“Kepala Singa” di Makam Bung Karno

Rezim Soeharto mencoba “melenyapkan” Bung Karno dengan menempatkan makamnya di Blitar, Jawa Timur, sejauh mungkin dari Jakarta. Tetapi “de-soekarnoisasi” itu gagal. Makam Bung Karno tiap hari tetap diziarahi ribuan rakyat.

MACAN mati meninggalkan kulit, gajah mati meninggalkan gading. Orang besar mati meninggalkan nama. Itulah yang terjadi pada Bung Karno, Presiden Pertama RI dan salah satu proklamator kemerdekaan, meski rezim Soeharto mencoba menghapus nama Soekarno dari sejarah. Polemik sejarah tentang siapa sebenarnya penggali Pancasila bisa dibilang termasuk bagian dari upaya ini.

Rezim Soeharto melakukan segala hal untuk mengecilkan dan “menghabisi” Soekarno, termasuk melarang kunjungan keluarga dan kerabatnya ketika ia sakit, menuduhnya terlibat PKI, termasuk kemudian menolak memenuhi keinginan Soekarno sebelum wafatnya, yang ingin dimakamkan secara sederhana di Batutulis, Jawa Barat.

Putra bungsunya, Guruh Soekarnoputra, menceritakan kepada D&R, Bung Karno wanti-wanti kalau meninggal jangan dibuatkan batu nisan, kijing. Jangan dituliskan segala macam gelar. Hanya tulislah Di sini Beristirahat Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Dan, kuburan itu kalau bisa di bawah pohon rindang.

Adapun soal tempat, itu macam-macam. Dalam salah satu surat cinta untuk Ratna Sari Dewi atau Hartini-istri-istrinya-Bung Karno menulis: “Aku ingin dikuburkan bersamamu.” Tapi, tentang perincian lokasinya ada di buku biografi Soekarno karangan Cindy Adams, yakni ingin dimakamkan di Jawa Barat, sekitar daerah Priangan. “Harus kelihatan ada sungai, gunung-gunung. Jadi, Bapak pesannya begitu,” ucap Guruh.

Setelah sakitnya mendadak menjadi gawat, Bung Karno diangkut ke RSAD Gatot Subroto pada petang hari, 16 Juni 1970. Ia meninggal pada Minggu, 21 Juni 1970. Rachmawati Soekarnoputri, putri Bung Karno, menceritakan kepada D&R, hari itu diadakan rapat keluarga dan semua sepakat Bung Karno bisa dimakamkan sesuai dengan testamennya, yakni dimakamkan di Batutulis.

Bahkan, Hartini dan Dewi bersama-sama memohon kepada Soeharto agar mengizinkan penguburan Soekarno di pekarangan rumahnya di Batutulis, sesuai kehendak Soekarno. Batutulis adalah rumah Soekarno tempat ia menjalani tahanan rumah pertama kali, sebelum kemudian dipindah ke Wisma Yaso di Jakarta.

Namun Soeharto-yang sedang pada tahap-tahap awal dalam mengonsolidasikan kekuasaannya-rupanya tidak ingin mendirikan suatu tempat ziarah yang terlalu dekat dengan Jakarta. Soeharto menolak permohonan itu.

Bukan hanya itu. Bahkan, menurut penuturan mantan Duta Besar RI di Moskwa, Manai Sophiaan, permintaan istri Bung Karno yang lain, Fatmawati, agar jenazah Bung Karno disemayamkan di rumah Jalan Sriwijaya, bukan di Wisma Yaso, juga tidak diizinkan. Alasannya: mau diberi upacara pemakaman kehormatan militer.

Sempat terjadi perundingan antara Hoegeng, Kepala Polisi RI, yang waktu itu bertindak mewakili keluarga Bung Karno, dengan Alamsjah Ratu Prawiranegara dan Tjokropranolo, asisten pribadi Presiden Soeharto, untuk memutuskan di mana Bung Karno dimakamkan.

Akhirnya, Soeharto sendiri yang memutuskan di Blitar, dengan alasan supaya dekat dengan makam ibunda Bung Karno. “Pihak keluarga waktu itu sempat bertahan agar tetap sesuai dengan amanah beliau (Bung Karno). Tapi keputusan di tangan pemerintah,” kata Rachmawati.

Ada yang menarik sehubungan dengan keputusan memakamkan Bung Karno di Blitar itu. Menurut Subayo Anam, mantan kepala biro penerangan Departemen Penerangan. sekitar pukul 07.00, 21 Juni 1970, disiarkan di radio Bung Karno wafat. Waktu itu, di Istana Negara diadakan sidang. Pak Harto memanggil Bung Hatta dan juga memanggil keluarga Bung Karno. “Cuma, saya tidak tahu apa yang dinyatakan oleh pihak keluarga, itu hanya mereka yang bisa menjelaskan,” tutur Subagyo kepada D&R.

Lalu mereka mengumumkan bahwa Bung Karno akan dimakamkan didekat makam ibundanya di Blitar. Kemudian juga akan diadakan upacara kenegaraan. “Begitu selesai pengumuman tersebut, langsung saja saya beritahukan hal tersebut kepada para wartawan bahwa Bung Karno akan dimakamkan di makam pahlawan,” cerita Subagyo, “waktu itu, wartawan menjadi ribut karena bagaimana mungkin seorang presiden yang meninggal dalam tahanan akan dimakamkan di makam pahlawan. Waktu itu kan ada pendapat yang mengatakan Bung Karno tidakboleh dimakamkan di makam pahlawan.” Karena Subagyo dianggap sebagai narasumber berita tersebut, ia dipanggil tim pemeriksa pusat. Ia ditanya, apa betul Bung Karno akan dimakamkan di taman makam pahlawan. “Saya mengatakan bahwa saya orang Blitar. Waktu ibunda Bung Karno meninggal, ia dimakamkan di taman makam pahlawan Taman Bahagia Sentul,” ujarnya.

Akhirnya, 21 Juni 1970 siang, Bung Karno dibawa ke Blitar. “Saya ingat benar ketika sampai di sana ada papan nama besar bertuliskan Taman Bahagia Sentul, memang tempat itu adalah makam pahlawan,” tutur Subagyo pula. Tapi, tidak lama setelah itu, makam tersebut ditutup. Para pahlawan yang sudah dikubur di situ kemudian dipindah ke Medukgerit. Ironisnya, makam pablawan itu dipindahkan dari Sentul dengan alasan sudah penuh. Dari tahun 1970 sampai 1979, makam Bung Karno tidak boleh dikunjungi orang dari Jakarta, kecuali masyarakat Blitar.

Pada awal 1970-an, makam Bung Karno dijaga tentara. Tak ada orang yang boleh mendekat, bahkan keluarganya sekalipun, kata Mat Sanuri, 44 tahun, penjaga makam yang sudah bekerja sejak 1972.

Baru pada 1978, makam itu dipugar dan dibangun, selesai pada 1979. Tepat pada haul Bung Karno, 21 Juni 1979, Soeharto meresmikan bangunan makam. Masih kata Mat Sunari, “Itulah pertama kali ia ke makam Soekarno, itu pun hanya untuk peresmian.”

* Bung Karno Marah

Apakah semua yang datang ke makam adalah soekarnois? “Ya, sebagian besar seperti itu,” kata Sutanto, tukang foto yang sudah sejak 1978 beroperasi di situ. Peziarah umumnya berasal dari berbagai macam kalangan. Warga keturunan Cina juga banyak yang datang.

Motif kedatangan para peziarah juga bervariasi. Pelajar asal Malang, misalnya, mau berekreasi. Para aktivis pro-Megawati merasa tak afdal jika datang ke Blitar tanpa berziarah ke makam Bung Karno.

Yang punya tujuan aneh-aneh juga tidak sedikit, lanjut Mat Sunari. Ada orang yang ingin hajatnya terkabul datang ke makam itu. Yang bermotivasi semacam itu umumnya berasal dari luar Kota Blitar. Bulan Agustus lalu, misalnya ada orang dari Bogor yang berpuasa selama 15 hari. Ada juga yang ingin dapat jodoh atau ingin rezekinya lancar.

Pernah ada peristiwa menghebohkan yang meramaikan makam itu, yakni soal foto makam Bung Karno yang menampakkan “kepala singa”. Peristiwa ini terjadi hari Rabu, 25 September 1996, saat Keluarga Besar Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Penerus Pelopor Kemerdekaan Bangsa Indonesia nyekar ke makam tersebut. Mereka mengambil foto makam Bung Karno.

Setelah foto itu dicetak terjadi heboh karena terlihat gambar kepala singa di batu nisan Bung Karno yang terbuat dari marmer itu. Hal ini tentu saja menggemparkan warga sekitar dan mengundang berbagai penafsiran.

Ada yang mengatakan “Bung Karno marah” karena saat itu tak lama setelah terjadinya Peristiwa 27 Juli: penyerbuan berdarah yang didukung pemerintah Soeharto terhadap markas Dewan Pimpinan Pusat PDI yang dikuasal kubu Megawati Soekarnoputri di Jalan Diponegoro, Jakarta. Ada juga yang beranggapan, potret kepala singa itu hanyalah efek fotografi karena pantulan cahaya lampu kilat dari bidang mengkilap yang bisa memunculkan gambar apa saja.

Yang jelas, kehebohan itu sendiri menunjukkan betapa berartinya keberadaan makam Bung Karno bagi masyarakat di Blitar. Bahkan, sesudah matinya, nama Bung Karno masih jadi andalan untuk mencari penghidupan oleh rakyat setempat. Sepanjang jalan menuju makam terlihat banyak pedagang suvenir berjajar di pinggir jalan. Mereka menjual kaus, tas, asbak, kalung, dan beragam hasil kerajinan tangan bikinan warga Blitar.

Makam Bung Karno sendiri tiap harinya dijaga 12 orang. Ada yang bertugas menjaga kebersihan taman, makam, dan yang menjaga kantor. Semuanya digaji oleh Pemerintah Daerah Blitar. Ada yang digaji harian, ada juga yang bulanan, tergantung masa kerjanya. Sunari sendiri, sekalipun sudah bekerja sejak 1972, baru diangkat sekitar 10 tahun lalu sebagai pegawai pemerintah daerah, dengan gaji Rp 350.000 per bulan.

Soekarno pada akhirnya memang terlalu besar untuk bisa dikecilkan.

Satrio Arismunandar/Laporan: Rachmat H. Cahyono, Reko Alum (Jakarta), dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R Edisi 980926-006/Hal. 22 Rubrik Sejarah