasal.
RUU baru: 45 pasal.

Pengertian Pornografi
RUU lama: Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksualitas, kecabulan, dan/atau erotika.

RUU baru:
Pornografi adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksual dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain melalui media dan/atau pertunjukan di depan umum, untuk membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar kesusilaan masyarakat.

Pornografi anak:
Segala bentuk penggarapan visual, termasuk foto, film, video, gambar atau komputer atau citra atau gambar yang dihasilkan komputer, baik dibuat atau diproduksi dengan peralatan elektronik, mekanis, maupun peralatan lainnya.

Sanksi
Pornografi ringan: pidana penjara paling singkat 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta, paling banyak Rp 500 juta.

Pornografi berat: pidana penjara paling singkat 2 tahun, maksimal 10 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 200 juta, paling banyak Rp 1 miliar. Jika melibatkan anak, sanksinya pidana penjara paling singkat 3 tahun 6 bulan, maksimal 13 tahun 4 bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp 300 juta, paling banyak Rp 1,5 miliar.

Pornografi ringan melibatkan anak: pidana penjara paling singkat 1 tahun 6 bulan, maksimal 8 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 150 juta, paling banyak Rp 700 juta.

Sanksi untuk Penyebar

Pornografi ringan: pidana penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 12 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 500 juta, paling banyak Rp 2 miliar.

Pornografi berat: pidana penjara paling sedikit 3 tahun 6 bulan, paling lama 13 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 650 juta dan paling banyak Rp 2,5 miliar. Jika melibatkan anak-anak, ancaman pidana penjaranya paling singkat 4 tahun 5 bulan, paling lama 15 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 500 juta.

Pornografi melibatkan anak: pidana penjara paling sedikit 4 tahun, paling lama 15 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 650 juta, paling banyak Rp 3 miliar.

Pembagian Kategori

Pornografi ringan: penggambaran pinggul, pantat, dan payudara.

Pornografi berat: penggambaran (1) alat kelamin dan/atau ketelanjangan tubuh orang dewasa; (2) aktivitas orang melakukan masturbasi atau onani; (3) aktivitas orang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks.

Pornografi anak: mencakup perbuatan penggambaran aktivitas hubungan seks atau aktivitas yang mengarah atau mengesankan pada hubungan seks yang melibatkan anak.

Sanksi bagi Pengguna

Pornografi ringan: pidana penjara paling singkat 1 tahun atau paling lama 5 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta, paling banyak Rp 500 juta.

Pornografi berat: pidana penjara paling singkat 1 tahun 6 bulan, paling lama 6 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 150 juta, paling banyak Rp 550 juta. Jika melibatkan anak-anak, ancaman pidana penjaranya paling sedikit 2 tahun 5 bulan, paling lama 7 tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200 juta, paling banyak Rp 650 juta.

Pornografi melibatkan anak: pidana penjara paling sedikit 1 tahun 6 bulan, paling lama 6 tahun 8 bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp 150 juta, paling banyak Rp 600 juta.

Sanksi untuk Model Porno:

Pidana penjara paling singkat 1 tahun 6 bulan, paling lama 7 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 150 juta, paling banyak Rp 750 juta.

Abdul Manan
Sumber: Draft Tim Perumus 25 Januari 2007

Majalah Tempo, Edisi. 50/XXXV/05 – 11 Februari 2007

2 Tanggapan to “Hanya Berubah Judul”

  1. PDI Perjuangan Says:

    untuk mendapatkan berita seputar pdi perjuangan silahkan kunjungi:
    http://www.pdi-perjuangan.blogspot.com/

    lihat pula:
    http://www.pdi-perjuangan.zomshare.com
    http://www.pdi-perjuangan.pbwiki.com

    silahkan bergabung dengan kami di:
    http://www.groups.yahoo.com/group/pdi-perjuangan_jatim/

    atau gabung di:
    http://www.friendster.com/thepdip

    Terimakasih buat Bung Abdul Manan.

    Salam Dari Kami.

  2. (Dikutip dari: Harian RADAR Banjarmasin, Jum’at, 26 Oktober 2007)

    Strategi Paradigma Baru Kongres Cerpen Indonesia V
    (Studi Kasus: Polemik Ukuran Nilai Sastra)
    Oleh Qinimain Zain

    FEELING IS BELIEVING. ILMU diukur dari kekuatannya merumuskan hukum-hukum yang berlaku umum dan hubungannya atas kenyataan, seni dinilai dari pergulatannya dengan hal-hal yang partikular dan penciptaannya atas sesuatu yang belum ada dalam kenyataan (Nirwan Ahmad Arsuka).

    JUM’AT, Sabtu dan Minggu, 26-28 Oktober 2007 ini, berlangsung Kongres Cerpen Indonesia V di Taman Budaya, Banjarmasin, yang rencana dibuka orasi budaya oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, HM Rosehan Noor Bachri, yang dihadiri ratusan sastrawan, budayawan dan intelektual seluruh Indonesia. Dan, panitia sudah memastikan akan tampil pembicara hebat seperti Lan Fang, Korie Layun Rampan, Jamal T. Suryanata, Agus Noor, Saut Situmorang, Nirwan Ahmad Arsuka, Ahmadun Yosi Herfanda, Katrin Bandel, dan Triyanto Triwikromo. Dari forum ini diharapkan banyak masukan kemajuan. Sedang, tulisan ini hanyalah oleh-oleh kecil dari saya (Kalsel) akan masalah polemik panjang Taufiq Ismail-Hudan Hidayat yang masih jadi ganjalan.

    Polemik adalah fenomena biasa. Namun, untuk memecahkan dan menjelaskannya polemik sastra (baca: seni) menonjolkan seks sekalipun, harus berdasar sistem ilmu pengetahuan. Jika tidak, hasilnya berbantahan dan sakit hati berkepanjangan. Artinya, bagaimana pun harus dengan kritik akademis, yang diharapkan mampu memberi jalan ke arah penyehatan kembali kehidupan kesusastraan.

    Lalu, apa kesulitan sesungguhnya memecahkan hal seperti ini?

    Kembali berulang-ulang memberitahukan (dan tidak akan bosan-bosan – sudah ratusan pemecahan), akar masalahnya adalah sebelum tahun 2000, (ilmu) pengetahuan sosial belum dapat disebut sebuah ilmu pengetahuan, karena tidak memenuhi Total Qinimain Zain (TQZ) Scientific System of Science yaitu memiliki kode, satuan ukuran, struktur, teori dan hukum (kecuali Teori Hirarki Kebutuhan Abraham H Maslow, proposisi silogisme Aristoteles, dan skala Rensis A. Likert tanpa satuan, belum cukup monumental). Adalah tidak mungkin menjelaskan sebuah fenomena apa pun tanpa kode, satuan ukuran, struktur, teori dan hukum, mendukung sistemnya. (Definisi klasik ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara teratur. Paradigma baru, TQZ ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara teratur membentuk kaitan terpadu dari kode, satuan ukuran, struktur, teori dan hukum yang rasional untuk tujuan tertentu).

    YANG baik tidak dapat terletak dalam pertanyaan sendiri, melainkan harus dalam jawaban (Robert Spaemann).

    Mengenai polemik. Inti pertentangan adalah beda pandangan akan nilai kebenaran sesuatu. Menurut Eric Johnson, setiap orang selalu mempunyai reference point atau titik referensi, yaitu apa yang sudah dialami, diketahui atau diyakininya. Artinya, bila titik referensi seseorang atau kelompok masyarakat dengan orang atau kelompok yang lain tentang sesuatu berbeda, apalagi dimuati kepentingan, polemik mungkin terjadi. Namun sesungguhnya, seorang pribadi dan sebuah kelompok masyarakat yang bahagia, bukan disebabkan tidak adanya pertentangan, tetapi karena tidak adanya keadilan kebenaran. Jadi yang penting dalam pertentangan, mengetahui keadilan pandangan kebenaran pribadi seseorang dihadapkan dengan pandangan orang lain yang berseberangan akan sesuatu hal itu. Artinya, untuk menengahi sebuah pertentangan dan menentukan nilai kebenarannya agar obyektif, harus berdasar kerangka referensi pengetahuan pengalaman yang teratur, yang tak lain sebuah sistem ilmu pengetahuan.

    SETIAP kebijaksanaan harus bersedia dipertanyakan dan dikritik oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan lain. Keberlakuan universal harus dapat membuktikan diri dalam konfrontasi dengan mereka yang berpikir lain (Benezet Bujo).

    Dalam paradigma TOTAL QINIMAIN ZAIN: The Strategic-Tactic-Technique Millennium III Conceptual Framework for Sustainable Superiority (2000), TQZ Philosophy of Reference Frame, terdapat jumlah lima fungsi, berurutan, berkaitan, dan satu kesatuan, kebenaran sesuatu dinilai berdasar titik referensi (1) How you see yourself (logics), (2) How you see others (dialectics), (3) How others see you (ethics), (4) How others see themselves (esthetics), sampai ke level (5) How to see of all (metaphysics), yang harus ditanyakan sebelum keputusan menjatuhkan nilai kebenaran sesuatu dalam pertentangan.

    Di sini terdapat hubungan dan pergeseran referensi nilai kuantitatif dengan kualitatif. Dari level logics (benar) yang kuantitatif, ke dialectics (tepat), kemudian ethics (baik), lalu esthetics (bagus), sampai ke level metaphysics (abadi) yang semakin kualitatif. Atau, penekanan referensi sesuatu bergeser dari nilai kebenaran kelompok besar menjadi lebih secara satuan individu, dari hal bersifat konkrit (logika) menjadi abstrak (metafisik). Nampak jelas pula, sesuatu yang dianggap benar oleh seseorang atau sekelompok orang, bisa dianggap tidak benar oleh yang lain karena mempunyai titik referensi yang berbeda. Atau malah, sesuatu yang dianggap benar oleh seseorang atau sekelompok orang, tetapi tidak tepat bagi yang lain, tepat tetapi tidak baik, baik tetapi tidak bagus, dan mungkin saja bagus tetapi dianggap tidak abadi sebagai kebenaran suatu keyakinan tertentu. Dan, jika sampai pada keyakinan nilai kebenaran abadi, ini sudah sangat subyektif pribadi. (Sudut pandang level How you see yourself dan How you see others, How others see you dan How others see themselves, adalah subyektif karena dalam sudut pandang reference object dan reference direction, sedang How to see of all, adalah lebih obyektif, level adil).

    Ada paradoks di sini. Semakin menilai kebenaran sesuatu mengutamakan kepentingan umum (kuantitatif) akan meniadakan kepentingan pribadi (kualitatif). Sebaliknya, semakin mengutamakan kepentingan pribadi (kualitatif) akan meniadakan kepentingan umum (kuantitatif). Ini yang harus disadari dalam menghadapi dan dijelaskan menengahi suatu polemik atau pertentangan apa pun, di mana pun dan kapan pun. Dan, sastrawan (baca: seniman) sadar, harga sesuatu karya terletak kemampuannya menciptakan momentum nilai di antara tarik ulur paradoks ini. Antara konvensi dan revolusi, antara pengaruh nilai lama dan mempengaruhi nilai baru.

    SENI kemajuan adalah mempertahankan ketertiban di tengah-tengah perubahan, dan perubahan di tengah-tengah ketertiban (Alfred North Whitehead).

    Kembali ke polemik ukuran nilai sastra menonjolkan seks. Dalam ilmu pengetahuan sosial paradigma baru TQZ, saya tetapkan satuan besaran pokok Z(ain) atau Sempurna, Q(uality) atau Kualitas, dan D(ay) atau Hari kerja (sistem ZQD), padanan m(eter), k(ilo)g(ram), dan s(econd/detik) ilmu pengetahuan eksakta, sistem mks). Artinya, kebenaran sesuatu bukan hanya dinilai skala kualitasnya (1-5Q dari sangat buruk, buruk, cukup, baik, dan sangat baik), tetapi juga sempurnanya (1-5Z, sangat tidak sempurna, tidak sempurna, cukup sempurna, mendekati sempurna, dan sempurna dari lima unsur fungsi TQZ, yang untuk TQZ Philosophy yaitu logics, dialectics, ethics, esthetics, dan metaphysics secara berurut). Artinya, kekurangan atau keburukan salah satu fungsi membuat suatu karya nilainya tidak sempurna.

    Contoh, definisi paradigma lama, kesusastraan adalah tulisan yang indah. Paradigma baru, nilai keindahan tidak lengkap kalau tidak dikaitkan dengan unsur kebenaran, ketepatan, kebaikan, dan keabadian. Kini, definisi TQZ kesusastraan adalah seni tulisan yang benar, tepat, baik, bagus (indah), dan abadi secara sempurna. Artinya, bila ada pertentangan nilai akan karya sastra (juga yang lain), menunjukkan karya itu memiliki salah satu atau lebih unsur filsafatnya buruk, sebagai sebuah karya yang sempurna. (Memang, sah saja penulis mengejar keunikan atau kebaruan pribadi, mengeksploitasi unsur seks dalam karyanya. Mungkin saja berkualitas segi logika cerita, dialektika nilai, keindahan teknis penulisan dan karya monumental (abadi) suatu genre sehingga juara dalam satu perlombaan. Tetapi dalam paradigma TQZ, tidak sempurna karena abai unsur etika).

    Sekarang jelas, yang dikejar penulis mana pun, bukan sekadar ukuran nilai kualitas beberapa unsur, tetapi karya dengan kualitas nilai kebenaran (lima unsur yang) sempurna. Inilah titik kerangka referensi bersama menilai karya sastra (dan juga apa pun) dalam sistem ilmu pengetahuan paradigma baru.

    SEKOLAH dan kuliah, seminar dan training, buku dan makalah, ulasan dan kritikan, tanpa menyertakan alat metode (sistem ilmu pengetahuan) pelaksanaannya hanyalah dorongan mental yang membosankan, yang tidak efektif, efesien dan produktif (Qinimain Zain).

    BAGAIMANA strategi Anda?

    *) Qinimain Zain – Scientist & Strategist, tinggal di Banjarbaru – Kalsel, e-mail: tqz_strategist@yahoo.co.id (www.scientist-strategist.blogspot.com)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: